Minggu, 05 Mei 2013
Rais
Begitu cerdik
Teramat mengemaskan, senyumanya buat suasana menjadi gembira.
Melihatnya ngambek membuat kami waspada.
Love
Bapak
Rabu, 20 Juli 2011
Wan DP
Sabtu, 16 Juli 2011
Dubes Jepang Janjikan kerjasama dengan Aceh
Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yoshinori Katori menjanjikan akan mengirim satu tim untuk mempelajari rencana kerjasama dalam berbagai bidang di Aceh.
Sementara Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menawarkan Kawasan Sabang sebagai lokasi investasi terutama bidang perikanan.
Pertemuan Irwandi dan Yoshinri tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Aceh Kamis (14/7) siang.
"Karena saya masih baru, saya akan mengirimkan tim terlebih dahulu, " ungkap Yoshinori.
Selain bidang perikanan, Jepang yang baru saja menghadapi bencana tsunami juga akan bekerjasama dengan Aceh untuk mengurangi dampak bencana bila tsunami terjadi kembali.
Kerjasama lain yakni di bidang pendidikan, Dubes Jepang menyebut sangat banyak masyarakat Aceh yang menimba ilmu di Jepang dan Ia berharap kerjasama tersebut terus di tingkatkan, sebut Yoshonori.
Kerjasama Aceh dan Jepang menurut gubernur sangat baik terutama bidang perikanan, lantaran masyarakat jepang adalah gemar dengan ikan segar, dan Aceh memiliki potensi perikanan laut yang besar dan belum di manfaatkan secara maksimal.
Gubernur juga berharap Pemerintah Jepang membantu pembangunan di Aceh, terutama infrastruktur jalan di wilayah tengah tenggara. Menurut Irwandi tahun ini telah di alokasikan sebanyak Rp160 Milyar dan di butuhkan anggaran sebanyak 1,8 trilyun untuk menuntaskan seluruh infrastruktur di wilayah tersebut.
Sementara Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menawarkan Kawasan Sabang sebagai lokasi investasi terutama bidang perikanan.
Pertemuan Irwandi dan Yoshinri tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Aceh Kamis (14/7) siang.
"Karena saya masih baru, saya akan mengirimkan tim terlebih dahulu, " ungkap Yoshinori.
Selain bidang perikanan, Jepang yang baru saja menghadapi bencana tsunami juga akan bekerjasama dengan Aceh untuk mengurangi dampak bencana bila tsunami terjadi kembali.
Kerjasama lain yakni di bidang pendidikan, Dubes Jepang menyebut sangat banyak masyarakat Aceh yang menimba ilmu di Jepang dan Ia berharap kerjasama tersebut terus di tingkatkan, sebut Yoshonori.
Kerjasama Aceh dan Jepang menurut gubernur sangat baik terutama bidang perikanan, lantaran masyarakat jepang adalah gemar dengan ikan segar, dan Aceh memiliki potensi perikanan laut yang besar dan belum di manfaatkan secara maksimal.
Gubernur juga berharap Pemerintah Jepang membantu pembangunan di Aceh, terutama infrastruktur jalan di wilayah tengah tenggara. Menurut Irwandi tahun ini telah di alokasikan sebanyak Rp160 Milyar dan di butuhkan anggaran sebanyak 1,8 trilyun untuk menuntaskan seluruh infrastruktur di wilayah tersebut.
Balon Golkar Abdya Terancam Gagal
Meski DPP Partai Golkar telah mengumumkan Sulaiman Adami sebagai calon dari Partai Golkar, kemungkinan besar dia tidak bisa mencalonkan diri lantaran tidak memiliki mitra koalisi untuk mengusung satu calon dalam pemilukada ini.
Golkar yang hanya memiliki 2 kursi harus berkoalisi dengan partai lain yang memiliki dua kursi sebagai syarat untuk mengusung satu calon, atau 15 persen dari jumlah kursi di DPRK Abdya.
Sulaiman bakal kesulitan mencari patner koalisi karena partai –partai lain telah lebih dahulu memiliki calon sendiri. Misalnya Fahruddin yang berpasangan dengan Burhanuddin Sampe di usung Partai Demokrat (3 kursi) dan Partai Matahari Bangsa (1 kursi).
Rafli Haris SE Ak seorang pengusaha yang berpasangan dengan Syahrul Fadli (politisi) akan di usung oleh 4 partai politik nasional yakini PPP (2 kursi), PBB (1 Kursi), PKPB (1 Kursi), PNBK (1 Kursi).
Salain itu parnas lain yakni PAN dan PKPI mengurung H Said Syamsul Bahri, seorang Pengusaha dan Politisi di Kabupaten Aceh Barat Daya akan berpasangan dengan Musfiari Haridy seorang dosen di Unsyiah.
Dan partai Aceh yang memiliki 9 kursi akan mengusung Jufri Hasan yang berpasangan dengan ketua KPA Blangpidie, Abdurahman Ubit.
Dari 25 Kursi di DPRK Abdya, satu kursi tersisa yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) hingga kini tidak menyatakan sikap akan berkoalisi dengan Golkar untuk mengusung Sulaiman Adami.
Pengumuman calon Golkar untuk Calon Bupati Abdya, Sulaiman Adami disampaikan oleh DPP Partai Golkar di Markas Golkar Slipi Jakarta yang di hadiri oleh Aburizal Bakri.
Sementara satu-satunya calon perseorangan yang mendaftar di KIP Abdya adalah Akmal Ibrahim Bupati incumbent berpasangan dengan Lukman SE.
Nama-nama Anggota DPRK Abdya
Fraksi Partai Aceh:
1. Syamsur (PA)
2. Idris (PA)
3. Maksalmina (PA)
4. Zaman Akli (PA)
5, M Nasir (PA)
6. Hakiman (PA)
7. M Najib Z SPd (PA)
8. Reza Mulyadi A.Ma (PA)
9. M Yusuf (PA)
10. Elizar Lizam SE (PAN)
11. M Jufri Hasan (PAN)
12. Muslizar MT (PAN)
13. Fachrurrazi Adami (Golkar)
14. RS H Darmansyah SE (Golkar)
15. Samsul Bahri (PBB)
16 Abdulah (PMB)
17. Hermasyah (PPP)
18. T Suhardi SH (PPP)
Fraksi Gabungan Pelangi:
1. Lukman SE (PD)
2. Drs Rusman Alian (PD)
3. Nasrullah Us (PD)
4. Afdhal Jihad SAg (PKPI)
5. Muhammad Nasir (PDP)
6. Zul Ilfan (PDK)
7. Arjuna Putra (PKPB)
Golkar yang hanya memiliki 2 kursi harus berkoalisi dengan partai lain yang memiliki dua kursi sebagai syarat untuk mengusung satu calon, atau 15 persen dari jumlah kursi di DPRK Abdya.
Sulaiman bakal kesulitan mencari patner koalisi karena partai –partai lain telah lebih dahulu memiliki calon sendiri. Misalnya Fahruddin yang berpasangan dengan Burhanuddin Sampe di usung Partai Demokrat (3 kursi) dan Partai Matahari Bangsa (1 kursi).
Rafli Haris SE Ak seorang pengusaha yang berpasangan dengan Syahrul Fadli (politisi) akan di usung oleh 4 partai politik nasional yakini PPP (2 kursi), PBB (1 Kursi), PKPB (1 Kursi), PNBK (1 Kursi).
Salain itu parnas lain yakni PAN dan PKPI mengurung H Said Syamsul Bahri, seorang Pengusaha dan Politisi di Kabupaten Aceh Barat Daya akan berpasangan dengan Musfiari Haridy seorang dosen di Unsyiah.
Dan partai Aceh yang memiliki 9 kursi akan mengusung Jufri Hasan yang berpasangan dengan ketua KPA Blangpidie, Abdurahman Ubit.
Dari 25 Kursi di DPRK Abdya, satu kursi tersisa yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) hingga kini tidak menyatakan sikap akan berkoalisi dengan Golkar untuk mengusung Sulaiman Adami.
Pengumuman calon Golkar untuk Calon Bupati Abdya, Sulaiman Adami disampaikan oleh DPP Partai Golkar di Markas Golkar Slipi Jakarta yang di hadiri oleh Aburizal Bakri.
Sementara satu-satunya calon perseorangan yang mendaftar di KIP Abdya adalah Akmal Ibrahim Bupati incumbent berpasangan dengan Lukman SE.
Nama-nama Anggota DPRK Abdya
Fraksi Partai Aceh:
1. Syamsur (PA)
2. Idris (PA)
3. Maksalmina (PA)
4. Zaman Akli (PA)
5, M Nasir (PA)
6. Hakiman (PA)
7. M Najib Z SPd (PA)
8. Reza Mulyadi A.Ma (PA)
9. M Yusuf (PA)
10. Elizar Lizam SE (PAN)
11. M Jufri Hasan (PAN)
12. Muslizar MT (PAN)
13. Fachrurrazi Adami (Golkar)
14. RS H Darmansyah SE (Golkar)
15. Samsul Bahri (PBB)
16 Abdulah (PMB)
17. Hermasyah (PPP)
18. T Suhardi SH (PPP)
Fraksi Gabungan Pelangi:
1. Lukman SE (PD)
2. Drs Rusman Alian (PD)
3. Nasrullah Us (PD)
4. Afdhal Jihad SAg (PKPI)
5. Muhammad Nasir (PDP)
6. Zul Ilfan (PDK)
7. Arjuna Putra (PKPB)
Pemanfaatan Energi Yang Menyehatkan
Sosialisasikan pengunaan energi terbarukan terus di lakukan oleh Pemerintah Aceh, namun pembangunan pembangkit listrik dengan mengunakan bahan fosil tidak mampu terbendung.
Kampanye pengunaan energi terbarukan itu selain untuk mengajak investor membangun pembangkit listrik untuk mengurangi ketergantungan energi listrik dari Sumatera Utara, sosialisasi itu juga merupakan upaya penyelamatan bumi lewat sektor energi.
Namun untuk membangun pembangkit listrik dengan mengunakan energi terbarukan masih sangat mahal dan kebutuhan listrik semakin bertambah, pemerintah seakan tak berdaya ketika invertor membangun pembangkit listrik dengan mengunakan bahan fosil yakni batubara.
Cadangan batubara di Kabupaten Nagan Raya yang besar memungkinkan dibangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Nagan Raya, melalui konsorsium Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia dan pinjaman lunak dari lembaga pembangunan China, pembangkit berbiaya total Rp600 Milyar akan mampu menyuplai listrik 2 x 110 Megawat.
“Akhir tahun ini selesai tahap pertama” kata Syakur Kepala bidang enegi pada Dinas Pertambangan Energi Provinsi Aceh.
Terkait energi terbarukan atau pengunaaan energi non fosil seperti sinar matahari, tenaga angin dan minihidro serta panas bumi, Syakur menjelaskan pemanfaatannya dalam tahap rencana aksi, seperti pemanfaatan panas bumi.
Pemerintah kata syakur sedang melakukan proses tender eksplorasi panas bumi atau geotermal Seulawah, Aceh Besar yang di harapkan dapat menyuplai energi listrik sebanyak 85 Megawat.
Selain di Seulawah, energi terbarukan dari gunung berapi aktif itu juga akan segera dikerjakan pembangunannya oleh PT Bukaka di Pulau Sabang, bila nanti tuntas pembangkit listrik panas Bumi ini akan mampu menyuplai listrik 50 MW.
“Saat ini kebutuhan energi disabang sekitar 4 MW dan masih di suplai dari pembangkit listrik tenaga disel, ” kata Wakil Walikota Sabang Islamuddin ST.
Tuntasnya pembangunan pembangkit yang mengunakan panas bumi menjadi listrik tersebut sangat diharapkan oleh Pemko Sabang, karena bila program itu berjalan baik maka akan menopang industri pariwisata sabang.
Selain Sabang, pemanfaatan energi terbarukan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, di Desa Suak Bakong persisnya di Kawasan Pantai saat ini tengah dilakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau sebuah pembangkit yang memanfaatkan kekuatan angin untuk mengerakkan turbin menjadi energi.
Pembangkit yang dibangun dari Investasi swasta tersebut diharapkan mampu menyuplai kebutuhan 10 MW atau menghidupkan listrik 100.000 rumah tangga bila pemakaiannya 1000 watt/rumah, sehingga kondisi energi di Kabupaten Aceh Selatan tidak lagi hidup tapi redup.
Pengunaan energi terbarukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Kecamatan Lhong yang memanfaatkan air terjun Krung kala mampu menyuplai 40 kilowatt (Kw)
Awalnya bantuan PT Coca cola di kelola oleh masyarakat untuk menyuplai listrik untuk desa tersebut, namun kemudian karena operasionalnya sering rusak dan partisipasi masyarakat rendah untuk memperbaikinya, pembangkit tersebut akhirnya di kelola oleh koperasi.
Keputusan pengelolaan koperasi warga yang menjual arus ke PLN telah memperbaiki keuangan desa, dalam satu bulan koperasi mendapat hasil 12-14 juta.
Kepala Divisi Pemasaran PLN, Husaini menyebut suplai 40 kilowat dari PLTM Krung Kala tersebut di beli PLN Rp1.204/watt.
Saat ini 90 persen rumah tangga di Aceh telah menikmati listrik atau catatan PLN sekitar 1.004.000 pelanggan, dan pengunaan dibawah 6 Amper dibebaskan biaya beban.
Di Aceh kata Husaini rasio elektrifikasi atau rumah tangga berlistrik mencapai 84 persen, jumlah itu paling besar dibandingkan dengan daerah lain.
Sementara 16 persen jumlah rumah yang belum berlistrik tersebar di berbagai kabupaten terpencil seperti di Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Singkil dan Aceh Selatan serta Aceh Timur.
Pemerintah melalui PLN terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 2-3 persen tahun ini, dengan program pengembangan listrik desa, melalui pembiayaan APBN sebanyak Rp141 Milyar akan di bangun jaringan listrik hingga ke dusun.
Beban puncak di Aceh saat ini mencapai 320 Megawatt, dan untuk mengurangi 60 persen suplai energi dari Sumatera Utara saat ini tengah di bangun pembangkit baru seperti PLTU Nagan Raya 2x110 MW (mengunakan fosil yakni batubara), Pembangkit Listrik Tenaga Air di kawasan Pusangan, yang rencananya mampu menyuplai 84 MW.
Upaya lain adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap di batas Meukek dan Labuhan haji, Kabupaten Aceh Selatan yang mampu menyuplai 7 MW listrik, PLTU tersebut masih dalam proses pembangunan.
Selain itu juga PLN menyewa mesin disel baru yang mampu menyuplai listrik sebanyak 70 MW. “dalam bulan ini akan masuk sistem” kata Husaini.
Namun upaya menyediakan 70 megawatt lsitrik yang bersumber dari membakar bahan fosil untuk energi tersebut akan menyumbang 2800 gram karbon ke udara, ini belum termasuk jumlah pembangkit listrik tenaga disel yang telah beroperasi di Aceh.
Bila saat ini listrik telah dinikmati sebanyak 97 persen wilayah Aceh, pada tahun 1990 hanya 21 persen wilayah Aceh yang mampu sulai, kondisi itu membuat Gubernur Aceh kala itu Ibrahim Hasan berupaya keras, hingga akhirnya pada tahun 2004 suplai listrik kewilayah Aceh mencapai 95 persen.
Upaya meningkatkan rasio elekrtifikasi meski dengan mengunakan fosil tersebut dibarengi dengan pemanfaatan energi terbarukan yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro di Kabupaten Gayo Lues, yakni PLTM Reurebee yang mampu menyuplai 500 kilowatt.
Selain itu Pemerintah Gayo Lues tengah menyiapkan 3 PLTM baru yang mampu menyuplai sekitar 2 Megawat energi listrik.
“untuk menjaga kelangsungan energi terbarukan ini, pemerintah dan masyarakat membuat perjanjian bersama menjaga kelangsungaan air, menjaga hutan dan fungsi hutan.” Kata Husaini.
Komitmen mengurangi jumlah karbon juga disampaikan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan membuat kebijakan jangka penjang, pemerintah berupaya membatasi pembangunan pembangkit listrik tenaga disel, dengan kata lain pengunaan bahan fosil untuk energi terus di kurangi.
Program dan komitmen menjaga hutan yang berguna menangkap karbon terus dilakukan dengan program jeda tebang yang di mulai tahun 2007 silam hingga saat ini. “Program ini sederhana sekali, upaya ini agar masyarakat di Aceh lebih sehat dengan mengunakan energi yang sehat pula, artinya energi yang ramah lingkungan” demikian Irwandi Yusuf.
Kampanye pengunaan energi terbarukan itu selain untuk mengajak investor membangun pembangkit listrik untuk mengurangi ketergantungan energi listrik dari Sumatera Utara, sosialisasi itu juga merupakan upaya penyelamatan bumi lewat sektor energi.
Namun untuk membangun pembangkit listrik dengan mengunakan energi terbarukan masih sangat mahal dan kebutuhan listrik semakin bertambah, pemerintah seakan tak berdaya ketika invertor membangun pembangkit listrik dengan mengunakan bahan fosil yakni batubara.
Cadangan batubara di Kabupaten Nagan Raya yang besar memungkinkan dibangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Nagan Raya, melalui konsorsium Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia dan pinjaman lunak dari lembaga pembangunan China, pembangkit berbiaya total Rp600 Milyar akan mampu menyuplai listrik 2 x 110 Megawat.
“Akhir tahun ini selesai tahap pertama” kata Syakur Kepala bidang enegi pada Dinas Pertambangan Energi Provinsi Aceh.
Terkait energi terbarukan atau pengunaaan energi non fosil seperti sinar matahari, tenaga angin dan minihidro serta panas bumi, Syakur menjelaskan pemanfaatannya dalam tahap rencana aksi, seperti pemanfaatan panas bumi.
Pemerintah kata syakur sedang melakukan proses tender eksplorasi panas bumi atau geotermal Seulawah, Aceh Besar yang di harapkan dapat menyuplai energi listrik sebanyak 85 Megawat.
Selain di Seulawah, energi terbarukan dari gunung berapi aktif itu juga akan segera dikerjakan pembangunannya oleh PT Bukaka di Pulau Sabang, bila nanti tuntas pembangkit listrik panas Bumi ini akan mampu menyuplai listrik 50 MW.
“Saat ini kebutuhan energi disabang sekitar 4 MW dan masih di suplai dari pembangkit listrik tenaga disel, ” kata Wakil Walikota Sabang Islamuddin ST.
Tuntasnya pembangunan pembangkit yang mengunakan panas bumi menjadi listrik tersebut sangat diharapkan oleh Pemko Sabang, karena bila program itu berjalan baik maka akan menopang industri pariwisata sabang.
Selain Sabang, pemanfaatan energi terbarukan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, di Desa Suak Bakong persisnya di Kawasan Pantai saat ini tengah dilakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau sebuah pembangkit yang memanfaatkan kekuatan angin untuk mengerakkan turbin menjadi energi.
Pembangkit yang dibangun dari Investasi swasta tersebut diharapkan mampu menyuplai kebutuhan 10 MW atau menghidupkan listrik 100.000 rumah tangga bila pemakaiannya 1000 watt/rumah, sehingga kondisi energi di Kabupaten Aceh Selatan tidak lagi hidup tapi redup.
Pengunaan energi terbarukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Kecamatan Lhong yang memanfaatkan air terjun Krung kala mampu menyuplai 40 kilowatt (Kw)
Awalnya bantuan PT Coca cola di kelola oleh masyarakat untuk menyuplai listrik untuk desa tersebut, namun kemudian karena operasionalnya sering rusak dan partisipasi masyarakat rendah untuk memperbaikinya, pembangkit tersebut akhirnya di kelola oleh koperasi.
Keputusan pengelolaan koperasi warga yang menjual arus ke PLN telah memperbaiki keuangan desa, dalam satu bulan koperasi mendapat hasil 12-14 juta.
Kepala Divisi Pemasaran PLN, Husaini menyebut suplai 40 kilowat dari PLTM Krung Kala tersebut di beli PLN Rp1.204/watt.
Saat ini 90 persen rumah tangga di Aceh telah menikmati listrik atau catatan PLN sekitar 1.004.000 pelanggan, dan pengunaan dibawah 6 Amper dibebaskan biaya beban.
Di Aceh kata Husaini rasio elektrifikasi atau rumah tangga berlistrik mencapai 84 persen, jumlah itu paling besar dibandingkan dengan daerah lain.
Sementara 16 persen jumlah rumah yang belum berlistrik tersebar di berbagai kabupaten terpencil seperti di Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Singkil dan Aceh Selatan serta Aceh Timur.
Pemerintah melalui PLN terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 2-3 persen tahun ini, dengan program pengembangan listrik desa, melalui pembiayaan APBN sebanyak Rp141 Milyar akan di bangun jaringan listrik hingga ke dusun.
Beban puncak di Aceh saat ini mencapai 320 Megawatt, dan untuk mengurangi 60 persen suplai energi dari Sumatera Utara saat ini tengah di bangun pembangkit baru seperti PLTU Nagan Raya 2x110 MW (mengunakan fosil yakni batubara), Pembangkit Listrik Tenaga Air di kawasan Pusangan, yang rencananya mampu menyuplai 84 MW.
Upaya lain adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap di batas Meukek dan Labuhan haji, Kabupaten Aceh Selatan yang mampu menyuplai 7 MW listrik, PLTU tersebut masih dalam proses pembangunan.
Selain itu juga PLN menyewa mesin disel baru yang mampu menyuplai listrik sebanyak 70 MW. “dalam bulan ini akan masuk sistem” kata Husaini.
Namun upaya menyediakan 70 megawatt lsitrik yang bersumber dari membakar bahan fosil untuk energi tersebut akan menyumbang 2800 gram karbon ke udara, ini belum termasuk jumlah pembangkit listrik tenaga disel yang telah beroperasi di Aceh.
Bila saat ini listrik telah dinikmati sebanyak 97 persen wilayah Aceh, pada tahun 1990 hanya 21 persen wilayah Aceh yang mampu sulai, kondisi itu membuat Gubernur Aceh kala itu Ibrahim Hasan berupaya keras, hingga akhirnya pada tahun 2004 suplai listrik kewilayah Aceh mencapai 95 persen.
Upaya meningkatkan rasio elekrtifikasi meski dengan mengunakan fosil tersebut dibarengi dengan pemanfaatan energi terbarukan yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro di Kabupaten Gayo Lues, yakni PLTM Reurebee yang mampu menyuplai 500 kilowatt.
Selain itu Pemerintah Gayo Lues tengah menyiapkan 3 PLTM baru yang mampu menyuplai sekitar 2 Megawat energi listrik.
“untuk menjaga kelangsungan energi terbarukan ini, pemerintah dan masyarakat membuat perjanjian bersama menjaga kelangsungaan air, menjaga hutan dan fungsi hutan.” Kata Husaini.
Komitmen mengurangi jumlah karbon juga disampaikan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan membuat kebijakan jangka penjang, pemerintah berupaya membatasi pembangunan pembangkit listrik tenaga disel, dengan kata lain pengunaan bahan fosil untuk energi terus di kurangi.
Program dan komitmen menjaga hutan yang berguna menangkap karbon terus dilakukan dengan program jeda tebang yang di mulai tahun 2007 silam hingga saat ini. “Program ini sederhana sekali, upaya ini agar masyarakat di Aceh lebih sehat dengan mengunakan energi yang sehat pula, artinya energi yang ramah lingkungan” demikian Irwandi Yusuf.
Senin, 22 Juni 2009
Terancam Gulung Tikar Pedagang Protes KSU
Belasan pedagang kelontongan serta peralatan nelayan yang berjualan di Komplek Nelayan Ujong Serangga, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kini terancam gulung tikar setelah sebuah toko swalayan ikut berjualan di wilayah itu.
Para pedagang eceran memprotes kehadiran toko swalayan milik Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mengelola dana APBA Rp2,9 milyar itu.
Wakil pedagang kios eceran, Suwardi Senin (22/6) mengatakan usaha mareka terancam tutup karena sering tidak sejak hadirnya swalayan milik koperasi. “Kami sudah layangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Abdya,” kata Suwardi.
Suwardi mengharapkan wakil rakyat di kabupaten itu meninjau kembali keberadaan toko swalayan milik koperasi itu. Seharusnya koperasi milik nelayan itu untuk membantu dana kepada kios-kios kecil untuk menambah modal usaha, bukan pesaing yang menjadi pembunuh usaha mereka.
Sementara itu Ketua Koperasi Serba Usaha, Zulisman secara terpisah menyebut kehadiran toko swalayan diperuntukkan untuk nelayan di kawasan Ujong Serangga, terutama saat akan melaut, Nelayan dapat mengambil barang di swalayan saat melaut dan membayarnya usai melaut, sebut Zulisman
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Abdya Drs. Syarifuddin mengatakan keberadaan toko swalayan untuk memudahkan nelayan di kawasan ujong Serangga, dan kehadiran KSU semata mata untuk kesejahteraan nelayan yang menjadi anggotanya.
Para pedagang eceran memprotes kehadiran toko swalayan milik Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mengelola dana APBA Rp2,9 milyar itu.
Wakil pedagang kios eceran, Suwardi Senin (22/6) mengatakan usaha mareka terancam tutup karena sering tidak sejak hadirnya swalayan milik koperasi. “Kami sudah layangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Abdya,” kata Suwardi.
Suwardi mengharapkan wakil rakyat di kabupaten itu meninjau kembali keberadaan toko swalayan milik koperasi itu. Seharusnya koperasi milik nelayan itu untuk membantu dana kepada kios-kios kecil untuk menambah modal usaha, bukan pesaing yang menjadi pembunuh usaha mereka.
Sementara itu Ketua Koperasi Serba Usaha, Zulisman secara terpisah menyebut kehadiran toko swalayan diperuntukkan untuk nelayan di kawasan Ujong Serangga, terutama saat akan melaut, Nelayan dapat mengambil barang di swalayan saat melaut dan membayarnya usai melaut, sebut Zulisman
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Abdya Drs. Syarifuddin mengatakan keberadaan toko swalayan untuk memudahkan nelayan di kawasan ujong Serangga, dan kehadiran KSU semata mata untuk kesejahteraan nelayan yang menjadi anggotanya.
Dewan Abdya Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Foto Bupati
Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Barat Daya mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus foto mesra Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim SH dengan seorang perempuan yang disebutkan Ahli telematikan, Roy Suryo 80 persen bukan Ida Agustina.
"Polisi harus kejar pernyataan Roy (Roy Suryo-red) itu, dan harus diusut tuntas, sehingga masyarakat tidak resah lagi," kata Wakil Ketua DPRK Asmadi, SmHk dalam satu peryataan Senin (22/6) siang.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRK Abdya secara terpisah ketika dihubungi, menurut Said pihak kepolisian harus menjawab keraguan masyarakat serta wakil rakyat di kabupaten itu tentang identitas perempuan itu, "Polisi harusnya menjawab itu," ungkap Said
Namun demikian bila pernyataan Roy tidak benar, maka kepolisian juga harus menuntut balik Roy Suryo karena telah memberikan rasa tidak aman kepada warga Abdya. Anggota Dewan kata Said juga akan memberikan dukungan pada kelurga Akmal Ibrahim untuk mengugat kembali Roy Suryo. "Kita harus tunjukkan bahwa kita siap salah, dan siap menuntut kembali demi kewibawaan daerah," ungkap Said
Sebelumnya Roy mengeluarkan peryataan dua kali secara terpisah, pertama Roy menyebut perempuan dalam foto bersama Akmal dalam satu ranjang bukan Ida Agustina yang tak lain Istri Akmal, peryataan kedua disampaikan Roy di saat menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Tapaktuan atas kasus pencemaran nama baik yang di sangkakan kepada 4 tersangka warga Abdya karena dituduh menyebarkan foto Akmal dan perempuan.
Sementara itu, kasus pencemaran nama baik yang disangkakan kepada Roy Suryo oleh Akmal Ibrahim yang kini ditangani oleh Poltabes Kota Banda Aceh belum juga menunjukkan perkembangan, terlebih permintaan polisi agar Akmal Ibrahim menyerahkan HP/telepon genggam miliknya belum juga terealisasi, hingga pengusutan atas kasus itu mandek.
"Polisi harus kejar pernyataan Roy (Roy Suryo-red) itu, dan harus diusut tuntas, sehingga masyarakat tidak resah lagi," kata Wakil Ketua DPRK Asmadi, SmHk dalam satu peryataan Senin (22/6) siang.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRK Abdya secara terpisah ketika dihubungi, menurut Said pihak kepolisian harus menjawab keraguan masyarakat serta wakil rakyat di kabupaten itu tentang identitas perempuan itu, "Polisi harusnya menjawab itu," ungkap Said
Namun demikian bila pernyataan Roy tidak benar, maka kepolisian juga harus menuntut balik Roy Suryo karena telah memberikan rasa tidak aman kepada warga Abdya. Anggota Dewan kata Said juga akan memberikan dukungan pada kelurga Akmal Ibrahim untuk mengugat kembali Roy Suryo. "Kita harus tunjukkan bahwa kita siap salah, dan siap menuntut kembali demi kewibawaan daerah," ungkap Said
Sebelumnya Roy mengeluarkan peryataan dua kali secara terpisah, pertama Roy menyebut perempuan dalam foto bersama Akmal dalam satu ranjang bukan Ida Agustina yang tak lain Istri Akmal, peryataan kedua disampaikan Roy di saat menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Tapaktuan atas kasus pencemaran nama baik yang di sangkakan kepada 4 tersangka warga Abdya karena dituduh menyebarkan foto Akmal dan perempuan.
Sementara itu, kasus pencemaran nama baik yang disangkakan kepada Roy Suryo oleh Akmal Ibrahim yang kini ditangani oleh Poltabes Kota Banda Aceh belum juga menunjukkan perkembangan, terlebih permintaan polisi agar Akmal Ibrahim menyerahkan HP/telepon genggam miliknya belum juga terealisasi, hingga pengusutan atas kasus itu mandek.
Langganan:
Postingan (Atom)