Pantai Barat Aceh

Wan DP

2011-07-20T00:27:00.000-07:00

Wan DP Tokoh Muda Nagan Raya
Seberapa besar sosok ini berperan dalam manjaga damai Aceh simak ulasannya tidak lama lagi.

Dubes Jepang Janjikan kerjasama dengan Aceh

2011-07-16T01:22:00.000-07:00

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yoshinori Katori menjanjikan akan mengirim satu tim untuk mempelajari rencana kerjasama dalam berbagai bidang di Aceh.

Sementara Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menawarkan Kawasan Sabang sebagai lokasi investasi terutama bidang perikanan.

Pertemuan Irwandi dan Yoshinri tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Aceh Kamis (14/7) siang.

"Karena saya masih baru, saya akan mengirimkan tim terlebih dahulu, " ungkap Yoshinori.

Selain bidang perikanan, Jepang yang baru saja menghadapi bencana tsunami juga akan bekerjasama dengan Aceh untuk mengurangi dampak bencana bila tsunami terjadi kembali.

Kerjasama lain yakni di bidang pendidikan, Dubes Jepang menyebut sangat banyak masyarakat Aceh yang menimba ilmu di Jepang dan Ia berharap kerjasama tersebut terus di tingkatkan, sebut Yoshonori.

Kerjasama Aceh dan Jepang menurut gubernur sangat baik terutama bidang perikanan, lantaran masyarakat jepang adalah gemar dengan ikan segar, dan Aceh memiliki potensi perikanan laut yang besar dan belum di manfaatkan secara maksimal.

Gubernur juga berharap Pemerintah Jepang membantu pembangunan di Aceh, terutama infrastruktur jalan di wilayah tengah tenggara. Menurut Irwandi tahun ini telah di alokasikan sebanyak Rp160 Milyar dan di butuhkan anggaran sebanyak 1,8 trilyun untuk menuntaskan seluruh infrastruktur di wilayah tersebut.

Balon Golkar Abdya Terancam Gagal

2011-07-16T01:18:00.000-07:00

Meski DPP Partai Golkar telah mengumumkan Sulaiman Adami sebagai calon dari Partai Golkar, kemungkinan besar dia tidak bisa mencalonkan diri lantaran tidak memiliki mitra koalisi untuk mengusung satu calon dalam pemilukada ini.

Golkar yang hanya memiliki 2 kursi harus berkoalisi dengan partai lain yang memiliki dua kursi sebagai syarat untuk mengusung satu calon, atau 15 persen dari jumlah kursi di DPRK Abdya.

Sulaiman bakal kesulitan mencari patner koalisi karena partai –partai lain telah lebih dahulu memiliki calon sendiri. Misalnya Fahruddin yang berpasangan dengan Burhanuddin Sampe di usung Partai Demokrat (3 kursi) dan Partai Matahari Bangsa (1 kursi).

Rafli Haris SE Ak seorang pengusaha yang berpasangan dengan Syahrul Fadli (politisi) akan di usung oleh 4 partai politik nasional yakini PPP (2 kursi), PBB (1 Kursi), PKPB (1 Kursi), PNBK (1 Kursi).

Salain itu parnas lain yakni PAN dan PKPI mengurung H Said Syamsul Bahri, seorang Pengusaha dan Politisi di Kabupaten Aceh Barat Daya akan berpasangan dengan Musfiari Haridy seorang dosen di Unsyiah.

Dan partai Aceh yang memiliki 9 kursi akan mengusung Jufri Hasan yang berpasangan dengan ketua KPA Blangpidie, Abdurahman Ubit.

Dari 25 Kursi di DPRK Abdya, satu kursi tersisa yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) hingga kini tidak menyatakan sikap akan berkoalisi dengan Golkar untuk mengusung Sulaiman Adami.

Pengumuman calon Golkar untuk Calon Bupati Abdya, Sulaiman Adami disampaikan oleh DPP Partai Golkar di Markas Golkar Slipi Jakarta yang di hadiri oleh Aburizal Bakri.

Sementara satu-satunya calon perseorangan yang mendaftar di KIP Abdya adalah Akmal Ibrahim Bupati incumbent berpasangan dengan Lukman SE.

Nama-nama Anggota DPRK Abdya

Fraksi Partai Aceh:
1. Syamsur (PA)
2. Idris (PA)
3. Maksalmina (PA)
4. Zaman Akli (PA)
5, M Nasir (PA)
6. Hakiman (PA)
7. M Najib Z SPd (PA)
8. Reza Mulyadi A.Ma (PA)
9. M Yusuf (PA)
10. Elizar Lizam SE (PAN)
11. M Jufri Hasan (PAN)
12. Muslizar MT (PAN)
13. Fachrurrazi Adami (Golkar)
14. RS H Darmansyah SE (Golkar)
15. Samsul Bahri (PBB)
16 Abdulah (PMB)
17. Hermasyah (PPP)
18. T Suhardi SH (PPP)

Fraksi Gabungan Pelangi:

1. Lukman SE (PD)
2. Drs Rusman Alian (PD)
3. Nasrullah Us (PD)
4. Afdhal Jihad SAg (PKPI)
5. Muhammad Nasir (PDP)
6. Zul Ilfan (PDK)
7. Arjuna Putra (PKPB)

Pemanfaatan Energi Yang Menyehatkan

2011-07-16T01:14:00.000-07:00

Sosialisasikan pengunaan energi terbarukan terus di lakukan oleh Pemerintah Aceh, namun pembangunan pembangkit listrik dengan mengunakan bahan fosil tidak mampu terbendung.
Kampanye pengunaan energi terbarukan itu selain untuk mengajak investor membangun pembangkit listrik untuk mengurangi ketergantungan energi listrik dari Sumatera Utara, sosialisasi itu juga merupakan upaya penyelamatan bumi lewat sektor energi.
Namun untuk membangun pembangkit listrik dengan mengunakan energi terbarukan masih sangat mahal dan kebutuhan listrik semakin bertambah, pemerintah seakan tak berdaya ketika invertor membangun pembangkit listrik dengan mengunakan bahan fosil yakni batubara.
Cadangan batubara di Kabupaten Nagan Raya yang besar memungkinkan dibangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Nagan Raya, melalui konsorsium Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia dan pinjaman lunak dari lembaga pembangunan China, pembangkit berbiaya total Rp600 Milyar akan mampu menyuplai listrik 2 x 110 Megawat.
“Akhir tahun ini selesai tahap pertama” kata Syakur Kepala bidang enegi pada Dinas Pertambangan Energi Provinsi Aceh.
Terkait energi terbarukan atau pengunaaan energi non fosil seperti sinar matahari, tenaga angin dan minihidro serta panas bumi, Syakur menjelaskan pemanfaatannya dalam tahap rencana aksi, seperti pemanfaatan panas bumi.
Pemerintah kata syakur sedang melakukan proses tender eksplorasi panas bumi atau geotermal Seulawah, Aceh Besar yang di harapkan dapat menyuplai energi listrik sebanyak 85 Megawat.
Selain di Seulawah, energi terbarukan dari gunung berapi aktif itu juga akan segera dikerjakan pembangunannya oleh PT Bukaka di Pulau Sabang, bila nanti tuntas pembangkit listrik panas Bumi ini akan mampu menyuplai listrik 50 MW.
“Saat ini kebutuhan energi disabang sekitar 4 MW dan masih di suplai dari pembangkit listrik tenaga disel, ” kata Wakil Walikota Sabang Islamuddin ST.
Tuntasnya pembangunan pembangkit yang mengunakan panas bumi menjadi listrik tersebut sangat diharapkan oleh Pemko Sabang, karena bila program itu berjalan baik maka akan menopang industri pariwisata sabang.
Selain Sabang, pemanfaatan energi terbarukan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, di Desa Suak Bakong persisnya di Kawasan Pantai saat ini tengah dilakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau sebuah pembangkit yang memanfaatkan kekuatan angin untuk mengerakkan turbin menjadi energi.
Pembangkit yang dibangun dari Investasi swasta tersebut diharapkan mampu menyuplai kebutuhan 10 MW atau menghidupkan listrik 100.000 rumah tangga bila pemakaiannya 1000 watt/rumah, sehingga kondisi energi di Kabupaten Aceh Selatan tidak lagi hidup tapi redup.
Pengunaan energi terbarukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Kecamatan Lhong yang memanfaatkan air terjun Krung kala mampu menyuplai 40 kilowatt (Kw)
Awalnya bantuan PT Coca cola di kelola oleh masyarakat untuk menyuplai listrik untuk desa tersebut, namun kemudian karena operasionalnya sering rusak dan partisipasi masyarakat rendah untuk memperbaikinya, pembangkit tersebut akhirnya di kelola oleh koperasi.
Keputusan pengelolaan koperasi warga yang menjual arus ke PLN telah memperbaiki keuangan desa, dalam satu bulan koperasi mendapat hasil 12-14 juta.
Kepala Divisi Pemasaran PLN, Husaini menyebut suplai 40 kilowat dari PLTM Krung Kala tersebut di beli PLN Rp1.204/watt.
Saat ini 90 persen rumah tangga di Aceh telah menikmati listrik atau catatan PLN sekitar 1.004.000 pelanggan, dan pengunaan dibawah 6 Amper dibebaskan biaya beban.
Di Aceh kata Husaini rasio elektrifikasi atau rumah tangga berlistrik mencapai 84 persen, jumlah itu paling besar dibandingkan dengan daerah lain.
Sementara 16 persen jumlah rumah yang belum berlistrik tersebar di berbagai kabupaten terpencil seperti di Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Singkil dan Aceh Selatan serta Aceh Timur.
Pemerintah melalui PLN terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 2-3 persen tahun ini, dengan program pengembangan listrik desa, melalui pembiayaan APBN sebanyak Rp141 Milyar akan di bangun jaringan listrik hingga ke dusun.
Beban puncak di Aceh saat ini mencapai 320 Megawatt, dan untuk mengurangi 60 persen suplai energi dari Sumatera Utara saat ini tengah di bangun pembangkit baru seperti PLTU Nagan Raya 2x110 MW (mengunakan fosil yakni batubara), Pembangkit Listrik Tenaga Air di kawasan Pusangan, yang rencananya mampu menyuplai 84 MW.
Upaya lain adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap di batas Meukek dan Labuhan haji, Kabupaten Aceh Selatan yang mampu menyuplai 7 MW listrik, PLTU tersebut masih dalam proses pembangunan.
Selain itu juga PLN menyewa mesin disel baru yang mampu menyuplai listrik sebanyak 70 MW. “dalam bulan ini akan masuk sistem” kata Husaini.
Namun upaya menyediakan 70 megawatt lsitrik yang bersumber dari membakar bahan fosil untuk energi tersebut akan menyumbang 2800 gram karbon ke udara, ini belum termasuk jumlah pembangkit listrik tenaga disel yang telah beroperasi di Aceh.
Bila saat ini listrik telah dinikmati sebanyak 97 persen wilayah Aceh, pada tahun 1990 hanya 21 persen wilayah Aceh yang mampu sulai, kondisi itu membuat Gubernur Aceh kala itu Ibrahim Hasan berupaya keras, hingga akhirnya pada tahun 2004 suplai listrik kewilayah Aceh mencapai 95 persen.

Upaya meningkatkan rasio elekrtifikasi meski dengan mengunakan fosil tersebut dibarengi dengan pemanfaatan energi terbarukan yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro di Kabupaten Gayo Lues, yakni PLTM Reurebee yang mampu menyuplai 500 kilowatt.
Selain itu Pemerintah Gayo Lues tengah menyiapkan 3 PLTM baru yang mampu menyuplai sekitar 2 Megawat energi listrik.
“untuk menjaga kelangsungan energi terbarukan ini, pemerintah dan masyarakat membuat perjanjian bersama menjaga kelangsungaan air, menjaga hutan dan fungsi hutan.” Kata Husaini.
Komitmen mengurangi jumlah karbon juga disampaikan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan membuat kebijakan jangka penjang, pemerintah berupaya membatasi pembangunan pembangkit listrik tenaga disel, dengan kata lain pengunaan bahan fosil untuk energi terus di kurangi.
Program dan komitmen menjaga hutan yang berguna menangkap karbon terus dilakukan dengan program jeda tebang yang di mulai tahun 2007 silam hingga saat ini. “Program ini sederhana sekali, upaya ini agar masyarakat di Aceh lebih sehat dengan mengunakan energi yang sehat pula, artinya energi yang ramah lingkungan” demikian Irwandi Yusuf.

Terancam Gulung Tikar Pedagang Protes KSU

2009-06-22T22:44:00.000-07:00

Belasan pedagang kelontongan serta peralatan nelayan yang berjualan di Komplek Nelayan Ujong Serangga, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kini terancam gulung tikar setelah sebuah toko swalayan ikut berjualan di wilayah itu.

Para pedagang eceran memprotes kehadiran toko swalayan milik Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mengelola dana APBA Rp2,9 milyar itu.

Wakil pedagang kios eceran, Suwardi Senin (22/6) mengatakan usaha mareka terancam tutup karena sering tidak sejak hadirnya swalayan milik koperasi. “Kami sudah layangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Abdya,” kata Suwardi.

Suwardi mengharapkan wakil rakyat di kabupaten itu meninjau kembali keberadaan toko swalayan milik koperasi itu. Seharusnya koperasi milik nelayan itu untuk membantu dana kepada kios-kios kecil untuk menambah modal usaha, bukan pesaing yang menjadi pembunuh usaha mereka.

Sementara itu Ketua Koperasi Serba Usaha, Zulisman secara terpisah menyebut kehadiran toko swalayan diperuntukkan untuk nelayan di kawasan Ujong Serangga, terutama saat akan melaut, Nelayan dapat mengambil barang di swalayan saat melaut dan membayarnya usai melaut, sebut Zulisman

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Abdya Drs. Syarifuddin mengatakan keberadaan toko swalayan untuk memudahkan nelayan di kawasan ujong Serangga, dan kehadiran KSU semata mata untuk kesejahteraan nelayan yang menjadi anggotanya.

Dewan Abdya Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Foto Bupati

2009-06-22T22:42:00.000-07:00

Pimpinan DPR Kabupaten Aceh Barat Daya mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus foto mesra Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim SH dengan seorang perempuan yang disebutkan Ahli telematikan, Roy Suryo 80 persen bukan Ida Agustina.

"Polisi harus kejar pernyataan Roy (Roy Suryo-red) itu, dan harus diusut tuntas, sehingga masyarakat tidak resah lagi," kata Wakil Ketua DPRK Asmadi, SmHk dalam satu peryataan Senin (22/6) siang.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRK Abdya secara terpisah ketika dihubungi, menurut Said pihak kepolisian harus menjawab keraguan masyarakat serta wakil rakyat di kabupaten itu tentang identitas perempuan itu, "Polisi harusnya menjawab itu," ungkap Said

Namun demikian bila pernyataan Roy tidak benar, maka kepolisian juga harus menuntut balik Roy Suryo karena telah memberikan rasa tidak aman kepada warga Abdya. Anggota Dewan kata Said juga akan memberikan dukungan pada kelurga Akmal Ibrahim untuk mengugat kembali Roy Suryo. "Kita harus tunjukkan bahwa kita siap salah, dan siap menuntut kembali demi kewibawaan daerah," ungkap Said

Sebelumnya Roy mengeluarkan peryataan dua kali secara terpisah, pertama Roy menyebut perempuan dalam foto bersama Akmal dalam satu ranjang bukan Ida Agustina yang tak lain Istri Akmal, peryataan kedua disampaikan Roy di saat menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Tapaktuan atas kasus pencemaran nama baik yang di sangkakan kepada 4 tersangka warga Abdya karena dituduh menyebarkan foto Akmal dan perempuan.

Sementara itu, kasus pencemaran nama baik yang disangkakan kepada Roy Suryo oleh Akmal Ibrahim yang kini ditangani oleh Poltabes Kota Banda Aceh belum juga menunjukkan perkembangan, terlebih permintaan polisi agar Akmal Ibrahim menyerahkan HP/telepon genggam miliknya belum juga terealisasi, hingga pengusutan atas kasus itu mandek.

Akmal, Roy dan Kebenaran

2008-11-04T00:30:00.000-08:00

Qusnul Qhatimah menepuk-nepuk meja tamu di Kantor PWI Aceh, Senin (3/10) siang. Anak berusia 15 bulan ini berlarian mengitari meja bundar itu, Kedua orang tuanya, Akmal Ibrahim SH dan Ida Agustina dan Belasan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik sesekali memperhatikan tingkah polah putrinya itu.
Diantara wartawan ada juga yang merekam aksi bocah perempuan itu, "dia ini anak yang lahir ketika saya jadi Bupati, yang lain lahir saat saya jadi wartawan," kata Akmal terkekeh.
Setelahnya Akmal memilih diam, wartawan yang menunggu pernyataan Bupati Aceh Barat Daya usai melaporkan Roy Suryo Notodiprojo ke Poltabes Banda Aceh itu juga tidak banyak bicara, "Kita tunggu Joni," kata seorang wartawan.
Joni yang dimaksud adalah seorang wartawan, sengaja ditunggu karena pria itu merupakan sahabat Akmal, "Dulu dia pernah bermasalah dengan polisi, sebagai pengacara dan wartawan saya membelanya, sekarang saya pula yang kena masalah," Kata Akmal terkekeh.
Lantas Joni datang, Bersalaman kemudian J.Kamal Farza, Pengacara Akmal baru memberikan penjelasan tentang kliennya itu, Akmal kata Kamal mendapat 14 pertanyaan utama dari penyidik polri terkait peryataan Roy Suryo di satu hotel di Kota Banda Aceh Senin (27/10) lalu.
Sebelum bertemu wartawan, Akmal dan Ida Agustina serta Kamal yang mendampinginya berada di Mapoltabes Banda Aceh sekitar pukul 10.00 wib dan selesai memberikan keterangan sekitar pukul 14.30 wib. Akmal dan Istrinya saat itu juga sempat menjadi tamu Kapoltabes Kombes Ilsaruddin.
Dalam penjelasannya, Kamal menyebut Roy saat itu berkesimpulan perempuan dalam foto yang kini menghebohkan Aceh sepekan terakhir bukan Ida Agustina, tuntas menjelaskan kronologis kleinnya yang diperiksa polisi selaku saksi korban pencemaran nama baik itu, Pengacara yang juga sahabat Akmal itu memberikan peluang kepada Akmal dan Istrinya untuk memberikan penjelasan terkait masalah yang sedang menimpa mereka.
Dalam penjelasannya kepada wartawan sejak fotonya tersebar, Akmal menyebut dirinya sudah seperti selebreti dan harus berpindah-pindah hotel saat di Jakarta, dukungan dan simpati juga banyak disampaikan padanya baik lewat telpon maupun SMS, Kata Akmal saat Roy Suryo mengeluarkan pernyataan itu dirinya sedang di Jakarta. "Kami sudah seperti selebreti, dan harus berpindah hotel berkali-kali,"kata Akmal sembari menghempaskan nafasnya.
Bupati Abdya itu melaporkan Roy Suryo karena telah mencemarkan nama baiknya, "Roy bicara bukan pada kapasitasnya," Kata Akmal, Katanya Roy memang tidak bertemu dengannya, namun pakar telematika itu mensyaratkan bertemu bila laporan pencemaran nama baik di cabut, "Ini Smsnya, pak Roy mau bertemu bila laporannya di cabut," sela Ida Agustina.
Istri Akmal itu menyebut dirinya memang menghubungi Roy, Bahkan berencana untuk bertemu di satu hotel di Jakarta, "Tapi lima jam menunggu tidak juga datang, saya katakan kita bertemu saja di Pengadilan," kata Akmal
Roy sebut Akmal tidak hanya melukai dirinya, namun telah menciderai masyarakat dan Pemerintah Aceh Barat Daya, "Rabu ini pengacara saya akan mengajukan somasi, jadi kita belum bersikap," kata Akmal.
Selain melaporkan Roy ke Poltabes Banda Aceh, lewat pengacaranya Akmal juga melaporkan Roy secara perdata di Sleman, Yogjakarta. "Yang saya lakukan sepenuhnya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran," kata Akmal
Sementara Roy dalam pesan singkatnya mengaku tidak akan mengubah pernyataannya tentang perbedaan perempuan bersama Akmal dalam foto yang menghebohkan Aceh menjelang Idulfitri lalu itu dengan beberapa foto pembanding yang ditelitinya.
"Maaf bila ada issue tentang saya, mohon dikonfirmasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kabar bohong, Statemen saya -Insya Allah - tidak akan pernah berubah," kata Roy.
Dan roy memilih untuk tidak saling 'melemparkan statemen' yang mungkin akan membuat resah masyarakat, "Intinya saya tetap konsisten dengan sebelumnya dan kalau saya sempat minta yang bersangkutan mencabut gugatan, memang itu syarat dari rasa ketika yang bersangkutan (Red Akmal dan Ida Agustina) meminta-minta untuk bertemu tempo hari," Kata Roy.
Selanjutkan Roy menilai permintaan untuk bertemu dengan tidak mencabut gugatannya itu tidaklah pantas, "yang bersangkutan saja meminta- minta bertemu, kok Lawyernya menggugat," Kata Roy.
Pakar telematika juga menyebut dirinya juga dikirimi SMS "teror" dari yang bersangkutan dan orang-orang disekitarnya, Roy memilih tidak peduli. "cuekin saja," kata Roy dan saat di Banda Aceh Roy menyebutkan dirinya juga akan memberikan bantuan kepada siapa pun yang mencari kebenaran semampunya, karena itulah bila ada perkembangan terbaru terkait foto tersebut Roy juga bersedia memberikan bantuannya.
Terlebih Roy menyebutkan dirinya bertanggungjawab atas pernyataan itu. bahkan dirinya juga bersedia memberikan kesaksian dihadapan pihak kepolisian mau pun pengadilan. "Bila diminta saya bersedia hadir ke kabupaten Aceh Barat Daya," kata Roy.

Mencari Kebenaran

2008-10-28T22:05:00.000-07:00

Masyarakat Aceh Barat Daya berusaha mencari kebenaran dengan mengundang Roy Suryo untuk menjelaskan identitas perempuan diatas ranjang yang difoto bersama pemimpin mereka Akmal Ibrahim yang menjadi Bupati Kabupaten Aeh Barat Daya. Langkah itu dilakukan supaya menepis fitnah yang terjadi di tengah masyarakat kabupaten itu. mSetelah mendengar penjelasan pakar telematika yang menyebutkan bahwa perempuan dalam dekapan bupati itu berbeda dengan foto Ida Agustina, maka masyarakat dan anggota DPRK membuat rapat bersama untuk menjelesakan kepada masyarakat. Tentang keraguan yang sudah terjawab itu akan disampaikan kepada masyarakat lewat forum ditingkat musyawarah desa kecamatan serta kabupaten. Sementara Rei salah seorang masyarakat Abdya yang suaminya ditahan polisi karena dituduh menyebarkan foto mesra bupati Abdya menangis dihadapan Roy Suryo, Baginya pernyataan Roy kebenaran ilmiah yang tidak mungkin diragukan lagi. Dan hal itu membuatnya lega, apa yang dilakukan suminya Taufik merupakan simbul perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Kata Rey dia tidak menerima pemimpinnya berselingkuh. Masyarakat juga tidak mau pemimpin mereka tidak beretika dan serta tidak memiliki moral terlebih Aceh berlaku syariat Islam. bila memang terbukti nanti dipengadilan perempuan itu buan Istri Sah Akmal Ibtahim yakni Ida Agustina, maka Akmal harus mundur dan dirajam seperti pernyataan masyarakat seperti dilansir sebuah media http://www.rakyataceh.com/ .

Roy Dilaporkan Kepolisi

2008-10-28T21:35:00.000-07:00

Ini perkembangan baru tentang kasus foto mesra bupati abdya, Kompas.com menurunkan laporan tentang pakar tersebut telah dilaporkan kepolisi. berikut beritanya.

Pakar telematika dan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Senin (27/10) petang, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam atas kasus pencemaran nama baik.

Roy Suryo dilaporkan oleh kuasa hukum Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, karena dinilai telah memberikan penjelasan di luar kapasitasnya sebagai seorang ahli telematika.

Kuasa hukum Akmal Ibrahim, T Kamal Farza, ditemui di markas Polda NAD, Senin petang, menyatakan, kliennya merasa telah dicemarkan nama baiknya karena Roy Suryo berbicara berdasarkan fakta-fakta yang sumir.

Dalam rilis yang diterima dari pengacara tersebut, dinyatakan, Roy Suryo mengaku bahwa perempuan yang bersama dengan Akmal Ibrahim bukan merupakan istri pelapor. Pernyataan Roy, kata Kamal Farza, didasarkan atas dua foto pembanding yang dimiliki Roy Suryo.

Menurut Kamal Farza, Roy Suryo telah melakukan penyederhanaan masalah dan langsung pada kesimpulan akhir yang sangat merugikan kliennya sebagai pejabat publik di Aceh Barat Daya. Di samping itu, Kamal Farza juga menilai, seharusnya analisis Roy hanya sebatas pada asli atau tidaknya foto yang beredar tersebut. Bukan pada benar atau tidaknya perempuan yang berada pada foto tersebut.

Kasus foto ini mencuat sejak beberapa waktu lalu. Dalam foto yang sudah beredar luas di masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, Akmal Ibrahim, yang merupakan mantan wartawan salah satu koran lokal di Aceh, berpose mesra dengan seorang perempuan. Akmal sendiri, salam salah satu layanan pesan singkatnya menyatakan, perempuan yang ada dalam foto tersebut adalah istrinya, Ida. (Sumber kompas.com) http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/27/19451254/Roy.Suryo.Diadukan.ke.Polisi

Masih Seputar Bapak Bupati Abdya

2008-10-28T21:24:00.000-07:00

Ini kabar baru soala publikasi foto bapak bupati abdya bersama seorang wanita yang hingga kini menimbulkan pro kontra di Aceh, sampai sampai ketua MPU angkat bicara, seperti penjelasan waspada onoline dan berikut penjelasannya.

Ketua MPU Aceh: Tidak etis foto mesra Bupati Dipublikasikan

Wednesday, 29 October 2008 08:41 WIB

WASPADA ONLINE BANDA ACEH - Publikasi foto mesra Bupati Akmal Ibrahim yang belum jelas kebenarannya dinilai tidak etis, apalagi daerah Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan Syariat Islam di Indonesia.
Pendapat itu disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA menanggapi publikasi foto Bupati Akmal Ibrahim bersama seorang wanita di media massa.Foto mesra itu, menurut ahli telematika Roy Suryo bukan istri Akmal Ibrahim.
Sebaliknya Akmal mempersoalkan foto yang menjadi pembanding apakah itu benar foto istrinya.Dalam penjelasannya di Banda Aceh, Roy Suryo tidak memperlihatkan foto yang menjadi pembanding, walau pers sudah mencecarnya. "Roy Suryo tidak kenal saya dan istri saya, makanya saya membuat janji dan akan saya perkenalkan istri saya. Tapi sampai kemarin saya tidak bertemu Roy di Jakarta," kata Akmal Ibrahim.
Muslim melanjutkan, aib seseorang itu sedapat mungkin harus ditutup, tapi ada kalanya harus dibuka untuk pembuktian. Itu setelah diminta hakim di pengadilan, agar tidak terjadi fitnah. "Sekarang foto itu sudah dipublikasikan dan hal ini menurut saya tidak mendidik."Dalam pandangan Islam, menurut Muslim Ibrahim, foto itu tidak perlu dipublikasikan.
Alasan Muslim, masih seputar dugaan-dugaan dan yang dipublikasikan itu terkait aib seseorang.
Meski demikian Muslim Ibrahim tidak menafikan bilamana foto itu benar setelah lewat proses peradilan, maka hukum tetap ditegakkan.
Sedangkan jika tidak, nama baik Bupati Akmal Ibrahim harus dipulihkan. Sedangkan bagi penyebar foto fitnah harus diberi sanksi setimpal, hingga tidak mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain.
Muslim belum tahu persis, ke mana proses kasus ini akan dibawa. Apakah ke pengadilan negeri atau hukum Syariah, karena tergantung di mana yang menanganinya.Diakuinya, untuk proses pembuktian itu telah dilakukan ahlinya. "Tetapi kalau kita bijak bisa saja untuk sementara ditangguhkan dahulu dengan melihat situasi sekaligus berkoordinasi dengan lembaga hukum lainnya."

Musyawarah

Bagian lain penjelasannya, Ketua MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengimbau pihak yang telah menyebarkan foto Akmal Ibrahim bersama istrinya dapat diselesaikan dengan musyawarah."Saya pikir tidak perlu diperbesar, karena dalam Islam selalu menekankan musyawarah sebagai bentuk ukhuwah persaudaraan."Menurut dia, tuding menuding untuk pembenaran antara kedunya tak akan reda sebelum ada pembuktian yang sah di pengadilan, karenanya apa yang sudah terjadi saat ini justru semakin memperkeruh suasana dan menambah musuh. "Saya mengharapkan pihak yang berseteru saling menyelesaikan dengan baik dan bijak sehingga tidak berlarut-larut. Yang besar dapat dikecilkan dan yang kecil dapat dihilangkan," sebut Muslim.

Ubah bahasan politik

Pernyataan pakar Telematika KMRT Roy Suryo Notodiprojo, Senin (27/10) di Hermes Palace Hotel, mengubah bahasan politik di Aceh."Aceh hari ini masalah selingkuh," kata Saifuddin Gani, pengamat sosial politik yang berdomisili di Banda Aceh. "Pilkada Pidie Jaya jadi tak menarik lagi," kata Ihsanuddin, kandidat yang kalah dalam perolehan suara pada pemilihan kepala daerah di Kab. Pidie Jaya.
Sebelumnya Akmal Ibrahim, SH dan Ida Agustina, isterinya, menyebutkan perempuan dalam dekapan Bupati Abdya itu bukan wanita lain. "Itu foto saya," kata Ida lewat satu media lokal.
Akmal Ibrahim dalam pernyataannya juga mengatakan foto tersebut koleksi pribadinya bersama sang istri, dan yang merekam gambar itu adalah anaknya.
Tunggu Saksi
Sementara pihak Kepolisian Kota Besar Banda Aceh yang menerima laporan pengaduan atas pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Pakar Telematikan KMRT Roy Suryo Notodiprojo, hingga Selasa (27/10) masih menunggu kedatangan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim dan istrinya Ida Agustina, selaku saksi-korban untuk memberi keterangan."Kita masih menunggu kedatangan saksi-korban pak Akmal Ibrahim dan istrinya untuk dimintai keterangan terkait dugaan pencemaran nama baik dirinya seperti dilaporkan kuasa hukumnya kemarin (Senin-red).
Roy Suryo sendiri akan kita panggil nanti setelah saksi-saksi lain dimintai keterangan," kata Kapoltabes Banda Aceh Kombes Pol Drs. H. Ilsaruddin melalui Kasat Reskrim AKP Sudarmin yang dihubungi Waspada, Selasa (28/10) sore.
Disebutkan, menindaklanjuti laporan pengaduan Bupati Abdya Akmal Ibrahim melalui kuasa hukumnya J. Kamal Farza, SH, pihak kepolisian baru mengambil keterangan penasehat hukum sebagai saksi."Kita sudah minta pengacara segera menghadirkan Akmal Ibrahim untuk dimintai keterangan, sehingga pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain secepatnya kita lakukan," sebut Kombes Pol. Drs. H. Ilsaruddin.

Kasus Foto Bupati Abdya Terkuak

2008-10-27T02:06:00.000-07:00

Roy Suryo : Bukan Istri Bapak Akmal

Pakar Telematika Indonesia memastikan Perempuan dalam dekapan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim SH bukan Ida Agustina, "Foto ini asli bukan rekayasa dan Perempuan ini bukan istri bapak Akmal," Kata Roy Suryo Notodiprojo di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh Senin (27/10).
Pernyataan Roy dihadapan Tokoh Masyarakat Aceh Barat Daya, dan wartawan sungguh mengejutkan, karena sebelumnya Ida Agustina telah memberikan pernyataan perempuan tersebut adalah dirinya. Laporan Ida Agustina kepada Polisi awal Oktober lalu membuat tiga warga Abdya ditahan polisi atas tuduhan menyebarkan foto koleksi pribadi Bupati Abdya dan Istinya.
Roy dalam pernyataan mengatakan ditemukannya perbedaan pada ukuran alis, warna kulit, serta kerutan kulit wanita dalam foto yang menghebohkan Aceh Barat Daya di menjelang perayaan Idul Fitri lalu. "dari Beberapa foto bapak akmal dan Istrinya yang saya periksa, wanita dalam foto ini berbeda dengan Istrinya," kata Roy Suryo sambil menyebut foto tersebut direkam dengan HP berkamera sekitar 1-2 tahun lalu.
Roy menyebutkan dirinya bertanggungjawab atas pernyataan itu. bahkan dirinya juga bersedia memberikan kesaksian dihadapan pihak kepolisian mau pun pengadilan. "bila diminta saya bersedia hadir ke kabupaten Aceh Barat Daya,' kata Roy.
Kasus foto mesra bupati Abdya kata Roy, mirip dengan terungkapnya hubungan selingkuh Wakil Bupati dengan Istri Bupati Pekalongan, dimana orang yang menyebarkan foto ditahan, namun kemudian di bebaskan lagi kerana foto tersebut asli bukan rekayasa.
Selain kepada tokoh masyarakat Aceh Barat Daya, dan juga Ketua DPRk Abdya, H Said Syamsul Bahri, dan Wakil ketua DPRK Abdya H Rs Asmadi SmHk, serta sejumlah wakil rakyat lainnya, pernyataan serupa juga disampaikan Roy Suryo di hadapan Wakil Gubernur Pemerintah Aceh, Muhammad Nazar S.Ag di kantor Gubernur Aceh.
Dalam pernyataan usai bertemu Roy, Wagub mengharapkan masyarakat bisa tenang tidak terganggu dengan masalah tersebut, "Pemerintah harus tetap jalan, nanti akan ada prosesnya, yang penting masyarakat harus tenang dulu," kata Muhammad Nazar.

Kabar dari Negeri Sigupai

2008-10-25T03:35:00.000-07:00

Oleh SUMITRO-ABDYA

Mencermati perkembangan perjalanan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang kita banggakan ini sungguh sangat menyedihkan, masalah-masalah terdahulu belum mampu diselesaikan telah pula timbul masalah atau dilema baru.

Salah satu contoh misalnya masalah di sektor kesehatan yaitu tidak tersedianya jasa dokter specialis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdya, atau Rumah Sakit Korea di Desa Ujung Padang Kecamatan Susoh.

Hal ini sangatlah merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis yang professional terutama masyarakat miskin yg tidak mampu berobat keluar daerah akibat tidak ada dokter specialis di Rumah Sakit tersebut.

Masalah ini sekaligus mencerminkan ketidakmampuan Pemkab Abdya di bawah kepimpinan Akmal Ibrahim,SH terutama di bidang kesehatan, beliau sangatlah lemah dan mungkin kurang peduli pada masalah ini.

Terkait masalah baru yang timbul menjelang idulfitri awal oktober lalu tentang tersebarnya koleksi foto pribadi Akmal Ibrahim,SH sangat disayangkan, ini merupakan tragedi baru yang muncul dari Bumi Breuh Sigupai itu.

Kita berharap Abdya lebih maju di bawah kepemimpinan Akmal Ibrahim,SH sebagai Bupati definitif pertama untuk wilayah yang baru setelah pisah dari Kabupaten Aceh Selatan tahun 2002 silam.

Tersebarnya foto itu menjadi pil pahit yang harus dirasakan oleh masyarakat Abdya, terlebih foto mesra Akmal Ibrahim itu telah memancing libido setiap orang yang melihat foto koleksi tersebut.

Foto itu sangat kurang mendidik dan tidak terpuji, apalagi foto tersebut adalah seorang pemimpin, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh foto itu adalah kesimpang siuran informasi, Masyarakat bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan dalam dekapan mesra oleh Bupati Abdya itu

Dalam hal ini, penulis sangat mengharapkan pihak penegak hukum atau Polres Persiapan Aceh Barat Daya di tuntut harus bisa mengungkapkan siapa wanita itu sebenarnya agar masyarakat Abdya tidak terombang-ambing oleh isu-isu yg berkembang selama ini

Bahkan sangat di sayangkan sekali dan sangat luar biasa adalah koleksi foto itu bukan hanya menjadi konsumsi orang-orang dewasa tetapi sudah menjadi konsumsi anak sekolahan.

Sungguh tidak mendidik dan beretika, apa lagi terjadi di Bumi Serambi Mekah yang kita cintai ini. Oleh sebab itu pihak penegak hukum di tuntut sesegera mungkin mengungkapkan kasus yang mencoreng wajah Bupati Abdya khususnya dan masyarakat Abdya pada umumnya.

Masyarakat Abdya sangat mendukung upaya dan kerja keras penegak hukum dalam mengungkapkan misteri penyebar foto dan siapa sebenarnya wanita yang berada dalam dekapan Bupati Abdya itu, Ida Agustina atau wanita lain.

Semua ini tentu memalukan kita semua, dan hal itu akan sirna bilamana pihak Polres Persiapan Abdya mampu dengan secepatnya mengungkapkan tabir misteri yang mengagetkan itu.

Pengungkapan itu akan menghindari fitnah yang selama ini berkembang di masyarakat. Proses hukum yang kita ketahui bersama adalah telah di tahan 3 orang warga Abdya yang telah menjadi tersangka terkait penyebaran foto mesra itu.

Namun demikian, menurut alibi penulis masih banyak lagi orang di Aeh Barat Daya yang harusnya juga jadi tersangka karena menyebarkan koleksi foto pribadi dan pencemaran nama baik Bupati Aceh Barat Daya.

Dalam hal ini masyarakat Aceh Barat Daya sangat mengharapkan sikap profesionalitas Polres Persiapan Abdya agar secepatnya melakukan pengembangan kasus pencemaran nama baik tersebut.

Penegakkan hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya mesti segera ditegakkan bilamana keinginan masyarakatnya untuk hidup damai dan sejahtera karena kedamaian, kesejateraan dan ketentraman adalah kebutuhan yang hakiki.

Dan bukan terkesan seperti selama ini,menegakkan hukum seperti menegakkan benang basah dan dalam kesempatan ini penulis menuntut political will dari semua pihak terutama pihak Polres persiapan Abdya sebagai barisan utama penegakan hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya bisa terwujud sebagaimana yang diinginkan semua pihak.

Di sisi lain penulis juga mengungkap kekecewaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat yqng terkesan bungkam dalam menanggapi isu yang merugikan daerah serta membuat heboh masyarakat Abdya khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya.

Entah apa kerja wakil-wakil rakyat di gedung dewan itu, selama ini meraka betul-betul tidak mencerminkan seorang wakil rakyat yang peduli atau peka terhadap situasi daerah maupun keresahan masyarakat yang memilih mereka sebelum duduk dan terpilih sebagai anggota Dewan.

Semestinya dewan mengundang Bupati untuk mempertayakan kebenaran foto pribadi Bupati tersebut, apakah keberadaan wanita dalam foto itu adalah sang istri Ida Agustina atau wanita lain, bukannya bungkam dan membiarkan suasana yg meresahkan ini menyebar dan berkembang tidak menentu sekaligus menebar fitnah.

Di lain hal para Dewan yang terhormat juga mesti secara tegas mendesak pihak Polres Persiapan Aceh Barat Daya untuk segera mengungkapkan keberadaan wanita yg berada dalam foto itu dan sekaligus meningkatkan kinerja dewan terhadap persoalan-persoalan yang menjadi prioritas pembangunan secepatnya terealisasi pelaksanaan pembangunannya, baik di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, ekonomi, infratruktur maupan supratruktur atau yg menjadi agenda pembangunan supaya tidak kian tertinggal pembangunnya dengan daerah yang sama-sama mekar lainnya.

Dewan juga mesti jeli melihat peluang-peluang atau potensi-potensi sumber daya yang ada di daerahnya yang bisa di gali untuk perluasan atau membuka lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnyasekaligus bisa meningkatkan daya saing daerah sehingga membawa dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan itu sendiri.

Satu hal lagi yang sangat penting dalam menyikapi persoalan ini adalah kembali berperannya para ulamauntu menjelaskan masalah ini kepada umatnya agar kesimpang- siuran isu dan fitnah ini bisa membawa kesejukan sejenak dalam suasana yang bimbang ini.

Karena penulis yakin bahwa dengan kehadiran figure ulama akan membawa kesejukan dan sekaligus menghindari berkembangnya isu yang tidak baik dan akhirnya akan menimbulkan masalah baru.

Harapan penulis juga agar para pemuda atau pemudinya turut memberi kontribusi terhadap pembangunan daerahnya, baik secara nyata maupun tidak nyata. Apalagi saat seperti sekarang ini, semua partai yang lolos verifekasi yang ikut serta dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada bulan mei 2009 merupakan satu peluang bagi para pemuda-pemudi untuk turut serta meramaikannya.

Namun demikian di samping berani tampil juga para pemuda-pemudi di bekali pendidikan yg mumpuni,wawasan yang luas dan memiliki dedikasi serta pikiran yg jauh ke depan untuk membangun daerahnya. Hanya satu tekad dan keinginan yang tulus dari kita dan untuk kitalah kemajuan daerah akan kita rasakan bersama.

Akhir kata harapan penulis kepada seluruh komponen dan elemen masyarakat Abdya, agar cooling down sambil menunggu hasil pengembangan dan pembuktian foto koleksi pribadi Bupati Aceh Barat Daya itu. Kita Berharap perempuan dalam dekapan Akmal itu istrinya, Ida Agustina.

Namun sebaliknya bilamana hasil upaya pengembangan dan pembuktian bahwa wanita yang berada dalam dekapan Bupati Abdya dalam foto pribadi itu adalah wanita lain maka Bupati Aceh Barat Daya di tuntut untuk menyerahkan diri kepada pihak penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan tindakan asusila yang diperbuatnya.

Di sisi lainnya masyarakat juga berhak memberi gugatan class action terhadap pembohongan public yang dilakukan oleh Bupati Aceh Barat Daya

Pepatah

2008-10-15T01:40:00.000-07:00

"... humana vita est alea, in qua vincere tam fortuitum quam necesse perdere ..."

artinya

"... hidup manusia itu seperti permainan dadu, di mana kemenangan merupakan suatu kebetulan dan kekalahan menjadi sebuah keharusan ..."

Penegakkan Hukum Kasus Korupsi Masih Lemah

2008-10-15T01:25:00.000-07:00

Penegakan hukum pada kasus - kasus korupsi di Aceh masih lemah dan belum memuaskan masyarakat hal ini dibuktikan banyak kasus yang hingga ini belum ditindak lanjuti.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SAMAK), Indra P Keumala di Banda Aceh, Rabu (15/10) kemarin.
Indra menyebut berdasarkan catatan monitoring dan investigasi yang telah dilakukan Badan Pekerja SAMAK, baik berdasarkan investigasi lapangan maupun melalui monitoring media terhadap kasus-kasus penyimpangan pengelolaan dana publik yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, "Kesimpullan kami penegakan hukum masih belum memenuhi rasa keadilan dan cenderung tidak sejalan dengan apa yang diamanahkan oleh sistim hukum yang berlaku." Kata Indra
Kondisi tersebut kata Indra jelas bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang dicanangkan Pemerintah di bawah kendali Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia.
Dalam konteks Aceh, pemerintahan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar juga telah mengikrarkan komitmen anti-korupsi dan penerapan sistim pemerintahan yang bersih dan transparan dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam ajang kampanye Pemilihan Kepala Daerah beberapa tahun yang lalu.
Komitmen serupa juga disampaikan oleh Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang juga ikut menjanjikan kepada publik untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mencanangkan pemberantasan praktik korupsi dalam pemerintahannya masing-masing. " sayangnya komitmen itu dirasakan masih belum terwujud dalam realita penegakan hukum yang terjadi di Aceh," kata Indra
Meski diketahui bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di NAD memang beberapa diantaranya telah ada upaya dan proses hukum yang ditempuh seperti yang ditanggani oleh pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan.
Misalnya kasus dugaan korupsi APBD Pidie TA 2005 yang disinyalir melibatkan mantan Bupati Pidie Ir. Abdullah Yahya dan Sejumlah Pejabat maupun mantan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemkab Pidie.
"Kasus yang ditangani Polda Aceh belum diperoleh kepastian mengenai tindak lanjut dari upaya pemanggilan terhadap beberapa orang saksi yang dimintai keterangan" kata Indra
Kasus lain adalah dugaan Korupsi yang terjadi di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Biruen TA 2005, yang diduga dilakukan oleh oknum Pejabat dengan inisial BM. Kasus ini telah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi NAD namun tidak diketahui secara pasti bagaimana tindak lanjut dari penanganan yang telah dilakukan Kejaksaan.
Selanjutnya kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Lapangan Terbang Singkil, berdasarkan laporan Pansus DPRD NAD tahun 2002 diperoleh keterangan bahwa telah terjadi penyimpangan yang terindikasi menyebabkan kerugian keuangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
Indra menyebut meski belum diperoleh kepastian penanganan hukum terhadap kasus ini, namun kasus ini sempat di proses oleh penyidik.
Kasus lain adalah korupsi APBD Kabupaten Aceh Timur yang diduga merugikan keuangan Negara sampai puluhan milyar. Meski telah mengadili dan menghukum mantan Bupati Aceh Timur, Azman Usmanuddin. Akan tetapi masih ada kejanggalan terutama ketimpangan hukum yang diduga telah terjadi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah Aceh Timur namun kasus dan penanganannya begitu lemah.
Terkesan kata Indra upaya penegakan hukum atas dugaan korupsi anggaran daerah Aceh Timur selesai hanya pada 1 (satu) penanganan kasus dari sekian banyak kasus yang disinyalir terjadi.
"Kami melihat adanya kejanggalan dengan putusan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Idi Rayeuk terhadap mantan Bupati Azman Usmanuddin," kata Indra.
Kondisi serupa juga terjadi pada penanganan kasus korupsi Pengadaan Buku BRR, yang ditangani Pihak Kejaksaan Tinggi, berikutnya penanganan kasus dugaan Korupsi APBD Aceh Tenggara, yang disinyalir merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang sangat besar.
" Khusus kasus Aceh Tenggara telah dilaporkan sendiri oleh Irwandi Yusus ke KPK di Jakarta beberapa waktu lalu dan kami menyambut baik insiatif Gubernur melakukan pelaporan, akan tetapi yang menjadi tanda-tanya mengapa Irwandi Yusuf tidak melaporkannya ke Kepolisian dan atau Kejaksaan di Aceh sebagai bentuk peng-efektifan fungsi dan peran kedua Institusi tersebut dalam melakukan pemberantasan korupsi di Aceh?." Kata Indra
Samak kata Indra berharap Gubernur Pemerintah Aceh Irwandi Yusuf memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap kondisi penegakan hukum, khususnya penanganan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang telah terjadi.
"ini penting dilakukan untuk menunjukkan kredibiltas dan pertanggungjawaban Pemerintahan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar kepada seluruh masyarakat Aceh." Demikian Indra P Keumala

Eti di Aniaya Ibu Tiri

2008-08-08T02:30:00.000-07:00

Kejamnya ibukota ternyata lebih kejam ibu tiri, inilah yang dirasakan Eti Marlisa (23), selama belasan tahun dianiya Salma (35), tidak hanya Eti, Karmisah (21) adik kandung juga sering mendapat perlakuan menyakitkan hingga bagian muka mereka rusak.
Naas Eti tidak seperti Karmisah yang beberapa tahun lalu dipungut oleh kerabatnya, Eti mengalami luka dibagian bahu sebelah kanan, Keningnya bengkak, wanita muda ini juga mengalami memar disekujur badan.
Ayah mereka Hasanuddin tidak mampu berbuat banyak, beberapa narasumber menyebutkan saat ibu tirinya, Salma menganiaya Hasanuddin memilih diam.
Namun aksi kejam ibu tiri tersebut terungkap disaat penyiksaan terhadap Eti terjadi Selasa (26/7) didepan rumahnya di Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Amukan Salma berhasil dihentikan warga, bila tidak lemparan batu dan ayunan balok kayu akan terus dirasakan Eti secara membabi buta. Eti diselamatkan warga lantas membawa penganiayaan tersebut kepada polisi.
Kepala Desa Padang Sikabu M.Isa menyebutkan kasus tersebut kini ditangani pihak Kepolisian Sektor Kualabatee. Eti kata Isa kini diamankan warga di Desa Kota Bahagia, Kecamatan Kualabatee untuk di obati.
Kapolres Persiapan Aceh Barat Daya lewat Kapolsek Kualabatee, Aiptu Nurul menyebutkan kasus tersebut masih dalam pemberkasan, "Kita akan terus tangani," kata Nurul ketika dihubungi Jumat (8/8) siang.
Dalam keterangannya kepada penyidik Eti mengaku penganiayaan terjadi sejak ayahnya Hasanuddin (49) menikah lagi dengan Salma setelah ibunya meninggal. "Setiap hari saya di pukul, tidak diberi makan," kata Eti.
Penganiayaan terus terjadi hingga ibu kejam itu dikarunia empat orang anak. tidak hanya itu Eti juga tidak diperkenankan untuk sekolah dan mengaji, bahkan untuk keluar dari rumah Salma membatasi Eti kecuali untuk bekerja di sawah dan membersihkan halaman rumah.
Kondisi Eti memang memperihatikan, penganiayan yang paling menyakitkan ketika suatu hari Salma memukulnya dengan besi dibagian muka hingga tulang hidung dan tulang keningnya patah.

LPJK Aceh Pecah, Tiga Pengurus Mundur

2008-08-06T00:21:00.000-07:00

Tiga pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Aceh Ir Azhar A Arief, MT, Syarkawi Yuzan, SH, T Abdul Hannan Senin (4/8) mengundurkan diri dari lembaga yang membawahi belasan asosiasi jasa kontruksi tersebut.

Ketiganya mundur karena menilai adanya ketuidakberesan dalam laporan keuangan pengurus LPJK sebelumnya, "Kami melihat ada milyaran dana yang berasal dari ribuan perusahan jasa kontruksi yang dikelola LPJK digelapkan. Kami yakin, karena laporannya tidak sesuai dan sekarang kami sedang mengumpulkan bukti setoran kami ke LPJK," ungkap Syarkawi.

Mererka juga menilai pengurus lama dibawah kepemimpinan Ir Nova Iriansyah, MTMT, Ars tidak transparan dalam pelaporan saat Musda LPJK Sabtu (2/8) di Harmes Palace Banda Aceh itu. "Selama 4 tahun itu dalam laporannya Ketua Umum LPJK mengelola dana perusahaan sebesar Rp Milyar. Kami yakin jumlah itu lebih besar, nah dana itu yang perlu dipertanggungjawabkan," timpal kata Azhar.

Karena itu, ketiganya menolak menjadi bagian kepengurusan LPJK Aceh dibawah Ketua Umum Ir Nova Iriansyah, MTMT, Ars, "Bagaimana kami menerima, sementara laporannya saja kami tolak," ungkap Azhar.

Ir Nova Iriansyah, MTMT, Ars juga dinilai Azhar juga tidak memiliki hak sebagai Ketua Umum. Karena, secara admistrasi pencalonannya bertentangan dengan AD/ART lPJK yang beranggotakan para pakar/dosen, Pemerintah, Asosiasi Profesi dan Unsur Asosiasi Perusahaan.

Keberadaan Ir Nova Iriansyah, MTMT, Ars menjadi Ketua Umum Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Keterampilan dan Keahlian bagi perusahan itu juga mendapat penolakan dari belasan asosiasi jasa kontruksi, termasuk Gapensi Aceh yang beranggotakan sekitar 2.000 pengusaha jasa kontruksi.

Tidak hanya itu para pemilik perusahan lewat wakil asosiasinya juga mendesak dilakukan audit atas Milyaran Dana yang di kelola olah LPJK periode 2004-2008 yang dipimpin oleh Ir Nova Iriansyah, MTMT, Ars.
"Kami yakin ada yang tidak beres, bukan karena kami tidak suka dengan orangnya tapi ada yang tidak beres dengan pekerjaannya, bagaimana kita bisa melakukan pembinaan kalau ternyata Ketua Umumnya bukan figur yang tepat," ungkap Azhar yang juga Ketua Inkindo Aceh.

Sementara itu Ir Nova Iriansyah, MTMT, Ars yang coba dihubungi Selasa (5/8) menolak adanya anggapan pengelapan dana LPJK selama kepemimpinannya sejak 2004 - 2008 yang dilaporkan saat musda berlangsung Sabtu pekan lalu tersebut, "Saya bantah itu, tidak ada pengelapan, soalnya sebagai lembaga publik LPJK diatur oleh ketentuan yang jelas dan pun soal keuangan dikelola oleh bagiannya," ungkap Nova.

Menurut dia, meski dikelola secara kolektif, Ketua Umum LPJK tidak memiliki wewenang penuh terkait keuangan, "Jadi tidak sembarangan, itu ada aturannya," ungkap Nova Iriansyah sambil menyebut kalau ada anggapan LPJK banyak uang itu salah, karena itulah LPJK berkerjasama dalam membuat satu kegiatan dengan lembaga pemerintah dan asosiasi.

Kemunduran tiga pengurus LPJK itu, kata Nova Iriansyah merupakan hak setiap warga negara. Jadi, silakan saja mundur, toh proses penolakan terhadap laporan keuangan pada yang terjadi pada saat musda juga ada perdebatannya diantara wakil asosiasi, sementara dari unsur lain menerima dengan catatan diperbaharui selama tiga bulan, sebutnya

Saat ini kata Nova ada tiga unsur lain yang kini menjalankan kegiatan di LPJK, diantaranya unsur Pakar/dosen, unsur Pemerintah, dan Unsur Asosiasi Profesi, "LPJK Aceh tetap jalan," ungkap Nova Iriansyah.

"Maria Eva" Abdya di Cambuk Usai Jumat

2008-07-31T23:28:00.000-07:00

Pasangan bintang film panas yang bikin heboh Aceh beberapa waktu lalu akan dicambuk usai sholat Jumat (1/8) di kompleks Masjid Jamik Asy Syarif, Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot.
Kedua aktor film yang dikenal dengan "Maria Eva" Abdya itu adalah Darwis Dareh (55) mantan pajabat teras di lingkungan Dinas Kebudayaan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Ema Suryani (31) seorang staf honorer yang menjadi pasangannya.
Darwis Dareh dan Ema Suryani akan mendapat hukuman cambuk dengan rotan masing-masing 9 kali dan 7 kali. Aksi mesum keduanya diketahui publik setelah beredarnya rekaman 12 gambar dan 11 film cabul dengan durasi 10 detik sekitar Februari 2007
Selain itu pihak Kejaksaan juga akan memberikan hukuman cambuk terhadap 11 orang yang telah diputuskan bersalah karena melanggar hukum syariat yang diberlakukan di Aceh, diantaranya ada yang kena hukum karena khalwat dan berjudi (maisir).
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tapaktuan di Blangpidie, Edwar SH dalam keterangannya Kepada waspada, Jumat (1/8) menyebut delapan orang yang diputuskan bersalah oleh Mahkamah Syariah Tapaktuan karena melanggar Qanun Nomor 13/2003 tentang Maisir (perjudian) dan lima lainnya karena melanggar Qanun Nomor 14/2003 tentang Khalwat (mesum).
Menurut Edwar sebenarnya sudah lama para pelaku akan dicambuk namun karena Pemerintah Daerah belum menyediakan dana makanya eksekusinya ditunda. "Pekan lalu baru di beritahu bahwa pemerintah siap memfasilitasinya, kita pun sudah siap, karena itu baru hari ini bisa dilaksanakan," kata Edwar.
Sementara itu dalam keterangannya kepada wartawan Kamis lalu, Kadis Syariat Islam Abdya, H Husaini Aji SPd pelaksanaan hukuman cambuk dengan terhukum mencapai 13 orang itu merupakan yang terbesar di Aceh.
Pemerintah telah menyiapkan nada sebesar Rp 64 juta untuk pelaksanaan prosesi tersebut.

NIkmat BLBI

2008-07-31T22:24:00.000-07:00

Senin, 28 Juli 2008 17:30 WIB

JAKARTA, SENIN-Berikut ini adalah nama-nama anggota Komisi IX (Komisi Perbankan dan
Keuangan) DPR periode 1999-2004 yang menerima aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) seperti diungkap tersangka Hamka Yamdhu (anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (28/7).
Uang diserahkan di ruangan anggota DPR masing-masing, saat sedang ada rapat, istirahat, dan lain-lain. Terkadang, para anggota itu yang menemui Hamka Yamdhu di ruangannya. Namun, Hamka tidak tahu apakah uang itu terkait masalah BLBI atau UU.
Fraksi Golkar:
1. TM Nurlif Rp 250 juta
2. Baharudin Aritonang (sekarang anggota BPK) Rp250 juta,
3. Anthony Zeidra Abidin. Hamka tidak tahu besar uang yang diterima Anthony karena dia mengambil sendiri setelah uang diserahkan,
4. Ahmad Hafiz Zawawi Rp250 juta,
5. Asep Ruchimat Sudjana Rp250 juta,
6. Boby Suhardirman Rp250 juta,
7. Azhar Muchlis Rp250 juta,
8. Abdulah Zaini (Sekarang wakil ketua BPK) Rp250 juta,
9. Martin Serandesi Rp250 juta,
10. Hamka Yamdhu Rp500 juta,
11. Hengky Baramuli Rp250 juta,
12. Reza Kamarulah Rp250 juta.
13. Paskah Suzeta kurang lebih Rp1 miliar yang menyerahkansaya sendiri secara bertahap. Saya serahkan empat kali.
Fraksi PDIP:
untuk 13 anggota Fraksi uang diserahkan empat tahap dengan total Rp 3,55 miliar.
1. Dodhie Makmun Murod (Rp 300 juta)
2. Max Moein
3. Poltak Sitorus,
4. Aberson Marle Sihaloho
5. Tjiandra Widjaja
6. Zulvan Lindan
7. Wiiliam Tutuarima
8. Sutanto Pranoto
9. Daniel Setiawan

Fraksi PPP:
1.Daniel Tandjung (Rp500 juta)
2.Sofyan Usman
3.Habil Marati.

Fraksi PKB:
1. Amru Al Mustaqim
2. Ali As'ad,
3. Aris Azhari Siagian
4. Am Muchtar Nurjaya
5. Amru Almutaqin (masing-masing mendapat Rp250 juta)

Fraksi Reformasi:
Rizal Djalil (penerima dana dan masih ada empat anggota Fraksi Reformasi lainnya)

TNI Polri:
1.Mayjen D Yusuf

Fraksi KKI
1.Hamid Mappa
2.FX Soemitra

Fraksi PBB
1.MS Kaban (diserahkan langsung Hamka Yamdhu Rp300 juta)

Fraksi PDU
1.Abdullah Alwahdi Rp250 juta

Lelang Proyek bermasalah

2008-05-22T01:22:00.000-07:00

Lelang Ratusan Proyek Pengairan Langgar Hukum

Pelelangan ratusan paket proyek APBA 2008 di Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinilai melanggar hukum karena mendahului pengesahan Anggaran APBA Tahun 2008.
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Aceh, Akhiruddin Mahjuddin Kamis (22/5) menyebut sistem penganggaran di Indonesia selalu bersumberkan pada aturan hukum yang jelas.
Terlebih kata Akhiruddin jika berbicara mengenai pengelolaan keuangan daerah, haruslah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (qanun).
Kemudian pasal 54 Ayat (1) dimana SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, serta Pasal 61 Ayat (2) dimana pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. "Ini jelas melanggar karena APBA 2008 belum disahkan," kata Udin sapaan Akhiruddin.
Menurut Udin senada dengan peraturan pemerintah di atas, pelanggaran itu juga tercermin dari Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kata lain, bahwa APBD atau APBA bukanlah sebuah entitas melainkan satu rangkaian kegiatan dari proses penatakeloaan keuangan daerah agar Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Karena itulah pengumuman Pelelangan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPD Dinas Pengairansemestinya tidak terjadi, karena pengumuman tersebut telah melanggar sejumlah dasar-dasar hukum penganggaran yang berlaku seperti, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2006 pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 54 yat (1), serta Pasal 61 Ayat (2).
Selain itu melanggar tender proyek itu telah menyalahi Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 4, 19, 21, 79 (ayat 1 dan 2), serta pasal 122 (ayat 5, 6, 10). Substansi pelanggarannya yakni sebelum pengumuman pelelangan dilakukan seharusnya Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2008 sudah disahkan dalam bentuk produk Qanun APBA Tahun 2008.
Bahwa praktik melakukan pelelangan yang dilakukan sebelum penetapan APBA, menurut GeRAK Aceh sangatlah berbahaya karena melanggar aturan hukum. "Apakah bisa dijamin daftar mata anggaran yang dilelang tersebut akan disetujui oleh DPR Aceh, jangan-jangan saat ini telah berlangsung praktik kasbon di Pemerintahan Aceh sehingga untuk menjustifikasinya dilakukan pelelangan meski belum tentu disetujui oleh DPR Aceh," kata Udin.
Besarnya anggaran pelelangan ini secara otomatis kata Udin telah membebani pembiayaan daerah yang sepatutnya belum bisa dikalkulasi mengingat saat ini tahapan pembahasan masih pada tahapan pembahasan RKA SKPD, belum pembahasan RAPBA apalagi pengesahan APBA.
Begitu pun GeRAK Aceh sependapat dengan semangat mempercepat proses pembangunan di Aceh, namun hal ini harus dilihat dalam bingkai aturan hukum. Jika sebuah proses yang dilakukan menabrak aturan hukum yang berlaku, tentu saja patut dicurigai mungkin ada motif lain dibalik pelelangan yang melanggar ini dan sama sekali tidak akan menguntungkan pemerintahan Aceh atau masyarakat Aceh secara umum.
Sepatutnya Pencantuman proses pelelangan ini di tinjau ulang sampai APBA Pemerintahan Aceh disahkan dalam bentuk qanun APBA Tahun 2008. Menurut Udin hal ini penting dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada aturan hukum dan sebuah tindakan preventif guna memperkecil kerugian daerah dikemudian hari

Pemblokadean Jalan Berlanjut

2008-05-17T04:23:00.000-07:00

Akmal Tuding Didalangi Lawan Politiknya

Warga dua desa masih terus memblokade jalan lintas Cot Mane - Guhang, Warga meletakkan lebih banyak pohon, kursi serta batu diatas badan jalan, masyarakat akan membukanya bila jalan tersebut diaspal.

"Jangan sampai kami mati karena menghisap abu/debu, untuk apa pemerintah kalo tidak ada rakyatnya begitu juga sebaliknya," kata Bakar tetua kampung Ladang Neubok dalam sebuah pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Sabtu (17/5) siang.

"Begitu jalan siap kami akan buka, penderitaan anak-anak kami sangat menyakitkan, 80 persen anak SD menderita batuk, kami tidak sanggup lagi makanya jalan kami tutup," ungkap Bakar.

Pernyataan Bakar tersebut didukung ratusan warga desa Ladang Neubok dan Desa Cot Mene yang memadati Mesjid Ladang Neubok, Selain Warga Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim SH, dan sejumlah Pejabat dilingkungan Pemkab Abdya.
Menanggapi itu Akmal dalam penjelasannya menyebut dirinya sudah berusaha keras agar jalan tersebut dibangun, "namun ada yang tidak mau jalan ini di bangun, ada kelompok yang tidak puas dalam pilkada lalu, namun bagaimana pun saya akan tetap berusaha, karena pembangunan ini adalah janji saya," ungkap Akmal

Bupati Abdya itu mengharapkan jalan tersebut di buka kembali, karena jalan tersebut milik pemerintah, "jalan umum, ada aturannya, apa yang terjadi sekarang adalah pelanggaran peraturan karena itu pasti ada yang menegakkan peraturan," kata Akmal.

Ancaman lewat pesan tersirat dan tudingan Bupati Aceh Barat Daya terhadap lawan politiknya itu di nilai warga tidak memiliki dasar karena pemblokadean jalan tersebut hanya karena alasan kesehatan, "Kami tidak sanggup lagi menghisab debu, ini keinginan masyarakat," kata Bakar.
Menurut Bakar, lebih 50 persen siswa SD yang tinggal di dua desa tersebut menderita batuk, dan banyak warga yang menderita penyakit sesak nafas

Distribusi Otsus Timur Gemuk Barat Kurus

2008-05-16T05:36:00.000-07:00

Pemerintah Aceh mulai mendistribusikan dana otonomi khusus sebesar Rp3,471 Trilyun. Kabupaten Aceh Timur mendapat jatah besar Rp.157,520 Milyar, sementara Kabupaten Aceh Barat mendapat jatah Rp19,750 Milyar.

Selain Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten yang sedikit dapat dana otsus adalah Kabupaten Aceh Barat Daya, Rp.78,300 Milyar dan Kota Subussalam Rp 63,850 Milyar berikutnya Simeulue Rp.89,920 Milyar.

Data distribusi dana otsus yang diterima Waspada dari Kantor Bappeda Aceh juga memperlihatkan wilayah yang dapat distribusi kecil adalah Kota Sabang mendapat jatah paling kecil Rp.45,690. Milyar.

Sementara kedua terbesar setelah Kabupaten Aceh Timur adalah Kabupaten Gayo Lues dengan distribusi sebesar Rp151,300 Milyar dan Aceh Tengah Rp102,220.Milyar.

Wilayah Gemuk lainnya di pantai timur Utara Aceh adalah Aceh Utara dapat Rp100,710 Milyar, disusul Aceh Tamiang dengan Rp94 Milyar lebih, Bireun Rp91,790 Milyar,dan Kabupaten Pidie Rp.93 milyar dan Kabupaten Pidie Jaya Rp55 Milyar.

Aceh Besar mendapat jatah dana otsus hampir Rp100 Milyar tapi Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi hanya dapat setengahnya sekitar Rp.50 Milyar.

Untuk Migas sebesar Rp1,2 Trilyun, alokasi dana ini masih di dominasi oleh kawasan timur utara aceh sebesar Rp.494 Milyar sementara kawasan Tengah Tenggara yang meliputi Aceh Tengah Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara mendapat Rp.84 Milyar.

Sedangkan kawasan Barat Selatan, dana Migas dialokasikan lebih besar mencapai Rp143,790 Milyar.

Jumlah dana tersebut belum termasuk dana APBA yang total keseluruhan berkisar Rp8,5 trilyun yang kini dalam pembahasan akhir di DPR Aceh.

Kepala Dinas Pengelolaaan Kekayaan daerah Aceh,TM Lizam kepada waspada Selasa (29/4) menyebutkan ditribusi alokasi dana Otsus dan Migas tersebut berdasarkan aturannya, "jadi sudah ada qanunnya,"kata Lizam tanpa merinci saat Waspada tanyakan soal besaran dana yang diterima masing-masing daerah. "rinciannya ada di Bapedda" tambah Lizam.

Alokasi dana otsus dan migas yang tidak berimbang dan dianggap terlalu besar kepantai timur utara tersebut membuat gerah sejumlah kepala daerah kabupaten kota di pantai Barat dan Tengah Aceh, terlebih pengelolaan dana tersebut "dikelola" oleh provinsi.

Beberapa kali dilakukan pertemuan membahas masalah tersebut, hingga kemarin masalah alokasi masih terus mengemuka terutama dialangan politisi dan birokrasi di kabupaten kota yang mendapat alokasi dana otsus dan migas kecil

Perkembangan Nasip Korban Tsunami

2008-05-16T05:33:00.000-07:00

Rekening Korban tsunami diumumkan Juni

Pemilik Rekening di berbagai bank pemerintah dan swasta yang telah menjadi korban tsunami di Aceh 26 Desember 2004 lalu akan diumumkan mulai 2 Juni mendatang. "Kita sepakat akan mengumumkannya sebanyak tiga kali, mulai Juni ini," kata Muhammad Saleh dari Bank Indonesia (BI) Banda Aceh, Selasa (6/5) kemarin.

Sebelumnya banyak ahli waris mengaku kesulitan mendapatkan informasi keberadaan uang dalam rekening bank milik keluarga mereka yang telah meninggal karena tusnami, sehingga hal tersebut menimbulkan sejumlah anggota DPR Aceh juga menyampaikan desakan agar pihak Bank di Aceh mengumumkan nama pemilik rekening secepatnya.

Menurut Saleh jadwal pengumuman nama pemilik rekening dan alamat nasabah tersebut disepakati bersama oleh para pimpinan Bank di Aceh, Pengumuman pertama kali dilaksanakan pada 2 Juni 2008, berikutnya pada 3 November 2008 dan terakhir akan diumumkan pada 1 April 2009.

Pengumuman nama pemilik rekening serta alamat nasabah tersebut merupakan amanat Undang-undang No 48 Tahun 2007 tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Aturan itu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dibidang pertanahan, perbankan, keperdataan, perwalian dan administrasi kependudukan di wilayah Provinsi NanggroeAceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena bencana alam gempa bumi dan tsunami.

Salah satu poin dalam aturan itu adalah menyangkut perbankkan, dimana banyak nasabah bank yang mempunyai simpanan atau hutang di bank telah meninggal atau hilang akibat bencana tersebut harus diumumkan oleh bank untuk dapat diketahui ahli warisnya agar bank dapat menyelesaikan aktiva dan pasiva nasabah tersebut secara baik dan adil.

Tentang lambannya pengumuman rekening korban tsunami tersebut telah menimbulkan berbagai spekulasi tentang jumlah uang yang mencapai Rp1 Trilyun ditanggapi senyum oleh Muhammad Saleh dan R Kuncoro serta Muhammad Husen, "Tidak sebanyak itulah," ungkap Saleh.

Penegasan BI tentang pengumuman tersebut harus dilakukan oleh Bank-bank di Aceh mulai 5 Desember 2007 lalu sampai 4 September 2009 mendatang. "BI cuma minta di umumkan sebanyak tiga kali, bila lebih silakan itu lebih baik,"kata Saleh

Rawa Gambut di Abdya Hancur

2008-05-16T05:31:00.000-07:00

Puluhan ribu hektar hutan rawa gambut di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terancam hancur dan hilang tanpa bekas karena beralih fungsi menjadi lahan perkebunan Kelapa Sawit.
Hutan yang seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah itu berada di wilayah Babahrot dan Kuala Batee. Rawa gambut yang dikenal dengan nama rawa lama tuha itu berada di wilayah pesisir.
Para pakar lingkungan menyebut Lahan/rawa gambut memberi fungsi - fungsi ekologi yang sangat penting diantaranya tempat penyimpanan air, perlindungan badai dan pencegahan banjir, selain itu berfungsi sebagai wadah pengisian air tanah (pergerakan air tanah dari lahan basah ke daerah atasnya.
Lahan gambut juga berfungsi sebagai tempat pemurnian air, penahan/pengumpul nutrien dan sedimen serta bahan-bahan berpolusi. Fungsi lain adalah memberikan satabilitas kondisi iklim lokal, khususnya curah hujan dan temperatur.
Namun semua fungsi hutan rawa gambut itu berangsur hilang karena lahan telah berubah fungsi. Pengentasan Kemiskinan menjadi dalih pemerintah daerah setempat untuk membuka sekitar 21 hektar yang kabarnya akan diberikan kepada rakyat.
pembukaan areal rawa tersebut juga melibatkan rakyat diwilayah itu, sekitar 117 kelompok tani kini menebangi hutan untuk menjadikan areal tersebut menjadi kebun kelapa sawit.
Anggota DPD RI Asal Aceh, Adnan NS yang dihubungi Minggu (11/5) kemarin mengaku prihatin karena beralihnya fungsi hutan rawa gambut tersebut, karena kata dia selain fungsi ekologi yang hilang, beberapa satwa langka seperti lutung ekor panjang, harimau sumatra, beruang madu, serta beberapa jenis burung langka yang menjadikan rawa lama tuha tersebut sebagai "rumah" juga akan punah karena habitatnya hilang.
Menurut Adnan NS, Lahan basah seperti rawa gambut dilamatuha itu memiliki nilai estetika, dapat menjadi lokasi yang menarik untuk rekreasi. " Banyak lahan basah yang menyimpan misteri ilmu pengetahuan sehingga menarik untuk digunakan sebagai lokasi penelitian, termasuk kegiatan pendidikan. Bila itu hancur maka Abdya tidak memiliki lagi tempat lain, karena itu satu-satunya tempat yang ada," kata Adnan.
Menurut Adnan kehancuran rawa tersebut akan berdampak pada perubahan iklim global, karena tidak ada lagi wadah untuk menyerap dan menyimpan karbon, Kata Adnan fungsi sebagai pengendali lepasnya karbon ke udara yang berkaitan langsung pengendalian iklim global tidak ada lagi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kata Adnan seharusnya jangan berfikir sempit, masih ada alternatif lain untuk mengentaskan kemiskinan, misalnya saja mengoptimalkan fungsi lahan terlantar yang masih luas di Abdya. "Bila masalahnya kurangnya sarana irigasi pemerintahkan bisa membuatnya," kata Adnan.
Alternatif lain untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara eksplorasi bahan tambang berupa biji besi, "Di Abdya jumlahnya besar, Pemerintah bisa membuat pertambangan rakyat yang melibatkan masyarakat banyak, saya yakin kemiskinan akan menurun," kata Adnan

Pak Camat di Peras Rp5 juta

2008-05-16T05:25:00.000-07:00

Pak Camat di Peras Rp5 juta

Camat Manggeng, Jasman S.Pd Kamis (15/5) kemarin membuat pengakuan yang menggegerkan, seorang panitia anggaran legislatif telah memerasnya, "Dia minta saya Rp5juta agar program rehab rumah dinas Camat Manggeng lolos," kata Jasman kepada Waspada.

Pengakuan itu merupakan babak baru pertentangan antara legislatif dan eksekutif di kabupaten itu, sebelumnya seorang pengusaha melaporkan sejumlah anggota dewan ke polisi terkait pencemaran nama baik, telebih setelah Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim SH juga membuat "paripuna rakyat" membahasa uang sewa rumah anggota dewan di kabupaten itu.

Keberanian Camat Mangeng mengakui telah diperas setelah Akmal Ibrahim juga mengaku bahwa pejabatnya pernah “diperas” oleh Panitia Anggaran Dewan dengan membayar sejumlah uang agar proyek disahkan.

Jasman mengaku bahwa dirinya pernah diminta uang oleh anggota panitia anggaran DPRK saat pembahasan Rancangan Angaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) awal Februari lalu. “Apa yang disampaikan Bupati Akmal Ibrahim, SH dalam pidatonya ketika paripurna pengesahan RAPBK Abdya beberapa waktu lalu itu benar adanya,” ungkap Camat Manggeng

Jasman kepada wartawan membeberkan adanya permintaan uang sebanyak Rp 5 juta oleh panitia legislatif ketika dirinya mengajukan proyek realisasi rehab rumah dinas camat manggeng pada awal pembahasan anggaran Tahun 2008.

Pak Camat itu mengaku proyek rehab itu diajukan sebesar Rp 21 juta itu untuk disahkan dalam APBK tahun 2008, Harapannya itu kandas karena aksi pemerasan itu. ”Saya disuruh menambah anggaran menjadi 26 juta lalu yang sisanya lima juta diberikan ke panitia,” Kata Jasman.

Karena uang tak kunjung diberikan proyek itupun tidak dimasukkan dalam RAPBK untuk disahkan menjadi anggaran tahun 2008 ini. “Dewan tidak mengabulkan permintaan karena saya tidak memberikan uang sebanyak 5 juta,” ungkap Camat Manggeng.

Ketua DPRK Aceh Barat Daya, H Said Syamsul Bahri dalam keterangannya kepada Waspada menyebutkan bahwa kabar itu bisa saja benar, namun dia tidak mengetahuinya, "Mungkin saja, tapi saya tidak tahu, terlebih selaku pimpinan dewan saya tidak pernah memerintahkan anggota untuk minta-minta," ungkap Said.

Sementara anggota dewan lainnya menyebutkan kabar pemerasan itu bohong dan informasi tersebut menyesatkan, "Tidak benar bahwa panitia anggaran meminta uang. Itu Informasi menyesatkan, ” kata Facrurazi Adamy salah seorang Anggota Panitia Anggaran DPRK Abdya.

Anggota DPRK dari fraksi Partai Golkar menyebutkan Camat Manggeng pernah berulang kali mendatangi kantor Dewan untuk menggolkan proyek yang dia usulkan, namun, Panitia Legislative menolak pengajuan dari Camat Manggeng karena tidak melalui prosedur. “Bagaimana mungkin, prosesnya saja ngak benar," kata Facrurazi.

Menurutnya Facrurazi kalau dikasih uang sebanyak 5 juta para wakil rakyat itu tidak mungkin memasukkan usulan tersebut menjadi proyek yang di danai APBK TA 2008. "Yakinlah prosedurnya salah," ungkap Facrurazi.

Kayu Ilegal disita

2008-05-16T05:20:00.000-07:00

Puluhan Kubik Kayu illegal logging Di Sita

Aparat gabungan Polisi Hutan, Kepolisian, POM TNI dan Kejaksaan sepanjang Kamis (15/5) kemarin menyita puluhan kubik kayu illegal logging dari sejumlah tempat di Kawasan Babahrot dan Kuala Batee, Aceh Barat Daya dalam satu operasi penertiban jeda tebang di wilayah itu.

Kayu -Kayu itu menurut petugas di sita di pinggir jalan negara, di sekitar sungai dan beberapa kilang kayu yang hingga kini masih beroperasi.

Selain itu aparat gabungan itu juga menyita satu mesin yang digunakan untuk menggerakkan gergaji pembelah kayu. Hasil sitaan itu di tumpuk satu lahan kosong dalam komplek Perumahan Kodim 0110/Abdya. Operasi itu juga diberangi dengan penyegelan sejumlah kilang kayu di wilayah itu.

Kayu-kayu sitaan itu kebanyakan berasal dari kawasan lindung di wilayah Aceh Barat Daya.
Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Daya, Ir Yurnismal yang di hubungi Kamis petang menyebutkan operasi itu akan dilakukan diseluruh kawasan dalam kabupaten Aceh Barat Daya. "saat ini masih di dua kecamatan, nanti akan kita lanjutkan di kecamatan -kecamatan lain," kata Yurnismal.

Aksi pembalakan hutan di Kabupaten ACeh Barat Daya tidak begitu parah bila dibandingkan dengan wilayah lain, kebanyakan pembalakan banyak dilakukan warga sekitar hutan. Masyarakat Aceh Barat Daya berharap aksi pembalakan bisa terus ditumpas hingga berhenti total.

Derita Rakyat Menghisab debu

2008-05-16T05:11:00.000-07:00

Setahun Hisab Debu Warga Abdya Blokade Jalan

Warga dua desa di Kabupaten Aceh Barat Daya sejak Jumat (16/5) memblokade jalan lintas Cot Mane - Guhang Kecamatan Blangpidie.

Upaya tersebut adalah wujud protes warga kepada BRR atas penundaan pengaspalan jalan tersebut.

Sejak Jumat (16/5) malam jalan tersebut otomatis tidak bisa dilalui oleh kenderaan roda empat, karena kayu broti, potongan kayu besar dan batu besar bahkan potongan pohon kelapa diletakkan di atas badan jalan berbatu itu, tidak hanya sekedar itu Warga juga menggali badan jalan, sedikitnya ada tiga saluran yang digali dan sulit dilalui.

Pemblokadean juga bertujuan agar mobil tidak lagi melintasi jalan tersebut. Warga menyisakan sedikit badan jalan untuk lintas sepeda motor. "Kami tak sanggup lagi hisap debu, anak-anak kami sudah banyak yang batuk darah, sudah lebih setahun begini," kata Salman Warga Desa Cot Mane.

Warga menurut Salman sudah habis kesabaran, debu di musim kemarau dan lumpur serta becek di musim hujan membuat mereka menderita. "Keponakan saya Zulfira (5) sudah batuk darah, apalagi yang kami tunggu, jalan ini hanya membuat kami menderita," kata Salman.

Penderitaan serupa juga disampaikan Mardani (58), cucunya yang baru berusia empat bulan juga terserang sesak nafas, "Kami mendukung pemerintah bangun jalan, buat kami juga, tapi jangan sampai kami semua disini batuk darah baru jalannya dibangun, pemerintah harusnya punya hati," kata Mardani.

Aksi warga ini merupakan aksi kedua setelah sebelumnya warga juga menutup total jalan karena lumpur tebal disaat musim hujan, aksi ini dilakukan dengan menanam pohon pisang diatas badan jalan.

Juru Bicara BRR Aceh Nias Mirza Keumala yang dihubungi saat penutupan tersebut menyebut, peningkatan jalan tersebut atau pengaspalan badan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, "Kita berusaha agar prosesnya cepat,"kata Mirza.

BRR kata Mirza prihatin sekali atas penderitaan yang dialami oleh warga dua desa di jalan lintas itu, "Andai saja tender jalan itu bisa dilakukan secepatnya mungkin kondisinya akan berbeda," Kata Mirza

Pemeritah lewat BRR dan Negara - negara donor yang tergabung dalam MDF telah menyediakan dana sekitar Rp7 milyar untuk membangun 1,3 Kilomter jalan tersebut berikut talud dan jembatan.

"Saat ini kita sedang melobi donor agar proses tendernya bisa dilaksanakan secepatnya, akan lebih baik bila pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ikut membantu terbangunnya jalan tersebut," ungkap Mirza

Pesona Pantai Lhoknga

2008-05-09T02:26:00.000-07:00

Pantai Lhoknga, Aceh Besar kini memiliki kuda sebagai daya tarik bagi pengunjung, tempat wisata ini banyak dipilih warga Kota Banda Aceh sebagai tempat bersantai di akhir pekan. Bila tertarik untuk datang dan mandi laut bawalah kerabat atau pergilah dengan teman karena laut di pantai ini sering makan korban karena tenggelam.
Untuk urusan makan jangan khawatir karena banyak penjual makan di sana, mulai dari pisang goreng, mie goreng/rebus, jagung bakar/rebus dan lainnya.
Ngak rugi bila datang, terlebih menjelang matahari tenggelam. Datanglah

Sekolah Pelaut dibangun di Aceh

2008-05-09T02:03:00.001-07:00

Wakil Gubernur Pemerintah Aceh, Muhammad Nazar, S.Ag menyebutkan satu sekolah untuk pelaut akan dibangun di Aceh, "Tahun ini sekolah itu mulai dibangunan, tahun depan siswa pertama sudah bisa didik," Kata Nazar Jumat (9/5).
Lembaga pendidikan ini tunduk dibawah Badan Diklat Perhubungan Laut RI, Sekolah tersebut bernama Badan Diklat Pelaut atau sekolah pelaut. Di Indonesia hanya ada dua lembaga pendidikan dengan standar Internasional seperti ini, satu di bangun di Aceh, satu lagi dibangun di Sorong, Papua.
Sekolah ini juga di fungsikan untuk melatih nelayan tradisional Aceh tentang keselamatan di Laut. "Biayanya pendidikan, gedung dan sarana penunjangnya akan di biayai oleh Pemerintah Pusat, lewat di Dirjen Perhubungan Laut, Pemerintah Aceh hanya mempersiapkan lahan yang kini sudah di bebaskan," kata Nazar.
Sekolah itu akan dibangun diatas lahan 25 hekter di Kawasan Ujong Batee, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Pemerintah pusat lewat sudah menyiapkan Rp200 Milyar dana untuk membangun sekolah tersebut.
Sementara Kepala Badan Diklat Perhubungan Laut RI, Djoko Pramono yang mendampingi Nazar menyebutkan lulusan sekolah pelaut ini bisa bekerja pada kapal kargo, Kapal Pesiar dan kapal - kapal ukuran besar lainnya.
Djoko menyebutkan pekerja di kapal-kapal besar yang melayari lautan internasional harus memiliki sertifikat dari lembaga -lembaga yang diberi penilaian lembaga kelautan Internasional. "Jadi mereka yang bekerja dikapal-kapal besar itu memiliki sertifikat ahli dibidang kelutan," ungkap Djoko.
Menurut Djoko lulusan sekolah ini dinilai memuaskan oleh lembaga Keluatan Internasional, "jadi kita harus jaga itu, lulusan sekolah ini nanti juga akan menghasilkan pelaut yang handal,"kata Djoko.

Terima Telepon Merah, Gadis Desa Bireun Kesetrum

2008-05-09T01:48:00.000-07:00

Seorang gadis muda warga desa warga Desa Jangka Keutapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun kini dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Kota Banda Aceh, Pasien itu mengaku korban "telepon merah" yang kini sedang ramai di perbincangkan.
Pasien bernama Ferawati, 18 tahun, adalah pasien rujukan salah satu rumah sakit umum di Kabupaten Bireun, Fera menurut kerabatnya pingsan dua kali setelah menerima telpon berwarna merah diHPnya, "Saat itu Fera seperti orang kesetrum," kata Helmi, Paman Fera kepada wartawan Jumat (9/5).
Fera mengunakan HP Nokia seri 6600 dengan nomor hp area Jakarta 081324476XXX. Saat menerima pangilan di HP-nya Kamis (8/4) malam sekitar pukul 20.00 wib, Fera sedang berkumpul dengan kerabatnya disatu rumah tak jauh dari rumahnya.
Helmi menyebut keponakannya itu sempat pingsan usai menerima panggilan lewat HP-nya itu, "Waktu dilihat di layar no hpnya warna merah, dia (Fera) teringat dengan yang lagi heboh itu, langsung dimatikan lantas dia pingsan, HP-nya jatuh." Kata Helmi
Berikutnya Fera siuman dari pingsan dan pulang kerumahnya dengan mengunakan sepeda, setelah tiba dirumah Fera pingsan lagi. Oleh Keluarganya Fera di bawa kerumah sakit di Bireun, namun karena dianggap penyakit aneh, Fera dirujuk ke Kota Banda Aceh.
Para Medis di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Kota Banda Aceh menyebut Ferawati mengalami kekurangan cairan, "Kemungkinan ini terjadi kerena tekanan yang dialami oleh pasien," kata Budi seorang perawat di IGD RSU Zainal Abidin.
Budi menyebut hasil pemeriksaan di bagian kepala Fera tidak menenjukkan adanya gangguan kerusakan pada syaraf, "jadi hanya kekurangan cairan saja, karena itu tidak ada tindakan medis lain yang dilakukan,"kata Budi.
Budi menyebut yang terjadi pada Fera adalah lemahnya kondisi umum pasien, Hasil laboratorium pun menunjukkan batas normal, begitu juga akibat rediasi dari HP Fera, "soal radiasi pastilah ada, tapikan masih dapat ditolerir oleh tubuh, jadi secara medis Fera hanya mengalami kekurangan cairan saja dan tidak ada yang menghawatirkan," ungkap Budi.
Sementara Ferawati, menyebutkan dirinya mengalami sakit pada leher dan tenggorokan, "sakitnya disini," kata Fera.
Gadis berkulit kuning langsat ini menyebut nomor yang menghubunginya banyak angka 6 dan 0, "saya tidak ingat, tapi warnanya merah, waktu saya dengar suaranya aneh," ungkapnya.
Ruat wajah Fera memang pucat, meski cairan infus dimasukkan lewat lengan kanannya namun gadis desa ini terlihat sehat, dia pun terlihat berbincang dengan kerabatnya. Hingga berita ini disiarkan belum ada pihak yang menjawab kabar yang telah membuat sebagian masyarakat Aceh resah

2008-04-29T02:08:00.000-07:00

INI FOTO KU, GAMBAR INI DIREKAM SAAT SEDANG BERADA DIRUANG TUNGGU GUBERNUR PEMERINTAH ACEH.

SALEUM

Para Bupati Walikota Ragukan Gubernur

2008-04-29T02:05:00.000-07:00

Sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Aceh masih meragukan pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengelola dana Otonomi Khusus (otsus) dan Dana bagi hasil Migas.
Waktu yang singkat dan besarnya dana yang dikelola Pemerintah Provinsi menjadi alasan sejumlah Bupati/walikota meminta 60 persen dana otsus dan Migas dikelola langsung oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
Keraguan itu terungkap saat dilaksanakannya rapat koordinasi membahas petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana tersebut yang dihadiri Wakil Gubernur Pemerintah Aceh, Muhammad Nazar S.Ag, pejabat pemerintah Aceh serta sejumlah Bupati dan walikota di Aceh. Selasa (29/4) di Gedung Serbaguna komplek Kantor Gubernur Pemerintah Aceh.
"Bila tidak, pemerintah Aceh harus berani tegas, dikelola oleh kami - kabupaten/kota - atau provinsi, ini kami sampaikan mengingat waktu dan besarnya dana, tahun lalu saja APBA menyisakan Rp1 trilyun dana, karena itu kami minta kebijaksanaan," kata Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim SH.
Menurut Akmal, Pemerintah provinsi seharusnya hanya mengkoordinir dan mengawasi saja pelaksanaan pengelolaan dana Otsus dan Migas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabpate kota.
Sementara Wakil Bupati Aceh Barat Fuadri. S.Si menyebutkan pemerintahnya akan menjadi penonton saja, bila pengelolaan dana tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/pemerintah Aceh. "dan kami tidak ingin nanti dituntut tanggungjawab" Kata Fuadri
Malah kedua Kepala Daerah meminta pemerintah Aceh bersikap tegas terhadap pengelolaan dana tersebut. "atau bila hari ini diminta kesepakatan kami tidak akan teken," ungkap Fuadri
Sikap kedua kepala daerah itu ditanggapi Wakil Gubernur Pemerintah Aceh Muhammad Nazar dengan menyebut bahwa Dana Otsus dan Migas akan tetap dikelola bersama. "Dana itu dikelola bersama, masukan dari diskusi ini akan dimasukkan dalam menetapkan pergub (red-Peraturan Gubernur)." kata Nazar.
Tahun ini pemerintah Aceh mengelola dana sekitar Rp8 Trilyun, uang sebanyak itu bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan dana Bagi Hasil Migas. Selain itu pemerintah Aceh berikut kabupaten kotanya juga akan mengelola dana yang bersumber dari APBN yang hingga kini masih dalam rekapitulasi.
APBN lewat BRR ditahun ini juga masih harus membiayai berbagai proyek pembangunan di kabupaten/kota di Aceh dengan jumlah dana sekitar Rp4,917 trilyun. Secara keseluruhan di Aceh akan ada dana sekitar Rp17,135 trilyun.**

Pembebasan Lahan BPKS ‘Berselemak’ Calo

2008-04-07T02:23:00.001-07:00

NEGARA RUGI PULUHAN MILYAR

Mark Up Pola Baru

Kabar tak sedap menerpa BPKS. Lembaga ini ditengarai memelihara para calo tanah kemudian BKPS membeli dengan harga tinggi dari mereka. Dengan mark up pola baru ini, selain rakyat yang dirugikan lantaran tanah miliknya dibayar harga miring, juga puluhan milyar uang negara masuk ke kantong sekelompok kecil yang punya akses ke BPKS.

Hasil investigasi wartawan Waspada selama sepekan ini menguatkan investigasi GeRAK Aceh yang dirilis sebelumnya. Dilaporkan GeRAK, meski jual beli tanah melalui mekanisme calo. Namun, direkayasa seolah BKPS melakukan pembelian tanah sesuai standar BPKS.

Praktik ini, menurut GeRAK, tidak terlepas dari peranan para calo di lapangan yang mampu mengakusisi dokumen pembelian dari calo menjadi legal, seolah BPKS yang melakukan pembelian langsung kepada pemilik tanah. Dengan mengubah pola pembelian dari calo menjadi pembelian langsung, menurut GeRAK Aceh, menguntungkan pengelola BPKS, terutama bagi kepentingan pelaporan progres kinerja maupun proses pembelian tanah kepada pemerintah di Jakarta maupun di Koordinator Dewan Kawasan Sabang.

“Dengan berbagai dokumen di atas, seolah BPKS telah membelanjakan pengadaan tanah secara transparan dan taat administratif,” ungkap Udin, penanggung Jawab GeRAK Aceh, biasa di sapa, kepada Waspada di Banda Aceh, Kamis (3/4).

Investigasi GeRAK Aceh selama 10 hari (15-25 Feb’08) berhasil membuktikan pembelian yang dilakukan BPKS umumnya menggunakan mekanisme calo yang sesungguhnya hanya memiliki dua dokumen pembelian, yakni berupa Kuitansi Pembelian dan Dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi yang mana camat menjadi saksi.

Dari menelusuran GeRAK Aceh dan keterangan yang Waspada himpun di lapangan, terjadi selisih harga luar biasa besar. Calo membeli tanah ke pemilik asli, seperti di kelurahan Ie Meulee, misalnya, harga pembelian di lapangan oleh para calo antara Rp. 30.000 s/d Rp. 35.000/meter. Di sini, Irwandi, pemilik tanah baru, menjual ke BPKS sebesar Rp. 130.000/meter.

Hal ini terungkap dari dokumen pembelian BPKS yang Waspada peroleh di Kecamatan Sukajaya, Sabang. Begitu pula disejumlah kelurahan lainnya. Rata2 pemilik baru alias calo tadi mengaut keuntungan tiga s/d empat kali lipat.

Lebih parah lagi temuan GeRAK di Kelurahan Krueng Raya. Disebutkan pembelian tanah dengan sistem borongan, yakni per 1 hektar Rp. 90juta,-. Dengan kata lain, tanah di situ dihargai Rp. 9.000/meter.

Pemilik tanah umumnya tidak tahu harga standar yang ditentukan BPKS. Bahkan mereka tidak pernah diberitahu kalau pihak BPKS membutuhkan lahan. Menurut warga pemilik tanah, BPKS tidak pernah menginformasikan tentang maksud pembelian tanah di tingkat kecamatan, kecuali oleh sang calo. Bukti bahwa BPKS membeli tanah dari calo terungkap saat Waspada terjun ke Kelurahan Ujong Kareung, Balohan dan Kelurahan Anoe Itam, tidak satu pun warga kenal dengan nama pemilik tanah yang dibeli oleh BPKS. “Tidak ada satu nama pun yang saya kenal,” kata Sekdes Ujong Kareng, Jafar HS, saat Waspada sodori dokumen pembelian tanah dari BPKS.

Kecuali sejumlah nama diantaranya, Hirwan Jack, Ina Hirwan Jack, yang memiliki tanah di kawasan Balohan, masing-masing 9.094 meter dan 7.410 meter. Yang dibayar BPKS 45.000 permeter. Pasangan suami Istri ini dibayar BPKS Rp742.680.000 untuk tanah tersebut, kerabatnya bernama Nurkholis, memiliki tanah di kawasan Ujong Kareung seluas 6.212 meter yang di bayar BPKS hampir setengah Milyar. Rekan Hirwan Jack, Wagimin,SP memiliki dua areal tanah di kawasan Cot Abeuk 13.081 dan 4.284 meter. Yang di bayar BPKS hampir Rp 1,5 milyar.

Empat nama yang disebut diatas memiliki hubungan dengan petinggi BPKS, Ir Teuku Saiful. Namun Hirwan Jack yang di tanyai Waspada membantah dirinya terlibat dalam aksi percaloan itu. “Apa tidak boleh saya menjual tanah warisan saya kepada BPKS, Jangan hubungkan saya dengan Saiful, sebagai abang ipar,” kata Hirwan Jack. Di laporkan, Kepala BPKS Ir Saiful Ahmad menyunting adik ipar Hirwan Jack.

Keterangan Hirwan Jack soal tanah warisan dibantah oleh sejumlah warga yang Waspada temui secara terpisah. Warga Ujong Kareng dan Cot Abeuk, mengaku tanah-tanah di kawasan itu di beli Hirwan Jack, tapi mengatas namakan orang lain. “Tanah-tanah di sini, sebagian besar di beli oleh Hirman Jeck,” kata Jafar HS, Sekdes Ujong Kareng, sambil telunjuk tangannya mengarah ke bukit.

DIPA Rp. 100.000/M Sesuai DIPA pembebasan lahan, BPKS telah memplotkan satuan harga Rp. 100.000/meter anggaran tahun 2006 dan 2007. Namun, kata Gerak, BPKS tidak pernah memberitahukan atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang besaran dana yang tersedia. Ganti rugi tanah masyarakat ini dilakukan sejak 2003 hingga anggaran 2007.

Sumber dana dari APBN. Data yang dikeluarkan BPKS menyebut, uang yang dikeluarkan untuk ganti rugi itu sebesar Rp. 111.962.861.512. Rinciannya, Rp. 108 milyar lebih untuk pembelian tanah, sisanya untuk administrasi. Luas areal yang sudah dibebaskan seluruhnya 1.582.737 M2 atau 158,274 hektar.

Menurut Gerak Aceh, pemilik tanah rata-rata menerima ganti rugi antara Rp. 35.000 s/d Rp.55.000/meter dari calo. Artinya. Lanjut Ambo Bugis, Investigator dari GeRAK Aceh yang juga Manager Program dan Politik Anggaran di lembaga ini, kalau setengahnya saja keuntungan yang dikaut oleh calo yang diduga di‘peliharaan’ oleh oknum BKPS itu, maka negara rugi sekitar Rp. 50 milyar dalam paket ganti rugi tanah masyarakat. Jalan Masuk

Calo masuknya praktik calo, diungkapkan GeRAK Aceh. Pihak BPKS dalam proses pembelian tanah tidak melibatkan Pemerintah Sabang. BPKS bertindak sendiri, tidak melibatkan Tim Panitia Sembilan. Mekanisme beli langsung yang ditempuh BPKS ini memberi jalan para calo masuk dalam proses jual beli tanah masyarakat.

Cara yang dilakukan BPKS, Menurut Koordinator GeRAK Aceh, Akhiruddin Mahyuddin, jelas melanggar aturan. Pihak BPKS bukan tidak tahu. Pembelian di Cot Abeuk, diakui sendiri oleh Kepala BPKS sebagai kesalahan sebagaimana terekam dalam pertemuan tanggal 12 Desember 2007 dengan pihak Pemerintah Kota Sabang.

Keputusan melakukan pembelian tanah tanpa ada persetujuan izin lokasi dan dokumen Detail Engeenering Design (DED), sebut Gerak Aceh melanggar aturan pertanahan yang dibuat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang tercantum dalam pasal (2) dan (3). Selain itu, lanjut Akhiruddin Mahyuddin, BPKS juga mengingkari proses komunikasi dengan Pemerintah Kota Sabang dalam hal memenuhi persyaratan dikeluarkannya izin penetapan lokasi. Dampak dari inisiatif BPKS ini telah melahirkan kekhawatiran bagi masyarakat pemilik tanah, Pemerintah Kecamatan di Sabang dan Pemerintah Kota Sabang secara umum.

BPKS Sangkal

Benar saja pihak BPKS menyangkal semua tuduhan GeRAK Aceh. Ketua BPKS, Ir Saiful Ahmad saat dikonfirmasi Waspada menyatakan semua pembelian tanah sudah memenuhi prosedur. “Tidak benar itu, kita juga sudah diperiksa oleh Kejaksaan, tidak ada masalah ,” kata Saiful Ahmad di ujung ponsel, saat dihubungi Waspada, Selasa (1/4). Dia keburu keluar kota dan berjanji akan bertemu pekan depan sekembali dari rapat di Jakarta.

Namun Anwar Hamzah salah satu Deputi di BPKS yang ditemui langsung Jumat (4/4) pekan lalu, tidak membantah terjadinya aksi percaloan dalam kasus pembelian tanah BPKS, Sosialiasi pembelian itu menurut Anwar dilakukan saat lokakarya yang melibatnya Pemerintah, anggota dewan, dan sejumlah kepala desa.

“Kita memang tidak ceramah sampai ke kampung-kampung,” kata Deputi Hubungan Antar Lembaga BPKS itu. Anwar menyebut pihaknya tidak melibatkan pemerintah Kota Sabang, dalam pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, “Kalo untuk kepentingan umum kita melibatkan Pemko, kebijakan ini sesuai dengan aturannya. ” Kata Anwar.

Penglibatan Pemko menurut Anwar akan berdampak pada kehadiran spekulan tanah yang lebih besar lagi. “Kami khawatir akan terjadi spekulan lebih besar lagi,” ungkapnya. Pembelian tanah BPKS selain untuk kepentingan umum sesuai aturan telah dilakukan langsung dengan pemilik tanah, “jadi tidak ada calo tanah di BPKS, karena kita membeli tanah dari masyarakat,” kata Anwar.

Tukang Roti Mendadak Kaya

2008-04-07T02:09:00.000-07:00

Kasus Tanah BPKS

Ponggg. Asal suara memekakkan telinga itu berasal dari KM Kuala Batee yang melayari Pelabuhan Ule lhe Banda Aceh - Balohan Sabang PP. hari itu Kamis, (3/4) lalu, jam menunjukkan pukul 13.56 wib, "Bang tiket satu," kata saya kepada seorang petugas Depertemen Perhubungan yang menjual tiket kapal sambil menyodorkan selembar uang Rp50ribu. "ini kembaliannya, cepat naik ke kapal karen mau berangkat sekarang," kata dia setengah berdiri, tanpa melihat uang kembalian yang sudah berpindah kekantong celana, saya setengah berlari masuk kedalam kapal yang akan membawa saya ke pulang weh, sabang.

Lama Perjalanan membelah lautan itu sekitar dua jam, ini perjalanan kelima bagi saya, sebelumnya kehadiran saya ke Sabang hanya itu melancong, sebab panorama sabang sungguh indah. sekali melihat pasti ketagihan. Namun kali ini bukan untuk melihat keindahan pulau di Ujung sumatera itu, melainkan untuk mencari tahu kebenaran seorang tukang roti yang kaya mendadak.

Kabar ini juga saya dengar saat masih didalam kapal, kabar itu kian terang setelah kaki saya jejakkan di pelabuhan balohan, kecamatan suka jaya, Kota Sabang.

Namanya Ilyas, 38, ahli dalam membuat roti, ia juga lihai dalam membuat kerupuk. Namun usaha itu berhenti sejak beberapa bulan lalu. Pria hitam berkumis ini yang dikenal dengan liah ruti berganti profesi, ia jadi agen tanah. Namun bukan berarti nama bekennya berganti.

Perubahan hidup Ilyas sangat mendadak, dulu bersama keluarganya, Ilyas tinggal di satu rumah kayu, beratap rumbia, namun kini ia sudah menduduki satu rumah permanen. "saya dan Keluarga dulu tinggal di sini, ada uang sedikit saya bangun rumah," katanya kepada saya.

Kenapa ngak dirubuhkan saja, tempat itu? tanya saya menunjuk rumah yang lebih tepat disebut gubuk itu. "Wah itu sejarah bang, dari sini saya memulai semuanya," kata Ilyas sambil membuka pintu gubuknya. beberapa peralatan pembuatan roti terlihat sudah berdebu, beberapa mesin pengaduk tepung juga masih ada. "Nah kalau yang ini saya rakit sendiri," katanya menunjukkan satu mesin. Beberapa sak tepung bahan pembuat roti juga masih tampak. "sekarang saya berhenti dulu, nanti kalau bulan puasa saya mulai lagi," katanya.

Ilyas mengaku usahanya itu sudah membuat pemerintah terbantu mengatasi pengangguran, "tenaga kerja saya enam orang, tapi pemerintah tidak bantu saya, dan ini penghargaan dari provinsi," kata Ilyas sambil menunjuk sebuah plakat.

Namun usahanya itu dihentikannya, mencari uang dengan menjadi agen lebih menguntungkan dari jumlah pendapatan. Bayangkan hanya dengan modal pendekatan, dan memiliki akses ke "BPKS" Ilyas sudah berhasil menjual sejumlah tanah, tentu sasaran Ilyas adalah warga yang memiliki tanah sekaligus membutuhkan uang secara cepat.

Diawali dengan memberikan panjar, Ilyas meminta pemilik tanah bersabar beberapa pekan, atau bisa dengan membayar lunas harga tanah sesuai kesepakatan dengan pemilik, setelah "teken-meneken" kwetansi baru kemudian tanah beralih menjadi miliknya.

Misalnya tanah milik M. Nasir seluas 3,940 meter, di Kawasan Cot Bau Kecamatan Suka Jaya, Usaha Ilyas untuk memiliki tanah Nasir lewat pertemanan, hubungan yang terjalin diantara mereka hingga akhirnya Nasir mau melepas tanahnya pada (2/11/2007) silam dengan harga Rp80.630.000.-. Uang untuk membeli Tanah Nasir itu bukanlah Milik Ilyas, "Saya cuma diberikan oleh Samsul, Wakil Komandan Satpam BPKS," Kata Ilyas.

Namun Ilyas juga tidak yakin, Samsul mampu membeli tanah tersebut, setelah di usut, ternyata tanah tersebut kini menjadi milik Nanawati, seorang yang diakui Ilyas warga Banda Aceh yang tidak dikenalinya.

Setelah proses administrasi tanah dibuat, oleh Ninawati menjualkan tanah tersebut kepada BPKS, nilai tanah tersebut kini menjadi Rp.315.200.000.-. itu harga sebelum di potong pajak (PPH) 5 persen. Jumlah bersih yang diterima Ninawati Rp299.440.000.,-.

Sebagai agen tanah Ilyas hanya mengaku dapat persekot saja, dari Nasir. Namun tidak dari Ninawati atau Samsul yang menjadi penghubung dalam pembelian itu. "Saya hanya dapat sikit," Kata Ilyas sambil menyebutkan saat uang itu diserahkan Samsul dirinya sempat meneken kwetansi kosong.

Bila bukan Ilyas yang mendapat untuk besar dari aksi percaloan tanah untuk BPKS itu lantas siapa yang mendapat keuntungan hampir tiga kali lipat dari harga tanah tersebut dalam rentang waktu kurang dari sebulan.?

Krueng Tripa Mengamuk

2008-03-28T00:00:00.000-07:00

Badan Jalan Putus Total

Sejumlah ruas jalan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Tripa Kecamatan Darul Makmur putus total karena abrasi. Pengikisan daratan tersebut terjadi Desa Lamie hingga 250 meter ruas jalan menjadi sungai, hal serupa juga terjadi di Desa Pasie Kebeudom, dimana jalan utama di desa tersebut putus sampai 300 meter.

Amukan Krueng Tripa atau dikenal juga Krueng Lamie itu juga membuat badan jalan dari Desa Moun Dua menuju Desa Ujong Krung sepanjang 200 meter juga putus.

Warga Lamei, Pasie Kebeudom, dan Moun Dua serta Ujong Krung memilih berjalan di perkebunan warga sepanjang aliran sungai, menuju atau keluar dari desa mereka. "yang kita sayangkan kalau keluar bawa hasil alam, ini sangat menyedihkan," kata Said Makhdar seorang warga Lamei.

Menurut Said Makhdar, kondisi tersebut sudah berlangsung lama, namun perhatian pemerintah terutama BRR Aceh Nias belum terlihat. "Kami harapkan ada perhatian untuk warga, karena kami juga manusia sama dengan wilayah lain," ungkap Said dengan nada mengecam.

Tidak hanya di sekitar Lamei, 100 meter badan jalan juga sudah menjadi sungai di Desa Lhung Keubeu Jagat, Dia akui Said Jalan -jalan itu memang harus dipindahkan, bila tidak abrasi sungai akan terus terjadi dan mungkin sasarannya bukan lagi badan jalan, namun rumah dan perkebunan warga. "semua disapu, arusnya sangat kuat dan ini membahayakan perkampungan," kata Said.

Sementara Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya, Zuhri yang di hubungi terpisah, mengaku telah beberapa kali menyampaikan perkembangan Darul Makmur, paska bencana tsunami, Menurutnya perhatian Pemerintah Pusat, dan pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkait jalan-jan yang digerus sungai itu belum terlihat.

Kondisi itu juga terlihat pada infrastruktur selain jalan terutama sarana pendidikan dan kesehatan. Zuhri menyebut kondisi Lamie dan Kacamatan Darul Makmur jauh lebih baik ketika masa penjajahan Belanda, dimana jalan dan sarana telekomunikasi serta listrik sudah tersedia, "Sekarang Darul Makmur belum merdeka," ungkap Zuhri.

Pejabat Aceh

2008-03-27T19:42:00.001-07:00

Inilah gambaran bagaimana pejabat kita berdiskusi, bagaimana anda warga lamatuha, di pojok Abdya, bagaimana anda yang di kuala ligan, Nagan Raya, dan Bagaimana kalian yang tinggal di Trumon, Aceh Selatan, Bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian hidup, bagaimana kalian bermusyawarah,?

Baliho Dalam Sungai

2008-03-27T19:26:00.000-07:00

Sebuah kerangka papan baliho atau papan reklame ditemukan dalam sungai/krueng aceh, saking beratnya, rakit yang digunakan pekerja untuk membersihkan sungai tersebut dari sisa bencana tsunami tenggelam bersama baliho, para pekerja selamat, namun upaya mereka membersihkan sungai yang membelah kota banda aceh itu tidak dapat dilakukan dalam waktu lebih cepat. Foto ini direkam Kamis (27/3) petang sesaat sebelum tenggelam.

20 Milyar Uang Negara di Korupsi

2008-03-27T07:28:00.000-07:00

Di Duga Terjadi Setiap Tahun

Pejabat di Kabupaten Nagan Raya di duga kuat mengkorupsi Rp20 milyar uang negara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Demikian kata, Zuhri, seorang anggota DPRK Nagan Raya Senin (11/2) di Banda Aceh. Dugaan ini didasarkan sejumlah proyek yang didanai oleh DAK belum tuntas dikerjakan, "kemungkinanan laporannya fiktif," Zuhri.

Proyek dimaksud misalnya Proyek Pembangunan Jalan di Pulau Tengoh Nagan Raya, dan pembangunan/bantuan untuk lembaga pendidikan SD yang dananya berasal dari DAK. "Dua proyek ini saja di duga kuat sangat berpotensi merugikan negara,' ungkap Zuhri.

Keyakinan Aktifis Partai PAN ini didasarkan sejumlah bukti karena berbagai proyek pemerintah tahun 2007 bahkan 2006 belum tuntas di kerjakan, penyimpangan banyak di lakukan pejabat negara di Kabupaten itu. "bisa saja laporan kepusat -untuk dana DAK - fiktif,"ungkap Zuhri.

Kedua proyek yang disebutkan Zuhri memang kini tengah di dalam penyelidikan pihak kejaksaan di Nagan Raya. Masih menurut Zuhri diyakini masih ada beberapa proyek lain yang di duga fiktif. "Saya sangat yakin dana uang rakyat yang berasal dari DAK, APBK telah di korupsi dan masuk kekantong pejabat Nagan Raya," kata Zuhri

Namun Jasmi Has, Sekda Nagan Raya membantah dan menuding Zuhri melakukan Fitnah. "ngomong tanpa bukti," kata Jasmi saat di hubungi.

Segera tunggu laporan berikutnya, apakah Zuhri benar dengan pernyataannya atau malah Jasmi Has yang benar dengan tudingannya yang menyebutkan Zuhri telah melakukan fitnah...Tunggu ya!!

1.057 Rumah Bantuan Mamamia Kembali bermasalah

2008-03-27T07:17:00.000-07:00

Sekitar 1057 rumah bantuan NGO Mamamia kembali dilaporkan bermasalah, setelah sebelumnya NGO tersebut tersandung Illegal loging di awal pembangunnya karena mengunakan kayu lokal dengan kualitas buruk.

Yusuf (42), Seorang penerima bantuan rumah Mamamia tersebut Senin (3/3) siang menyebutkan kondisi rumah kini banyak yang rusak, atap bocor dan dinding serta plafonnya dibuat dari Calsiboard yang diketahui kemudian mengandung asbes.

Rumah asbes yang dibangun Mamamia tersebut di ketahui warga setelah terjadi kasus serupa di wilayah tsunami di kawasan Alue Naga Banda Aceh beberapa waktu lalu. "ternyata bahannya sama, dari asbes juga," kata Yusuf

Warga disebutkan Yusuf banyak yang mengeluhkan kesehatan terutama pernafasan, dalam ilmu kesehatan kerap serangan panyakit pada pernafasan disebut terserang ispa.

Karena itu banyak korban tsunami di kawasan Lhong, Aceh Besar itu meminta rumah bantuan dari NGO Mamamia tersebut diganti dengan rumah bantuan BRR atau NGO lain yang kualitasnya lebih baik. "Yang penting kami aman, dan hidup dengan sehat, bukan seperti sekarang batuk-batuk," kata Yusuf.

Rumah bantuan Mamamia di nilai warga tidak memiliki kualitas yang baik, sehingga mudah rapuh seperti yang terjadi saat ini. "Karena itulah kami sedang berusaha agar mendapat bantuan baru," kata Yusuf.

Pemuka masyarakat lhong itu juga tidak ingin permintaannya dinilai rakus, karena bantuan rumah Mamamia dengan kondisi saat ini dinilainya jauh dari harapan. "kami kira dibangun rumah sementara tapi saat diresmikan ternyata rumah permanent," kata Yusuf.

Warga lhong yang mendapat bantuan 1.057 rumah dari mamamia tersebar di 15 desa yang dihantam tsunami, yakni di desa Paroy 66 unit, di Desa Seungko Mulat sekitar 117, Desa Birek 73 Unit, Desa Karueng 47 Unit, Desa Tunong Krueng Kala 105 Unit, Desa Baroh Krung Kala 59 Unit.

Sementara di Desa Meunasah Krueng Kala 68 Unit, Di desa Jantang Mamamia membangun sebanyak 135 Unit, Di Desa Cundien 119 Unit, Di Desa Glee Bruek 191 unit, Di Desa Cot 67 Unit, Di Desa Mon Mata tiga (3) Unit, Didesa Keutapang sekitar tujuh (7) Unit, dan didesa Lam Juhang dan Desa Lam Sujen Mamamia membangun masing-masing empat (4) dan (1) satu unit Rumah.

Direktur Komunikasi BRR, Juanda yang dihubungi secara terpisah mengungkapkan pihaknya lewat Distrik Aceh Besar juga sudah mendapat laporan serupa, "Laporannya belum sampai ke deputi masih di distrik Aceh besar, namun laporan itu akan tetap kita tindak lanjut," kata Juanda

Tidak hanya laporan warga soal kualitas rumah Mamamia, pihaknya juga akan memeriksa seluruh rumah bantuan yang oleh NGO dan BRR sendiri. "Setiap keluhan akan kita tindak lanjuti, nanti apakah akan dibangun kembali atau diganti dengan yang baru hasilnya belum ada masih dalam pelaporan," kata Juanda

Pulihkan Pendapatan Korban Tsunami Nagan Raya

2008-03-27T07:14:00.000-07:00

BRR Rehab 1.050 Hektar Kebun Sawit

Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh Nias telah merehabilitasi sekitar 1050 hektar kebun kelapa sawit milik korban tsunami di Kabupaten Nagan Raya. " BRR juga melakukan pengembangan 300 hektar kebun sawit baru, seluruhnya untuk korban tsunami," kata Nur Cholis seorang Pejabat BRR di Nagan Raya, Jumat (21/3).

Cholis menyebutkan rehabilitasi kebun kelapa sawit milik korban tsunami dilakukan BRR untuk memulihkan mata pencarian korban tsunami yang hilang karena bencana. " Program ini merupakan bagian dari program pemulihan pendapatan para korban," kata Cholis.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen Ekobis BRR Aceh Nias di Kabupaten Nagan Raya itu, Kebun - kebun kelapa sawit milik korban itu sudah lama ada, namun karena bencana dan keterbatasan modal maka kita membantunya.

Tidak hanya membantu modal usaha, BRR juga memberikan pelatihan kepada para petani. Kata Cholis sekitar 30 Petani Sawit di Kabupaten Nagan Raya akan di beri pendidikan dan pelatihan tentang tanaman sawit di Pusat Pelatihan Penelitian Kelapa Sawit Siantar Sumatara Utara.

Yarno seorang Petani Kelapa Sawit Warga Batu Raja, Kecamatan Kuala Nagan Raya menyebutkan BRR telah sangat membantu petani untuk memulihkan pendapatan mereka yang hilang, Tidak hanya Yarno petani lain juga mengaku gembira setelah kebun sawit mereka kembali bisa di rehabilitasi kembali. "Kami waktu itu sangat membutuhkan modal, tapi sekarang Alhamdulillah semua seperti sedia kala sebelum bencana," kata Yarno

Kabupaten Nagan Raya, dikenal publik Aceh sebagai sentral Perkebunan Sawit di pantai Barat, tidak hanya rakyat, setidaknya ada delapan perusahan lokal dan asing juga membuka puluhan ribu hektar kebun kelapa sawit.

Program pemulihan pendapatan petani kelapa sawit itu dimulai awal tahun 2007 lalu, BRR di kabarkan akan melakukan pemulihan perkebunan komoditi lain seperti coklat dan karet

Tebang Rotan Jangan Tebang Kayu

2008-03-27T06:59:00.000-07:00

Komoditi rotan atau dalam bahasa Aceh di sebut awe kini mulai dilirik pengusaha di Aceh, rotan diharapkan bisa menjadi alternatif usaha warga baru warga aceh yang gemar memotong kayu. "Tebang saja rotan, jangan lagi tebang kayu," kata Razali Idris di kantor Waspada perwakilan Banda Aceh beberapa waktu lalu

Razali menyebut upaya mengusahakan rotan untuk dipasarkan ke Medan Sumatra Utara telah dilakukan sejak setahun terakhir di Kawasan Geumpang, Pidie.

Usahanya tersebut terbukti ampuh dan bisa meminimalisir terjadinya praktek illegal logging di kawasan Hutan Geumpang, "Orang menebang kayu karena tidak punya usaha lain, karena itu kita coba sosialisasikan rotan, ternyata disambut baik, mereka (red-warga) sudah banyak yang beralih dari cari kayu sekarang mencari rotan," kata Razali.

Menurutnya, mengusahakan rotan lebih menguntungkan dari pada menebang kayu, "kalo menebang pohon di kawasan lindung ditangkap, kalo mengambil rotan tidak, sekarang sudah kurang orang menebang kayu." kata Pengurus Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) NAD ini.

Selama ini kata Razali pengumpul rotan di Aceh tidak berkutik karena konflik, namun kini kondisi Aceh telah damai, karena itu warga di Aceh terutama yang mendiami wilayah sekitar hutan diharapkan dapat kembali mencari rotan, karena pangsa pasar untuk komoditi yang satu ini masih terbuka lebar baik tingkat nasional maupun untuk kebutuhan ekspor.

Di era 1980-1990 rotan pernah menjadi komoditi utama hasil hutan selain kayu, gairah warga pencari rotan surut setelah konflik berkecamuk, nyali mereka kehutan menciut setelah keluarnya larangan kedalam hutan.

Razali berharap pemerintah dan perbankkan di Aceh harus memberikan peluang berusaha untuk mengusahakan komoditi rotan karena potensi rotan Aceh masih besar untuk dikembangkan. Besarnya peluang pengembangan rotan itu di dukung oleh aturan jeda tebang kayu yang kini berlaku di Aceh, Kondisi itu juga di dukung dengan luas hutan Aceh yang masih alami. "Saya yakin bila semua pihak serius, rotan Aceh akan menjadi primadona," kata Razali Idris

Ditanya Pajak Rp4 Milyar, Sekdako Sinis

2008-03-27T06:08:00.000-07:00

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh, Drs. HT Saifuddin, TA, M.Si bersikap sinis saat di tanya soal Rp4 Milyar Hasil Pungutan Pajak Negara oleh BUD Kota Banda Aceh yang belum disetorkan Pemko ke Kas Negara.

"Kita tiap tahun diaudit, sekarang usah tanya apa sudah setor atau belum, tanya saja yang audit," kata Saifuddin saat menuju mobil jemputan yang akan membawanya ke tempat pesta perkawinan salah satu stafnya.

Apakah udah disetorkan? Saifuddin, lantas berujar, "kalian sudah tulis, ngapai tanya lagi,". ungkapnya berlalu.

Selentingan kabar yang diterima Waspada Rp4 Milyar Hasil Pungutan Pajak Negara oleh BUD Kota Banda Aceh sudah disetorkan Kamis (27/3) siang. "oh makanya tadi cepat-cepat disetrokan," kata seorang staf di kantor Walikota Banda Aceh. Namun Informasi tersebut tidak dikuatkan dengan pernyataan Sekda yang terlanjur sinis.

Sementara Kepala Bagian Keuangan Sekda Kota Banda Aceh, Dra. Arfah Salwah M.Si yang di hubungi terpisah mangaku berada di Jakarta, "Maaf ya dek, saya lagi meeting di Jakarta," ungkap Salwah menutup hp nya,? Lantas Waspada kemudian menyampaikan satu pesan singkat pertanyaan yang dikirimkan ke telepon genggamnya.

Lama menunggu, Salwah pun mengirimkan pesan balasan, Bahwa Hasil Pungutan Pajak Negara oleh BUD Kota Banda Aceh sebanyak Rp4.360.492.408,00 dan sisa Kas pada Pemegang Kas Tahun Anggaran 2006 Sebesar Rp397.684.279,00 sudah disetorkan masing-masing kepada Kas Negara dan Kas Daerah pada Januari dan Februari 2007. "Sudah semua dan tanda bukti setorannya sudah ada sama kami," ungkap Salwah.

Seperti diberitakan kemarin, Wakil Ketua DPR Kota Banda Aceh, Anas Bidin Nyakseh menyebutkan hasil audit BPK RI menyebutkan uang tersebut belum disetorkan ke Kas Negara. "Kita minta penjelasannya, keberadaan pajak itu harus harus disetrokan," kata Anas

Aktifis PAN itu meminta aparat polisi dan Kejaksaan untuk menelusuri laporan itu, "Harus diusut," kata Anas. Selain soal Pajak, Walikota Banda Aceh diminta memjelaskan tentang sisa Kas pada Pemegang Kas Tahun Anggaran 2006 Sebesar Rp397.684.279,00 yang terlambat disetor ke Kas Daerah

Begitu juga dengan pengadaan aktiva tanah tahun anggaran 2006 sebesar Rp9.664.890.000,00 yang belum disertifikat atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh

Sementara menyangkut belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2006 Sebesar Rp280.500.000,00 yang digunakan digunakan untuk membiayai Kegiatan tahun anggaran 2005 menurut Anas juga harus di usut. "jangan-jangan untuk kepentingan aneh-aneh," kata Anas.

Selain Walikota Banda Aceh, Anas juga meminta penjelasan Kepala bagian Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap selisih lebih saldo awal Kas Tahun anggaran 2006 pada Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah Sebesar Rp361.003.450,03 dan pada Draft Laporan Realisasi APBD Sebesar Rp4.250.368.957,19.

4 Milyar Pajak Kota Banda Aceh Belum di Setor

2008-03-27T06:05:00.002-07:00

Penyidik di Minta Usut

Hasil Pungutan Pajak Negara oleh BUD Kota Banda Aceh Sebesar Rp4.360.492.408,00 tahun 2006 hingga kemarin masih belum disetor kepada Kas Negara sehingga menimbulkan kecurigaan kalangan Dewan Kota Banda Aceh

Wakil Ketua DPR Kota Banda Aceh, Anas Bidin Nyakseh menyebutkan hasil audit BPK RI menyebutkan uang tersebut belum disetorkan ke Kas Negara. "Kita minta penjelasannya, keberadaan pajak itu harus harus disetrokan," kata Anas

Aktifis PAN itu meminta aparat polisi dan Kejaksaan untuk menelusuri laporan itu, "Harus diusut," kata Anas. Selain soal Pajak, Walikota Banda Aceh diminta memjelaskan tentang sisa Kas pada Pemegang Kas Tahun Anggaran 2006 Sebesar Rp397.684.279,00 yang terlambat disetor ke Kas Daerah

Begitu juga dengan pengadaan aktiva tanah tahun anggaran 2006 sebesar Rp9.664.890.000,00 yang belum disertifikat atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh

Sementara menyangkut belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2006 Sebesar Rp280.500.000,00 yang digunakan digunakan untuk membiayai Kegiatan tahun anggaran 2005 menurut Anas juga harus di usut. "jangan-jangan untuk kepentingan aneh-aneh," kata Anas.

Selain Walikota Banda Aceh, Anas juga meminta penjelasan Kepala bagian Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap selisih lebih saldo awal Kas Tahun anggaran 2006 pada Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah Sebesar Rp361.003.450,03 dan pada Draft Laporan Realisasi APBD Sebesar Rp4.250.368.957,19.**

Mencari Sigupai yang hilang

2008-02-05T22:47:00.000-08:00

Jari-jemarinya mengusap peluh di kening, langkahnya tidak berhenti menapaki lorong di Pusat Pasar Blangpidie. Hari itu Rabu (6/2) Muhammad Saifal (37) mencari beras sigupai, Ia berharap menemukan beras tersebut untuk dihidangkan saat menjamu seorang kerabat yang datang dari Jakarta.

Namun sudah lebih satu jam berkeliling, Warga Blangpidie ini tidak menemukan beras yang memiliki ciri -ciri lebih panjang dari beras biasa, putih jernih dan wangi itu belum juga ditemukan, seorang penjual malah menyebutkan beras itu sudah hilang dan punah sejak 10 tahun lalu.

Mendengar itu, Saifal mengurut dada, upayanya untuk menyuguhkan sigupai sia-sia sudah. "Ini sedang di cari, tapi tidak ada yang menjualnya" kata Saifal.

Kisah tentang sigupai disampaikan Nasrun Yunan (50), warga Susoh ini paham sekali dengan sigupai, menurutnya nama lain kabupaten Aceh Barat Daya sama dengan nama beras itu. "Abdya digelar sigupai." Kata Nasrun Yunan.

Penamaan itu di yakininya karena Sigupai hanya bisa tumbuh di daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. "inilah ciri daerah ini," ungkap Nasrun. Karena itu dulu banyak pelancong yang melintas di Blangpidie, Ibukota Aceh Barat Daya menyempatkan diri untuk singgah dan menikmati wangi sigupai.

Namun kini di akui Nasrun, Sigupai menghilang dari Abdya, tidak adalagi yang petani yang menanamnya, "dulu pernah kita tanya, petani bilang masa panen lama, mencapai 8 bulan bahkan didaerah tertentu masa panennya bisa 9 bulan." ungkap Nasrun Yunan

Pengembangan Sigupai pernah dilakukan pemerintah dengan membuka lahan sekitar 20 hektar, namun gagal, "kondisi lahan sudah tidak memungkinkan sigupai tumbuh," kata Alman seorang penyuluh pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sigupai kian sulit di cari, namun sebuah sumber kami menyebutkan sigupai bisa ditemukan di Alue Bili, sebuah wilayah di Kabupaten Nagan Raya. Namun setelah di mencari sigupai sama dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami.

Karena itu harga sigupai di pasaran bisa mencapai Rp30.000-Rp40.000 perbambu, Mahal memang namun terbalaskan bila menikmati sigupai.

Konflik menurut pantauan WB

2008-01-22T19:59:00.000-08:00

Laporan Pemantauan Konflik di Aceh
1– 30 November 2007
Bank Dunia/DSF
Di bulan November, jumlah konflik meningkat tajam setelah sempat mereda selama bulan puasa, tetapi kekerasan masih tetap dalam tingkat rendah.1 Terdapat 26 kejadian demonstrasi, yang merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat dalam Laporan ini. Demonstrasi terbesar terjadi di Aceh Barat Daya (Abdya), dimana baik pendukung Bupati Akmal Ibrahim maupun penentangnya saling unjuk kekuatan dalam pengerahan masa dalam jumlah ribuan. Situasi konfrontatif serupa juga terjadi di Nagan Raya, dimana sekelompok koalisi masyarakat sipil menuntut Bupati turun dari jabatannya.

Di Aceh Tenggara, meski pemerintah propinsi ikut turun tangan untuk mengakhiri konflik atas hasil pilkada, namun hingga kini masyarakat masih terpecah-belah dan Bupati baru masih belum mampu menjalani roda pemerintahan dengan baik.. Kasus-kasus ini semakin menunjukkan bahwa stabilitas politik masih rentan di beberapa wilayah di Aceh.

Konflik politik ini berpotensi besar berubah bentuk menjadi konflik dengan kekerasan. Terakhir, lima konflik yang terjadi di bulan ini menunjukkan ketegangan yang terus berlangsung antara Aceh dan Jakarta mengenai pelaksanaan proses perdamaian, dan ketegangan antara mantan kombatan GAM dengan aparat keamanan pemerintah. Meski Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) Damai Aceh telah menunjukkan kapasitasnya dalam menangani kasus skala-terbatas dengan mengedepankan efisiensi dan kenetralannya, namun FKK masih belum membuktikan kemampuannya dalam mengatasi isu yang lebih luas, apalagi mencari jalan keluar mengenai ketidak–sesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan MoU.

Setelah libur Lebaran, Jumlah konflik meningkat kembali, namun kekerasan tetap rendah Setelah rendahnya tingkat konflik yang tercatat pada bulan lalu, jumlah konflik meningkat tajam pada bulan November, dimana terdapat 102 insiden.

Sebagian besar karena tingginya jumlah pertikaian administratif. Sementara itu jumlah konflik politik dan sengketa atas akses sumber daya masih tetap stabil. Sedangkan kekerasan masih rendah, dengan 11 insiden kekerasan yang dilaporkan bulan ini. Namun masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa turunnya kekerasan sejak September sampai dengan November adalah bersifat sementara saja, atau menandakan bahwa Aceh sedang mengalami kondisi kembali ke situasi relatif normal setelah tingginya angka kekerasan yang mewarnai setengah tahun pertama.

Insiden kekerasan bulan November mengakibatkan satu kematian, jumlah kasus kematian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Demonstrasi meningkat, tetapi tidak ada kekerasan Terjadi 26 kali demonstrasi di bulan November, yang merupakan angka tertinggi yang tercatat sejak data dikumpulkan. Ini merupakan perkembangan yang signifikan. Ada beberapa catatan terhadap demonstrasi-demonstrasi di bulan November.

Tidak satupun demonstrasi yang disertai kekerasan. Hal ini merupakan catatan tersendiri karena iklim demonstrasi di Indonesia yang sering dijadikan sebagai ajang “unjuk kekuatan”.

Ketidakpuasan atas penyaluran bantuan dan tuduhan korupsi adalah faktor penyebab utama terjadinya demonstrasi - demonstrasi bulan ini.

Demonstrasi sering digunakan sebagai alat untuk meluapkan ketidakpuasan ketika cara-cara lain telah gagal ditempuh; hanya 50% demonstrasi saja yang mengusung isu baru, sedangkan selebihnya mengenai isu yang telah pernah diprotes sebelumnya melalui cara lain, seperti pernyataan di pers atau delegasi.

Demonstrasi menyebar di seluruh Aceh. Setengahnya (13 dari 26) terjadi di Kota Banda Aceh, tetapi selebihnya terjadi di kabupaten lain. Terakhir, mahasiswa memimpin setengah dari jumlah demonstrasi tersebut, sedangkan yang lain dipimpin oleh NGO, perempuan, supir becak, atau warga desa. Dilihat dari jumlah masa, demonstrasi terbesar bulan ini adalah demonstrasi yang melawan Bupati Aceh Barat Daya.

H Ramli Ridwan Meninggal Dunia

2008-01-05T23:08:00.001-08:00

MANTAN Pejabat Gubernur Aceh Ramli Ridwan SH, sekitar pukul 14.00 WIB kemarin, meninggal dunia di Rumah Sakit Boromios, Bandung.

Kepala Biro Hukum dan Masyarakat Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh Drs Hamid Zein yang dihubungi Rakyat Aceh tadi malam mengatakan, belum mendapatkan keterangan lebih rinci tentang sebab-sebab meninggalnya mantan Penjabat Gubernur Aceh periode 2000 itu.

Dia mengaku telah berupaya menghubungi pihak keluarga di Jakarta, namun belum bisa memberikan keterangan. “Saat ini jenazah masih dalam perjalanan dari Bandung ke rumah duka, Jalan Memosa I B-6, Bucit Indah, Jakarta Selatan,” kata Hamid.

Mina Kemalawati, anak bungsu Almarhum, yang berhasil dihubungi Rakyat Aceh tadi malam menyebutkan, saat kejadian itu mereka berangkat ke Bandung untuk menghadiri acara famili dengan menggunakan mobil pribadi.

“Saat mau berangkat bapak sudah merasa tidak enak di bagian perut. Namun bapak katakan tidak apa-apa. Ketika sampai di Puwakarta, muka bapak terlihat pucat dan kondisinya lemah,” jelasnya tanpa menyebutkan secara pasti penyakit yang diderita oleh bapaknya itu.

Seterusnya, sebut Mina, mereka melanjutkan perjalanan ke Bandung, untuk merujuk bapak UGD RS Boromios pukul 12.00 WIB. Pihak dokter telah berupaya memberikan pertolongan medis dan bantuan pernapasan. “Namun tetap tak tertolong lagi.

Pukul 14.00 WIB bapak meninggal dunia,” katanya sedih.
Setelah itu, jenazah Almarhum di bawa pulang kembali ke Jakarta. Jenazah tiba di rumah duka, Jalan Memosa, Jakarta Selatan, pukul 19.00 WIB. Almarhum rencananya akan dikebumikan, Minggu (6/1) hari ini setelah shalat Dhuhur, di pekuburan Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Mantan Bupati Aceh Utara periode 1987-1993 ini meninggalkan seorang isteri, Mariani (58), dua putra, dua putri dan enam orang cucu.
(sumber harian rakyat aceh)

Tujuh Desa Aceh Jaya Terisolir

2007-12-26T23:32:00.000-08:00

*Karena jembatan belum siap di bangun

Tujuh desa di Kabupaten Aceh Jaya terisolir karena jembatan penyeberangan yang hancur karena tsunami belum tuntas di bangun.ketujuh Desa tersebut adalah, Desa Padang, Desa Gunong Meunasah, Desa Sapek, Desa Peulekong, Desa Kampong Baro, Desa Gleteubok dan Desa Payalaot. Semuanya di Kecamatan Setia Bakti.
Lokasi jembatan yang putus tersebut berada di perbatasan antar Desa Padang dan Desa Legeun Di Kecamatan Setia Bakti.
Sejak Paska tsunami ribuan warga di tujuh desa tersebut mengunakan rakit untuk menyeberang, Syarifuddin menyebut warga tujuh desa sangat berharap pemerintah menuntaskan pembangunan jembatan yang mulai kerjakan setahun lalu itu."Kalo tidak siap kami terpaksa pakai rakit terus," kata Syarifuddin warga Desa Padang Rabu (26/12) petang.
Menurut Syarifuddin setiap kali menyeberang warga didesanya harus mengelurkan uang sebagai jasa menyebarang, sekali jalan untuk kenderaan roda dua Rp5.000 sementara warga yang mengunakan mobil harus membayar Rp20.000.-.
Namun pengelola rakit kata Syarifuddin juga memberikan dispensasi kepada warga yang miskin, "Kan kita tahu ada yang miskin juga, orang rakit tidak meminta bayaran," kata Syarifuddin.
Ketujuh desa yang kini terisolir sangat bergantung pada rakit yang sering bocor tersebut. Syarifuddin menyebut bila hujan lebat disertai naiknya permukaan sungai maka warga tujuh desa mulai gelisah pasalnya rakit tidak bisa di jalankan.
Bila sudah begini maka pasokan makanan tidak dapat di bawa kedesa-desa tersebut. "tapi untunglah selama ini belum pernah terjadi, kita harapkan jangan terjadilah," ungkap Syarifuddin setengah takut karena mambayangkan kelaparan massal yang mengancam warga.
karena itulah syarifuddin berharap Jembatan yang mau di bangun tersebut secepatnya dilanjutkan. Bila tidak, kemungkinan bahaya kelaparan tersebut dapat saja terjadi.

Abdya Banjir

2007-12-16T01:31:00.000-08:00

BLANGPIDIE-Hujan lebar mengguyur Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada Jumat (14/12) malam mengakibatkan sejumlah lokasi dilanda banjir. Permukaan air memasuki ratusan rumah, belasan hektar areal tanaman padi terendam dan hanyut serta ratusan meter talud parit dalan dari betun ambruk.

Luapan aliran Krueng Manggeng mangakibatkan kawasan puluhan desa dalam Kecamatan Lembah Sabil dan Kecamatan Manggeng dilanda banjir dengan ketinggian antara 50 sampai 80 cm. Selain memasuki ratusan penduduk, luapan banjir juga merendam badan desa di sejumlah titik lokasi dan meruntuhkan ratusan meter talud beton parit jalan.

Setelah mendapat laporan tentang peristiwa banjir, Bupati Abdya Akmal Ibrahim SH segera bertolak menuju lokasi pada Jumat malam sekitar pukul 22.00 WIB. Bupati didampigi Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakhruddin SPd dan sejumlah staf lainnya dengan menggunakan sejumlah kendaraan roda empat meninjau kawasan Kacamatan Lembah Sabil yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Peninjauan dalam susana hujan lebat masih mengguyur, Bupati Akmal Ibrahim menyaksikan langsung puluhan rumah penduduk mulai tergenang. Beberapa kendaraan yang mengikuti peninjaun itu sempat terjebak dalam genangan banjir, terutama ketika melintasi jalan Desa Tokoh, Lembah Sabil, karena permukaan air merendam ratusan metar badan jalan mencapai ketinggian hampir satu meter.

Camat Lembah Sabil, Salman SH yang mendampingi Bupati Akmal Ibrahim meninjau sejumlah desa yang mulai terendam. Meliputi Desa Meunasah Sokon, Tokoh, Ladang Tuha II, Suka Damai, Padang Kelele, Meunasah Tengoh, Gelanggang Batee, Kuta Paya, dan Ujung Tanoh. Tidak kurang 125 rumah penduduk kawasan ini dimasuki banjir akibat meluap aliran Krueng Manggeng.

Camat Lembah Sabil, Salman SH yang dihubungi Serambi, Sabtu siang kemarin menjelaskan, banjir luapan yang melanda dan menggenangi ratusan rumah penduduk daerahnya sudah mulai surut, namun tidak kurang 15 hektar areal tanaman padi hanyut disapu banjir. Kerugian ditafsir mencapai ratusan juta.

Luapan Krueng Manggeng pada Jumat malam juga mengakibatkan sejumlah titik kawasan Kecamatan Manggeng terendam. Seperti dijelaskan Camat Jasman SPd ketika dihubungi Sabtu siang, kemarin, lokasi parah, Desa Pusu Ingin Jaya, Seuneulop, Paya, Teupin Batee, Sejahtera, dan DesaTokoh Manggeng. Ratusan rumah penduduk kawasan ini dimasuki banjir.

Kecuali rumah penduduk, permukaan luapan banjir juga memasuki Kantor Makoramil dan Mapolsek Manggeng, SD Keude Manggeng, MI/MTs dan MAS yang berada dalam satu komplek di Desa Paya. Kecuali itu, banjir meruntuhkan ratusan meter beton talud parit jalan yang baru dikerjakan.

Menurut Camat Manggeng, Jasman SPd, sekitar 75 meter talud beton parit jalan Desa Pusu Ingin Jaya ambruk sekitar 75 meter di tiga titik. Proyek didanai APBD Abdya 2007 senilai Rp 94 juta itu dikerjakan CV Ubena Daya. Kemudian sekitar 30 meter talud parit jalan Desa Seuneulop juga ambruk diterjang banjir. Proyek tersebut dikerjakan CV Pantas.

Kecuali Lembah Sabil dan Manggeng, peristiwa banjir Jumat malam juga mengenangi sejumlah titik di Kecamatan Babahrot, Tangan-Tangan dan Suaq Setia. Badan jalan raya lokasi Desa Suaq Labu terendam sekitar 50 cm pada Jumat malam. Banjir juga menggenangi badan jalan lokasi depan SMA dan lokasi Pasar Buah Babahrot.

Bupati Akmal Ibrahim kepada menjelaskan banjir yang melanda Kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng pada Jumat malam karena aliran Krueng Manggeng semakin sempit dan dangkal, disamping kurang berfungsinya drainase. Penanganannya akan diupayakan memperebar aliran Krueng Manggeng di beberapa titik dan mengorek kembali aliran sungai yang menjadi sumber masalah tersebut (Zainun Yusuf/Serambi Indonesia)

Dokter Spesialis RSUD Abdya Hengkang

2007-12-13T01:25:00.000-08:00

Dua orang dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Barat Daya hengkang kerena peralatan dirumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya itu tidak lengkap.

Keduanya dr.Zulhajji S.Pog spesialis kandungan dan dr,Dedi Gumilang S.Pa spesialis anak kemudian diketahui bekerja di Rumah Sakit Umum Yulidin Away Tapaktuan Aceh Selatan, padahal keduamasih terikat kontrak hingga akhir Desember 2007.

Menghilangnya kedua medis tersebut diketahui sejak Senin lalu. "kedua dokter itu mulai tidak masuk kerja." kata Kepala Badan Pengelola RSUD Abdya drg.Syarifuddin yang dihubungi Kamis (13/12) siang.

Kedua Dokter tersebut juga meninggalkan sepucuk surat berisi pesan keduanya mengundurkan diri. Dalam surat yang diterima pihak Rumah Sakit Selasa (11/12) kedua dokter menyebutkan alasan mereka mengundurkan diri karena keterbatasan alat yang dimiliki Rumah Sakit tersebut.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten setempat memberhentikan empat dokter karena dinilai melanggar kontrak kerja dengan membuka praktek, namun kemudian dua diantaranya di kembalikan, seorang lagi dr.Jannuar S.Pb memilih bekerja di sebuah rumah sakit Kabupaten Pidie. Sementara satu dokter Dr.M.Dirga lainnya memilih menuntut Pemerintah Abdya ke Pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh akhirnya mengabulkan tuntutan dokter yang menuntut pemerintah tersebut. Kasus tersebut hingga kini belum tuntas, karena Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengajukan proses banding.

Kini RSUD yang sudah bertipe C sudah tidak memiliki dokter spesialis, disamping itu rumah sakit tersebut minim peralatan medis, sehingga banyak pasien yang di rujuk ke Rumah Sakit Di Wilayah Tapaktuan Aceh Selatan atau Rumah Sakit di Meulaboh Aceh Barat.

Aku Ketemu Sabat Lama di Calang

2007-12-13T01:19:00.000-08:00

Tak kusangka selasa lalu aku ketemu kawan2 lama, mereka sahabat ku saat kuliah dulu, ada agung, mardhan, dan si Intan atau SKI.

liputan sampai ketinggalan ke asikan gobrol dengan mereka... hahaha

semoga jumpa lagi

Tentang Nagan Raya dan Gejolak Politiknya

2007-12-11T01:33:00.000-08:00

Seunagan begitu nama sebuah wilayah di Pantai Barat Aceh. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 2 Juli 2002 wilayah ini kemudian ditetapkan Kabupaten, Namanya berganti Nagan Raya, sebelumnya admistrasi wilayah ini tunduk pada Kabupaten Aceh Barat sebagai kabupaten induk sebelum pemekaran.

Selain nama, Seunagan ada Jeuram, wilayah ini dulunya sebuah kampung tua, namun kini menjadi kota kecil di Aceh. Dulunya Jeuram dikenal tempat berdiamnya para raja, hingga kini pun keturunan raja-raja itu masih mendiami Jeuram.

Meski zaman sudah berganti namun para keturunan raja disana masih memiliki pengaruh pada wilayah itu, bahkan sejak mareka masuk menjadi penentu kebijakan di tubuh pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

Akibatnya, kaum intelktual disana banyak yang menilai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah kabupaten Nagan Raya itu tidak akan menguntungkan rakyatnya.

Berbagai persoalan kebujakan yang dianggap merugikan rakyat adalah soal pembebasan tanah, di sebuah kawasan di wilayah itu, pemerintah membeli tanah untuk kebutuhan pemerintah sebesar Rp250/permeter.

Kebijakan yang dibuat saat konflik itu kini menimbulkan protes dari rakyat. Kebijakan lain adalah sentralisasi pembangunan, dan yang utama adalah birokrasi di Kabupaten Nagan Raya Lebih banyak berasal dari kaum ninggrat, terutama pejabat pengambil kebijakan.

Riak politik terus mewarnai kabupaten itu sejak pemekaran, hingga akhirnya menjadi besar setelah seorang keturuan raja di wilayah itu terpilih sebagai Bupati Nagan Raya lewat proses pemilihan Kepala Pemerintah Nagan Raya 11 Desember 2006 silam.

Kaum nigrat kembali berkuasa dan menguasai birokrasi pemerintahan di kabupaten itu, inilah penyebab riak politik di sana.

Kaum oposisi di Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas cendikiawan, politisi dan aktifis berpendapat bahwa birokrasi diwilayahnya rentan korup,ini dibuktikan dengan bergulirnya kasus korupsi di pengadilan, mulai dari money loundering hingga korupsi kasus pembangunan jalan.

Tidak hanya itu, Kejaksaan Aceh di Nagan Raya kini juga sedang memeriksa sejumlah kasus korupsi lainnya yang dilaporkan warga.

Sejumlah lembaga yang bergerak pada pemantau pemerintahan juga mendapat berbagai laporan tentang kasus korupsi di Kabupaten itu. Askhalani, Maneger Program Monitoring Rehabilitasi & Rekontruksi Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh menyebutkan partisipasi masyarakat melaporkan kasus korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah di Kabupaten Nagan Raya sangat tinggi.

"Kini kasus-kasus itu sudah kita teruskan kepada penyidik kejaksaan dan kepolisian, bahkan KPK" kata Askhalani di Banda Aceh.

Berbagai kasus yang dilaporkan warga dan sudah ditangan penyidik diantaranya Kasus indikasi korupsi pengembangan rawa dan saluran pembuangan Lhok Geulumpang senilai Rp900 juta dan Indikasi 12 kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Kabupaten Nagan Raya APBD II 2003 sampai 2006 sebesar Rp.86 Milyar.

Namun karena proses pengusutan kasus -kasus tersebut tidak juga sampai kepada pengadilan, sehingga mengakibatkan warga Nagan dengan para oposisi di Kabupaten itu tidak puas, hingga berbagai aksi demontrasi dilakukan.

Zuhri, Seorang politisi di Kabupaten itu memiliki pendapat bahwa pihak kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Nagan Raya, "Bila mereka adil kasus tersebut pasti sudah disidangkan dan pelakunya sudah diseret ke penjara. Namun yang terjadi sebaliknya. Ini jelas keadilan tidak didapat oleh rakyat," kata Zuhri.

Berbagai aksi dilakukan, mulai dalam jumlah kecil hingga ribuan sudah terjadi di kabupaten Nagan Raya, Aksi demo tidak hanya dilakukan di Nagan Raya namun juga di Banda Aceh. Namun kasus tersebut tidak juga di tindak lanjuti oleh penegak hukum.

Hingga akhirnya sekitar 7000 warga Senin (10/12) lalu mendatangi DPRK Nagan menuntut Bupati Nagan Raya T Zulkarnaini di nonaktifkan. Akibat aksi tersebut berbagai pendapat mulai muncul, karena dinilai riak politik tersebut bisa merusak kedamaian di Aceh.

Satu diantaranya Interpeace Aceh Program (IAP) yang merupakan lembaga perdamaian internasional yang berkedudukan Swiss. Lewat Fachrul Razi, Koordinator Program/Koordinator Distik Barat Selatan Aceh Interpeace Aceh Program (IAP) mengharapkan kelompok bertikai di Nagan Raya untuk menjaga perdamaian di Nagan Raya.

Fachrul sangat menyesalkan pada tindakan dari pihak yang bertikai pada upaya yang mengarahkan pada aspek pelanggaran hukum (kriminalitas). IAP Menghimbau kepada kelompok-kelompok yang bertikai untuk menahan diri dan membawa penyelesaian ini secara demokratis, bermartabat dan rasa kekeluargaan.

Menurut Fachrul, masyarakat juga dihimbau tidak terprovokasi dengan konflik yang mudah mempengaruhi masyarakat. " Sangat disayangkan, karena akan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat di Nagan Raya secara menyeluruh." Katanya

Menurut pemantauan IAP di lapangan, jika konflik dibiarkan akan menyebabkan kondisi yang lebih parah dengan munculnya konflik baru di masyarakat. Tentunya kedepan akan sulit membangun Nagan Raya dari konflik horizontal yang terjadi.

IAP mendukung kepada pihak yang bertikai untuk menghentikan konflik dan duduk bersama dalam menyelesaikan secara bijaksana, arif dan kepala dingin. Disisi lain, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga perdamaian yang abadi di Nagan Raya.

Demikian juga dengan Peran Polisi juga menjadi apresiasi bagi Interpeace Aceh program untuk menegakkan hukum dan keamanan di Nagan Raya. Sementara Juru Bicara KPA Ibrahim KBS menyebut konflik di Nagan Raya dapat diselesaikan secara adat dan bijaksana.

Namun berbagai pendapat untuk menyelesaikan sengketa di Kabupaten itu hingga kini belum dilakukan. Baik oleh Pemerintah hingga warga. Meski begitu semua pihak yang ditanya menghendaki mereka hidup tenang di wilayah dengan luas 3.928 km² tersebut.

Kelompok Bertikai Di Minta Jaga Perdamaian di Nagan Raya

2007-12-10T20:24:00.000-08:00

Berkaitan dengan panasnya konflik di Nagan Raya antara beberapa pihak, Interpeace Aceh Program (IAP) yang merupakan lembaga perdamaian internasional sangat menyesalkan pada tindakan dari pihak yang bertikai pada upaya yang mengarahkan pada aspek pelanggaran hukum (kriminalitas). IAP Menghimbau kepada kelompok-kelompok yang bertikai untuk menahan diri dan membawa penyelesaian ini secara demokratis, bermartabat dan rasa kekeluargaan.

Konflik harus diselesaikan secara bijaksana

Masyarakat juga dihimbau tidak terprovokasi dengan konflik yang mudah mempengaruhi masyarakat. Sangat disayangkan, karena akan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat di Nagan Raya secara menyeluruh. Menurut pemantauan IAP di lapangan, jika konflik dibiarkan akan menyebabkan kondisi yang lebih parah dengan munculnya konflik baru di masyarakat. Tentunya kedepan akan sulit membangun Nagan Raya dari konflik horizontal yang terjadi. IAP mendukung kepada pihak yang bertikai untuk menghentikan konflik dan duduk bersama dalam menyelesaikan secara bijaksana, arif dan kepala dingin. Disisi lain, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga perdamaian yang abadi di Nagan Raya.

IAP mendukung pernyataan KBS

IAP juga mendukung pernyataan Juru Bicara KPA Pusat, KBS dalam pemberitaan di beberapa media massa yang mengharapkan konflik di Nagan Raya dapat diselesaikan secara adat dan bijaksana. Peran Polisi juga menjadi apresiasi bagi Interpeace Aceh program untuk menegakkan hukum dan keamanan di Nagan Raya.

Interpeace Aceh Program mendesak semua pihak untuk dapat menahan diri dan menjaga perdamaian secara kolektif dan iklash. Jangan sampai konflik yang terjadi dapat merusak harapan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Banda Aceh, 10 Desember 2007

Koordinator Program/Koordinator Distik Barat Selatan Aceh

Interpeace Aceh Program (IAP)

Fachrul Razi

Email: frazi_polui@yahoo.com

Office : Jalan Sultan Mansyursyah No. 75

Peuniti - Banda Aceh

HP. 085277596822

339 Pengawai Honorer Pemkab Abdya Terima SK CPNS

2007-12-10T20:17:00.000-08:00

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Senin (10/12) menyerahkan Surat Keputusan (SK) 80 persen kepada 339 Pegawai Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

339 pegawai itu terdiri dari golongan I,II dan III. Golongan Ic sebanyak13 orang, I a sebanyak 2 orang, sementara golongan IIc berjumlah 38 orang dan IIb sebanyak 25 orang. Berikutnya 207 pegawai honorer untuk golongan IIa, Sementara golongan IIIa berjumlah 54 orang.

Masa kerja 339 pegawai honorer yang lulusan formasi 2006 terhitung sejak 1 Januari 2007, mereka akan ditempatkan menjadi tenaga pendidikan sebanyak 94 orang, tenaga kesehatan 45 orang, tenaga penyuluh 7 orang dan untuk tenaga administrasi sebanyak 193 orang.

Pada saat bersamaan Pejabat Pemeintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga mengumumkan kelulusan pegawai honorer formasi tahun 2007 yang terdaftar dalam data base. Jumlah nya sebanyak 86 orang, dari jumlah itu 2 orang dari tenaga pendidikan, 3 orang tenaga kesehatan, 4 orang tenaga medis, 8 orang penyuluh pertanian dan 69 orang dari tenaga administrasi.

Kepada para pegawai honorer yang dinyatakan lulus pejabat tersebut mengharapkan agar segera mendaftar serta melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, “KIta harapkan agar mereka segera mendaftar," Susan Sukri S.Ag mewakili Kabag Kepegawaian Drs.Tantowi SE.

339 Pengawai Honorer Pemkab Abdya Terima SK CPNS

2007-12-10T20:07:00.000-08:00

TUJUH TAHUN LIMA PULAU TENGGELAM

2007-12-10T19:51:00.000-08:00

Bencana alam yang terjadi di Aceh dan pemanasan global yang melanda bumi serta abrasi pantai telah mengakibatkan lima pulau di Gugusan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tenggelam.

Sebuah lembaga penelitian yang bergerak pada lingkungan kelautan melaporkan lima pulau lainnya juga akan tenggelam. "Pulau-pulau itu akan tenggelam, tinggal menghitung hari saja," kata Tajuddin, Ketua Aceh Ocean Coral (AOC) di Banda Aceh. Senin (10/12) siang

Gugusan Kepulauan Banyak dengan luas sekitar 138 kilometer bujur sangkar itu merupakan gugusan kepulauan yang berada di Samudera Indonesia, atau sekitar 58 Kilometer dari Singkil, Ibukota Kabupaten Aceh Singkil.

Menurut Tajuddin Penelitian November hingga Desember menemukan fakta bahwa penyebab kelima pulau tersebut tenggelam karena peristiwa gempa yang menurunkan permukaan daratan pulau-pulau tersebut.

Namun penyebab utama pulau-pulau tersebut kini menjadi samudera raya karena pemanasan global yang telah menaikkan muka air laut. "Satu contohnya tenggelamnya pulau Sianjai, itu bukan kerena gempa namun semakin tingginya permukaan air laut," ungkap Tajuddin

Pulau Sianjai menurut Tajuddin tenggelam dua tahun sebelum bencana gempa dan tsunami terjadi, "jadi bukan kerena gempa, namun karena permukaan air laut yang kian tinggi," sebut Tajuddin.

Kelima pulau yang tenggelam dalam tujuh tahun terakhir adalah, Pulau Malelo, Pulau Sikandang Kecil, Pulau Kucing, Pulau Gosong Sianjai dan Pulau Jawi- Jawi.

Sementara lima pulau yang kini terancam tenggelam adalah Madang Kati, Madang Besar, Pulau Ujung Tapus dan Rangit Kecil.

Para aktifis lingkungan juga menemukan rig pengeboran milik Perusahaan Santa Fe asal Amerika yang melakukan pengeboran di Pulau Gosong Sianjai pada tahun 1970-1972.

Dalam gugusan pulau banyak jumlah pulau di wilayah itu berjumlah 99 pulau besar dan kecil, pulau-pulau yang tenggelam tadi masuk dalam kategori pulau kecil, "Bila dibandingkan dengan pulau balai atau Pulau Nibong memang pulau tersebut kecil," ungkap Tajuddin

Namun menurut Tajuddin seperlima luas Pulau Balai sendiri sudah tenggelam, "ini sudah sangat menghawatirkan," kata Tajuddin

Di Pulau Balai kini di huni sekitar 3.500 warga dari berbagai etnis, sementara di Pulau Nibong kini didiami sekitar 3000 an warga. "dipulau lain juga ada, namun dua pulau itu yang dominan di huni warga," kata Tajuddin.

Aktifis lingkungan itu juga menyebut, kondisi warga paska bencana tsunami dan gempa yang terjadi 26 Desember 2004 dan bencana gempa dahsyat 28 Maret 2005 atau dikenal dengan bencana gempa nias sangat memprihatinkan.

Tajuddin menyebut selama ini perhatian pemerintah, NGO, Lembaga PBB sangat minim pada wilayah itu. "Semoga kedepan wilayah yang terisolasi itu menjadi wilayah prioritas bantuan,"Harap Tajuddin

HARIMAU OH HARIMAU

2007-12-06T01:49:00.000-08:00

Muka Samsunir (48) masih tampak pucat, tatapannya kosong, sesekali ia tersenyum kepada lawan bicaranya.

Parut luka bekas cakaran harimau di telinga kanannya sudah mengering, begitu juga dengan luka di lengan kirinya. Meski bisa diajak berbicara, namun kondisi badannya masih saja lemah.

Istrinya Agusni (35) menyebut suaminya itu masih sangat ketakutan, mereka pun enggan keluar rumah baik siang maupun malam hari, peristiwa Jumat dua pekan silam masih membekas di ingatan mereka.

Terlebih lokasi tempat suaminya diterkam terpaut 100 meter dari kediaman mereka di Desa jambo Papeun, Kecamatan Meukek Aceh Selatan

Agusni menyebutkan saat itu pekikannyalah dan tatapan yang membuat harimau tersebut berlalu meninggalkan Samsunir yang sudah bersimpah darah

"Mata kami saling tatap," kata Agusni menyebut suaminya diterkam dari samping kanan. "Abang sudah jatuh dan tidak bergerak lagi, baju penuh darah." katanya

Saat Samsunir di terkam raja rimba itu, jaraknya Agusni cuma dua meter dari suaminya, "Kami memang tidak tahu ada harimau disana," kata Agusni sambil menyebut dirinya juga tidak memiliki firasat apapun saat membersihkan kebun di kaki bukit dekat rumahnya itu.

Pekikan Agusni disertai menyebut kebesaran Tuhan membuat Harimau beringsut mundur dan kemudian menjauh. Agusni lantas memapah suaminya kerumah, baru kemudian ia memberitahukan warga untuk seterusnya di bawa kerumah sakit.

Mata Samsunir masih tampak nanar, bicaranya masih belum terlalu pas, "telinga saya masih sakit," ucapnya

Sang istri mengambarkan, lompatan harimau yang menerkam leher suaminya membuat telinga kanan masih sering mengeluarkan darah. Karena itu dibutuhkan perawatan yang intensif.

Satu harapan suami istri tersebut, Jauhkan kami dari harimau, karena bila tidak bagaimana kami hidup, usaha kami hanya dari berkebun," kata Agusni.

Sementara itu, harapan agar harimau menjauh dari kampung mereka juga disampaikan Sasmin. Kepala Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek Aceh Selatan itu menyebut 400 KK atau 1800 jiwa warganya kini hidup dalam trauma

200 warganya sudah memilih hijrah keluar kampung karena takut dan trauma dengan harimau dan 120 orang diantaranya kini berada Di Alue Gani, Aceh Barat, bekerja pada pembukaan perkebunan sawit milik sebuah perusahaan. "mereka babat hutan untuk lahan sawit," kata Sasmin.

warga di wilayah lain yang kini mengalami trauma berat akibat amuk harimau berada di sekitar kaki bukit gunung rotan Peulumat labuhan Haji timur.

Samsuni Sekdes Limau Saring menyebut banyak warga yang tidak berani berkebun yang berada di bukit gunung rotan. "pala busuk dibatang, begitu juga dengan nilam, alaihai bang pokoknya menederita sekali lah warga disini," katanya

Samsuni menghempaskan nafas panjang, menurutnya kebun - kebun warga disekitar hutan tidak lagi dapat dimanfaatkan, bisa saja dijambangi bila pergi secara berkelompok. "ada beberapa warga, tapi jumlahnya sangat sedikit," kata Samsuni

meski beberapa Harimau yang mengancam warga seudah ditangkap namun rasa khawatir masih saja ada. terlebih sang pawang harimau masih menempatkan perangkap sebagai rumah terakhir sang raja rimba.

Harimau Jahat Sama Dengan Pencuri

Meski Harimau digelar raja rimba, namun binatang buas rupanya sangat takut manusia pada manusia, menurut pawang harimau bila dia melihat manusia maka harimau tidak akan mendapat rezeki selama 44 hari, karena itulah, harimau selalu menghindar bila bertemu dengan manusia. "itu memang sudah sumpahnya," kata Sanusi (28).

Anak muda ini adalah putra Sarwani Sabi (67) seorang pawang harimau yang berdomisili di Tanjung Pereumbeu Kecamatan Kaway 16.

Sanusi dan Abangnya Zulkarnain alias Sikon atau akrab disapa Dukun kini mengurusi lima perangkap yang ditempatkan Desa Jambo Papeun, Bukit Mas, Drien Jalo dan Alue Beno.

Mereka di bantu Samsuni Sekdes Limau Saring yang bertindak sebagai Asisten Sarwani Sabi Sang Pawang.

Menurut Sanusi Harimau juga bisa menjadi pelindung bagi manusia, bisa juga menjadi penunjuk jalan bila kita tersasar di dalam hutan rimba. "Harimau akan menuntun pulang," Kata Sanusi

Harimau sering juga memberi tanda bahaya kepada manusia yang beraktifitas di tengah rimba atau berkebun di kaki bukit.

Bila kita melihat ada bekas cagaran di jalan setapak merintangi jalan, maka manusia di minta oleh raja rimba untuk tidak melewatinya, namun bila cakaran harimau lurus sering jalan setapak maka mara bahaya tidak akan ada. "Mereka sangat mengerti hutan, jadi bila harimau memberi tanda pahamilah itu karena mereka pelindung manusia," kata Sanusi

Tanda lain yang diberikan harimau bagi manusia yang berkatifitas di dalam hutan adalah suaranya, Bisanya harimau mengaum besar sebagai tanda bahaya.

Sang pawang muda ini menyebutkan biasanya, bila harimau mengaum menandakan ada harimau lain yang berniat jahat, bila ia mampu mengusirnya maka harimau akan bertarung, namun bila harimau tamu dirasa lebih kuat maka harimau tadi akan pergi menjauh, dan memberi tanda agar manusia jangan mendekati wilayah tersebut.

Bagi para pawang, harimau jahat yang sudah ditangkap, sama dengan seorang pencuri, kebiasaannya jahat akan terus dilakukan, Harimau yang sudah melanggar sumpah tidak dapat kembali dalam komusitasnya. "Bila kembali maka akan dibunuh oleh yang lain karena telah melanggar sumpah, karen itu mereka tidak kembali lagi," kata Sanusi.

Kebiasaan jahat harimau meski sudah ditangkap kemudian dilepaskan lagi akan terus terjadi, "nanti kalo dilepaskan yang sudah ditangkap ini, maka akan makan orang dan ternak lagi, jadi jangan dilepas," kata Sanusi.

Binatag buas seperti harimau merupakan satu dari sekian banyak mahluk Allah yang harus dilindungi karena itu yang ditangkap bukanlah harimau yang baik, namun harimau yang masuk perangkap merupakan harimau jahat yang suka memangsa manusia tau ternak.

"Perangkap yang dibuat adalah tempat terakhir bagi harimau jahat, dan hanya yang jahat yang masuk, yang baik tidak akan masuk, itu memang sudah janjinya," kata Sanusi.

Harimau juga punya kebiasaan dan pantangan, para harimau juga memiliki seekor pemimpin, dan mereka juga punya wilayah, "kira-kira samalah dengan manusia," ungkap Sanusi, bila demikian bagaimana bila seorang pencuri dilepaskan meski telah di bina dalam penjara.? Sanusi menjawabnya dengan senyum.

Masih Ada air mata Di Singgahmata

2007-12-06T01:45:00.000-08:00

Singgahmata adalah nama sebuah pengunungan di wilayah Kabupaten Nagan Raya, diwilayah itu juga sebuah kemukiman tumbuh sejak ratusan tahun silam, tidak ada ada catatan kapan kemukiman yang bernama Beutong Ateuh itu hadir, namun kini sekitar 3.000 jiwa hidup di wilayah dengan lahan pertanian yang subur tersebut.

Beutong berada dibatas Kabupaten Nagan Raya dan Takengon Aceh Tengah, meski secara administasi kawasan itu tunduk ke Kabupaten Nagan Raya, namun warga disana lebih senang ke Takengon, alasannya sederhana. Takengon lebih mudah dijangkau, hanya satu jam perjalanan darat menuju kota dingin di Aceh itu.

Sementara jarak tempuh menuju Jeuram sebagai pusat administasi kabupaten Nagan Raya sekitar satu jam setengah atau 90 menit. itu pun bila kondisi jalan tidak longsor. Bagi warga tingginya pengunungan singgahmata adalah alasan utama menomor duakan Nagan Raya. Puncak Gunung Singgahmata tingginya kira-kira 3.000 meter dari permukaan laut.

Alasan lain mengapa Nagan dinomor duakan karena bantuan untuk pembangunan untuk Beutong Ateuh sering "habis" di tengah pengunungan, yang dibangun disini hanya sisanya saja," kata seorang warga.

Wilayah Beutong Ateuh dengan sebuah sungai di lembah singgahmata itu lebih dikenal dengan karena sebuah tragedi pembunuhan Ulama karismatik Aceh Tgk Bantaqiah dan 52 santrinya pada Jumat 23 Juli 1999. Peristiwa kemanusiaan itu telah membuat kesedihan warga diseluruh dunia, dan hingga kini otak pelakunya belum juga terungkap.

Tragedi kemanusian itu telah membuka mata seluruh dunia, namun perhatian kepada beutong Ateuh dengan kehidupan warganya yang sederhana itu belum seluruhnya berubah, meski status Kemukiman dengan empat desa tersebut memang sudah menjadi kecamatan persiapan, namun mayoritas rumah disana masih beratap daun rumbia, hanya beberapa rumah saja yang kondisinya baik, itupun masih jauh dari kesan sehat.

Lantas pedulikah anda pada Beutong Ateuh

Ibu tiri Tak kasih Makan Sinta Mati Kelaparan

2007-12-06T01:37:00.000-08:00

Kejamnya ibu tiri kembali terjadi, kali ini di Kabupaten Aceh Barat Daya. Balita bernama Sinta (4) mati kelaparan karena ulah ibu tirinya yang tidak memberinya makanan.

Jumat (18/5/2007) sekitar pukul 14.00 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya nyawa Sinta tidak dapat diselamatkan lagi. Medis di Rumah sakit milik Pemkab Abdya itu menyebut Sinta meninggal karena kekurangan cairan karena tidak diberikan makanan.

Sekujur tubuh Sinta juga ditemukan memar, diduga kuat karena penganiayaan, hal tersebut dikuatkan dari hasil visum medis. "Ada lembam-lembamnya," kata Tokoh Masyarakat Babahrot, Hermansyah.

Sejumlah warga meyakini kekerasan fisik yang dialami Sinta karena ulah Ibu tirinya, Cut Asma yang kini dalam pengamanan polisi. "Namun ini semua harus dibuktikan dulu oleh pihak kepolisian," Kata Hermansyah.

Sinta sempat dirawat oleh petugas puskesmas Babahrot, namun karena kondisinya sudah kritis, Sinta dilarikan ke RSUD Abdya.

Sejumlah sumber warga menyebut Sinta adalah gadis kecil periang, ia ditinggal sudah mati sang ibu ketika berusia tiga tahun.

Ayahnya Jamain (40) kemudian meminang Cut Asma warga Alue Dama Babahrot mengantikan peran Ibu Sinta mengasuh dan membesarkan Sinta.

Warga dan kerabat Sinta terlihat sedih mengetahui kematian anak malang tersebut. Sebagian mengecam pelaku biadab yang tega-teganya menganiaya Sinta. dan akhirnya ibu tiri itu harus berurusan dengan polisi

Kisah Pejuangan Siti Yang Malang

2007-12-06T01:35:00.000-08:00

Matahari beranjak turun, Satu demi satu papan penopang rumah Siti Amra, 60. Warga Desa Pulau Kayu kecamatan Susoh. Selasa (24/1) petang di bongkar.

Ditempat itu Pemerintah akan membangun terminal tunggu bandara pulau kayu. Siti menolak tanahnya digunakan sebelum pemerintah membayarnya dengan harga yang pantas.

Siti yang menghuni rumah itu masih saja terdiam, sesekali dia melihat aksi belasan polisi pamong praja Kabupaten Aceh Barat Daya lalu lalang membawa helai demi helai papan rumahnya.

Tidak hanya papan rumahnya, Peralatan rumah seperti rak piring dan peralatan dapur milik Siti pun diboyong ke dalam satu truk berwarna kuning milik pemkab Abdya.

Sesaat kemudian dinding rumah siti sudah lepas dari "warangakanya", tidak ada lagi pelindung hujan dan angin. "Bakar saja rumah ini," pinta Siti sambil sesekali membanting kepalanya kedinding kamar.

Hanya ada satu kamar di rumah reot milik Siti, selebihnya ruang tamu, ada juga dapur yang terletak dibelakang rumah. Rumah tersebut berbentuk panggung, ukurannya sangat sederhana tidak lebih dari 5X4 meter.
Polisi Pamong Praja terus saja membongkar rumah tempat Siti membesarkan putra dan putrinya. "Saya tidak mau keluar dari rumah saja, bakar saja," pekik nenek tua itu.

Siti kemudian diam, "kalo kalian bawa saya keluar saya akan bunuh diri," Kata siti sambil mengambil mengambil penghancur sirih "cubek" yang sedari awal di genggamnya.

Ujung Cubek diarahkan keperut bagian bawah, "coba saja berani kalian," Ucap Siti. Melihat hal itu Yusbar komandan Polisi Pamong Paraja berusaha membujuk Siti. Namun upaya Yusbar di sambut dengan makian. " Pergi kalian biarkan saja saya mati disini," Kata Siti.

Upaya membujuk Siti kemudian dilakukan oleh Keucik Pulau Kayu, Erni. " Ayolah Mak Lot, Nanti kita selesaikan," bujuk Erni. Upaya Erni juga tidak mendapat sahutan dari nenek yang disapa Mak Lot.

Kasat Serse Iptu Sunaryo sepertinya tidak mau berlama-lama, Negosiasi yang dilakukan tidak juga membuahkan hasil, Yusbar Kemudian diperintahkan oleh Iptu Sunaryo untuk merebut "Cubek".

Beberapa Polisi Pamong praja kemudian berhasil merebutnya. Sempat terjadi aksi-saling dorong di dalam "gubuk" Siti. Karena anak-anak serta beberapa cucu nenek tua itu menyerbu masuk kerumah, setelah Polisi Pamong Praja merebut cubek milik Siti. "Jangan ganggu ibu saya," Seorang cucu laki-laki Siti kemudian mendorong polisi pamong praja yang mengambil cubek Siti.

Sambil meronta-ronta karena tangannya dipegang erat siti kemudian memekik. "Koruptor, jangan kalian ambil rumah ku, bakar saja, tembak saja saya biar kalian puas," pekik nenek itu sambil terus meronta-ronta.

Kemudian Siti lemas, "kemungkinan" pingsan, cucunya kemudian memberikan Siti air, "Ini air nek," Ucap sang cucu pelan. Sementara Putri Siti membasahi kerut wajah Siti. " Mak..Sadar mak," Ucap putrinya.

Beberapa saat kemudian Siti siuman, Kemudian dia meronta lagi, "Bunuh saja saya," Ucap Siti dengan suara agak pelan.

Anaknya kemudian merebahkan Siti kepangkuannya, " Ayo Kita pulang kerumah saya saja," Ajak putrinya. Namun Siti juga tidak mau. " Biar saya mati disini," Ucap nenek yang telah kehilangan suaminya.

Setelah dibujuk, tepat pukul 19:00 Siti baru keluar dari rumahnya. Putra tertua Siti Zulhalmi mengendong Ibunya keluar dari rumah menuju kediamannya di Desa yang sama.

Setiba dirumahnya, siti dilarikan kerumah sakit, Ia mendapat perawatan intensif dari dokter dirumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. "Sakit darah tinggi nenek kambuh," Kata salah satu kerabat Siti.

Pembongkaran paksa rumah Siti dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mendapat dukungan dari Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Pemkab Aceh Barat Daya sempat mendatangkan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, Ardi Johan SH beserta beberapa stafnya ke rumah Siti.

Perintah pembongkaran dikeluarkan Asisten Administrasi dan keuangan Sekdakab Aceh Barat Daya, Ir H M Yunus, SH. "kita sudah mendapat suratnya," kata Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Abdya, Hasbi Hasan, S.Sos kepada wartawan Selasa (24/1) di lokasi pembongkaran.

Apa yang diperjuangkan Siti tidak lain untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, Menurut Zulhalmi ibunya tidak menolak pembangunan bandara tersebut, "namun janganlah paksa ibu untuk menerima harga yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp 20.000/meter untuk tanah produktif dan Rp 5.000, untuk tanah yang kurang produktif.

"Semua tanah kami harus dibayar Rp 20.000/meter, tidak ada lagi tanah perbedaan antara tanah produktif dan yang tidak produktif," kata Zulhalmi

Kuasa hukum Siti, Mustikal Saputra, menentang aksi eksekusi itu, Mustikal menyebut pemerintah telah melanggar Hak Azazi Manusia tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. "Jelas mereka telah melanggar HAM," kata Mustika. Terlebih, katanya, pemerintah tidak mengunakan peraturan baru tentang pengadaan tanah untuk kepentingan hukum."Tanah itu dalam proses persengketaan belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses itu telah cacat hukum," kata Mustikal

Dengarkan Nara FM

2007-12-06T01:30:00.000-08:00

Pak Hasan bergegas menghidupkan sepeda motor honda miliknya, tak lupa pria 53 tahun ini melipat kertas yang sejak sore itu di orat-oretnya. Namun langkahnya terhenti di halaman rumahnya, teringat kembali daun tembakau kering serta daun nipah kegemarannya.

Pria yang selalu memakai peci kusam itu masuk kedalam rumahnya di Desa Keude Neulop Seunagan Timur meninggalkan sepeda motornya dalam keadaan hidup, ia pun lantas menyambar tembakau dan daun nipah itu dari atas meja dan memasukkannya kekantong baju bersama lipatan kertas tadi.

Sebagian rambut pria gaek ini sudah beruban dan kekuningan, anehnya semangatnya tetap tinggi terlebih hobi dan kebiasaannya dimasa kecil dulu kembali timbul. “saya suka berpantun,” sebut Hasan polos

Sementara itu dari ruang siar studio Nara FM, Saiful menyapa pendengar setianya disertai musik debuhan rapai geleng dan seurune kale. “Assalamu’alaikom Warah matullah hi wabarakatuh, kawom mak yang meutuwah kawom ayah yang that mulia, mangat that hatee nibak malam nyoe kameurumpok lom dengon ulon tuan cut bang Saiful ngon cut bang rizal kaneupeungon rakan syedara banmandum dua gee namploh menet ukeu dari poh jinoe poh saat nyoe troh bak poh sitengoh siploh malam euntek nibah acara saban malam geutanyoe hana laeen nynkeh bak acara Asam Sunti Gulee Jruk Masam Keueeng (ASGJMK). Kamoe lakee bak malamnyoe beusehat tuboh beumangat asoe beujioh nibak bala, Amin, yarabbal,a’lamin.

Kemudian Saiful masih dengan logat Aceh kembali menyapa, puhaba rakan syedara banmandum yang tengoh dengoe Radio nibak Acara Asam Sunti Gulee Jruk Masam Keueeng yang na di Kuta Nagan Raya yang tha geutanyoe cinta Yangna di Meulaboh Aceh Barat, di Aceh Jaya, di Aceh Barat Daya, di Takengon, di Sigli dan dipatpat mantong yang meutumee frekwensi kamoe nyankehbak 103,3 Nara Fm Radio yang phon thatna di Nagan Raya.

(Assalammu’alaikum Wr……….Wb!
Kaum Ibu yang paling tuah Kaum Ayah Yang paling mulia…..dengan senang hati pada malam ini malam yang paling mulia bertemu lagi dengan Saya Cut Abang Saiful dengan Cut Abang Rizal yang sudah siap kami kunjung Saudara semua dua kali enam puluh menit kedepan dari pukul saat ini hingga kepukul tuntas nanti ke pukul setengah sepuluh malam nanti dalam acara seperti biasa tiada lain dalam acara ASAM SUNTI GULEE JRUK MASAM KEUENG. Di acara ini bagi saudara semua ada yang mau mengirim pantun him ataupun sepucuk hikayat Aceh. Kami mimi do’ain semoga pada malam ini sudara sehat-sehat semua dan semakin jauh dari bala Amin…….. Yarabbal a’lamin
Apa kabar Saudara semuanya yang lagi ikut dalam Acara Asam sunti Gulee Jruk Masam Keeng, Baik Yng berada di kawasan Nagan Raya Yang Paling kita cintai baik juga yang berada di Aceh Barat Meulaboh, Aceh Barat Daya Blang Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah Takengon, Sigli Dan dimana Saja yang dapat terjangkau Frkwensi kami hannya di 103,3 Nara Fm Radio pertama di Nagan Raya)

Asam Sunti Gulee Gruek Masam Keung sebuah program yang diluncurkan oleh Nara FM sebagai radio pertama di kabupaten nagan raya untuk melestarikan budaya dan kebiaaan masayaraat aceh terutama warga di kabupaten nagan raya

Program ini lah yang mengusik pak hasan, sebab program tersebut dirinya bisa menyalurkan hobi dan kebiasaannya dimasa kanak-kanak dulu. Saya sudah tua, selama ini pantun atau tebak tebakan itu hanya ada saat acara-acara resmi atau pesta perkawinan yang digelar terutama saat acara intat linto atau lebih dikenal dengan mengantarkan mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan

Kerinduannya dimasa lalu, dengan berpantun yang berisikan nasehat-nasehat dapat diaktulisasikannya lewat program yang disiarkan oleh nara FM mulai pukul 19.30 hingga 21.30 wib tersebut.

Ardiansyah Direktur radio Nara menyebutkan upaya melestarikan budaya aceh lewat program etnik tersebut sangat digemari oleh masyarakat aceh terutama di kabupaten nagan. kata dia kesenian aceh yang bertutur seperi halnya pantun atau dalam bahasa lokal di Nagan disebut seumapa dan juga hiem banyak yang sudah memudar bahkan telah lama hilang karena masuknya budaya luar.

Namun sebulan program ASGJMK disiarkan masyarakat mulai kembali bergairah, kata Ardi sapaan direktur nara itu, setiap program ASGJMK di siaran tidak kurang 200 sms dan 50 telefon masuk ke ruang siar berinteraksi langsung antara pembawa acara dan pendengar. "pantun dan hiem menjadi media komunikasi bagi pendengar," sebut Ardi

Wisata Pulau Banyak

2007-12-06T01:26:00.000-08:00

Potensi yang terlupakan

Pulau Banyak, demikian nama kawasan kepulauan yang terletak di barat laut Kabupaten Aceh Singkil. kawasan pulau yang menyimpan seribu pesona itu seolah karam ditengah samudra indonesia.

keindahanya sirna dan hanya dapat dinikmati oleh 3000 an warga yang mendiami kawasan itu.

Dengan Jumlah pulau sekitar 99 buah, Kawasan pulau banyak merupakan aset berharga bila dikelola dengan sistem moderen, namun pemerintah disana seakan engan menjadikan puluhan pulau serta lautnya yang tenang tersebut sebagai pemikat bagi wisatawan

Sungguh aneh, padahal 99 buah pulau disana dapat membius siapa pun yang melihatnya. tidak hanya mata, kulit kaki pun bisa merasakan sensasi alami pasir putih di pantai-pantai pulau tersebut.

Siapapun tidak akan cepat-cepat beranjak ketika melihat matahari bergerak perlahan keperaduan merupakan saat yang dinanti,

Sebagian pendapat menyebutkan upaya tersebut sengaja dilakukan agar mudah mengeksporasi hasil alam dikawasan itu. terutama hasil lautnya.

Bagaimana menurut anda?

Aman Udin korban Konflik yang terlupakan

2007-12-06T01:04:00.000-08:00

Kisah Si Pembuat Gula Aren Di Rimba Lhok Gayo

Konflik yang mendera aceh memang telah berakhir, pemerintah pun hingga kini terus melakukan rehabilitasi kepada korban konflik baik yang merupakan korban dari aksi Anggota Gerakan Aceh Merdeka maupun korban serdadu pemerintah Indonesia.

Namun rehabilitasi yang dijanjikan itu belum memberikan rasa adil keadilan bagi korban, masih banyak di pelosok Aceh korban perang itu yang terus menunggu janji.

Satu diantaranya Rahmat atau lebih dikenal dengan Aman Udin (80) si pembuat gula Aren di Rimba Lhok Gayo. Aman Udin dan Istrinya Aminah harus rela kehilangan rumah akibat di bakar oleh serdadu pemerintah.

Tidak hanya itu, anaknya sang anak Jumadin juga harus menanggung perih, ia harus dirawat secara tradisional selama sebulan di dalam rumah, “anak saya di aniaya oleh tentara,” kata Aminah (70). Sabtu, pekan lalu.

Kecuali 10 bambu beras, hingga kini pemerintah belum memberikan bantuan atas kemalangan yang menimpa Aman Udin dan keluarganya.

Setelah rumah beserta isinya hangus jadi abu, Aman Udin dan keluarganya harus tinggal di perkampungan Lhok Gayo, jauh dari tempat ia berusaha. Ditempat yang baru itu hidup keluarga miskin itu kian sulit.

Usahanya sebagai pembuat gula aren terganjal sebuah larangan, ia dan warga lainnya tidak di perbolehkan masuk kedalam rimba, terkait keamanan Aman Udin dan warga lainnya.

Saat konflik berkecamuk, Rimba Lhok Gayo merupakan arena perang antara pasukan Pemerintah dengan Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di wilayah itu juga Aman Udin membuat Gula Aren.

Aman Udin kian binggung menghadapi hidup, ia berharap damai segera datang, sehingga tidak ada lagi perang dan penganiayaan. “Saya hanya mau buat gula aren untuk membeli beras,” Kata Aman Udin

Tidak hanya Aman Udin, puluhan warga lain juga bernasib serupa, kebun mereka jadi tidak terawatt dan menjadi semak belukar karena harus ditinggalkan, banyak warga Lhok Gayo yang beralih profesi dari petani menjadi pencari Ikan Lele agar bisa bertahan hidup.

Namun Aman Udin tidak memiliki keterampilan sebagai pencari Ikan Lele di rawa-rawa disekitar Gampong Lhok Gayo. Ia tetap bertahan sebagai pembuat Gula Aren.

Sebulan bertahan Aman Udin kemudian mengangkangi larangan masuk rimba. “Saya tidak mau keluarga mati karena kelaparan, dan saya juga tidak takut mati, toh memang sudah tua,” kata Aman Udin sambil tersenyum.

Keputusan untuk masuk rimba dan memulai rutinitas sebagai pembuat Gula Aren mendapat tantangan dari kelurganya yang takut pak tua itu jadi korban sengketa tentara pemerintah dan para kombatan. “ Saya tidak peduli, saya langsung masuk rimba,” kata Aman Udin.

Keputusan Aman Udin akhirnya berbuah pahit, beberapa kali Aman Udin di datangi tentara. Ia di cerca pertanyaan seputar aktifistasnya di tengah rimba. Ia juga di wanti-wanti oleh para combatan GAM. “posisi kita saat itu sangat sulit,” kata Aman Udin.

Beruntunglah Aman Udin memiliki keterampilan berbahasa batak dan bahasa Jawa. Karena itu pula semua kecurigaan dari serdadu pemerintah itu bisa teratasi.

Kepada combatan GAM, pembuat gula aren itu lebih memilih diam, “mungkin mereka tahu kerja saya cuma buat gula aren saja,” Kata Aman Udin sambil tersenyum. Sikap dan kemahirannya berbahasa itu membuat Aman Udin tetap bisa bekerja menghidupi kelurganya.

Pria yang tidak begitu terampil berbahasa Aceh mengaku membuat Gula aren adalah profesi yang bisa digeluti. “Saya tidak bisa cari lele, pekerjaan saya hanya sebagai pembuat gula aren, hanya itu yang saya bisa,” Kata Aman Udin

Waktu terus berlalu, kondisi keamanan di Aceh terus memprihatinkan, dan Aman Udin dalam kondisi itu terus saja menjalankan usahanya sebagai pembuat Gula Aren. “waktu itu saya hanya bisa berdoa agar Aceh aman,” Kata Aman Udin.

Harapan Aman terkabul, setahun setelah rumah hangus, bencana tsunami menghantam Aceh, dan delapan bulan kemudian RI dan GAM berdamai.

Meski luka dan perih sudah pulih, namun istri Aman Udin, masih bertanya, “Kami ini orang bisa, rakyat kecil. kenapa kami yang korban,?” Tanya Aminah.

Kini ditengah damai Aman Udin dan keluarganya hanya berharap pemerintah membangun kembali rumahnya yang dibakar, karena ia mengetahui pemerintah akan menyediakan rumah bagi para korban konflik. “Karena memang sudah di janjikan,” Kata Aman Udin

Disamping itu ia dan warga juga berharap pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya membangun kembali jalan dan jembatan yang rusak dan memberikan modal berusaha para warga Lhok Gayo. “bantulah kami rakyat kecil ini,” harapnya.

Diakhir pertemuan dengan penulis, Aman Udin berpesan, Lupakan masa lalu, kita lihat masa depan bersama –sama. Habis

SENANDUNG DARI RIMBA LHOK GAYO

2007-12-06T01:00:00.000-08:00

Jalan setapak menuju rimba Lhok Gayo masih licin, dikiri-kanan jalan tikus itu penuh dengan semak belukar, bagi warga yang baru melintasi, memperlambat langkah merupakan keputusan yang tepat, bila tidak, resiko tergelincir atau jatuh akan dihadapi.

Kawasan yang dulunya perkebunan itu kini sudah menjadi rimba. Untuk menaklukkannya sangat sulit, jalan setapak akan membuat kita kewalahan karena jalan setapak diantara kebun warga yang lama tidak dilintasi sama dengan kebun warga yang sudah tidak digarap lagi.

Dua kilometer sudah saya melangkah, sayup-sayup ditengah rimba itu terdengar senandung yang asing terdengar. Tidak begitu jelas.!! Penasaran, penulis terus mendekati asal dendangan itu.

Bersama seorang teman yang bertindak sebagai penunjuk jalan, penulis terus menelusuri jalan setapak yang kian sulit di lalui, dan kemudian sebuah hamparan di penuhi pohon sawit yang kurang terawat kami lintasi, dendangan itu kian terasa dekat. kami terus melangkah lebih cepat.

“Mayotono sur yo akiti ka ka you ka kaya keba oyoma oo ka dayu oo yasima..” “oh itu dia, Assalmualaikum” Sapa Paijo teman ku, Sosok tua telanjang dada keluar dari balik semak, sapaan itu membuat pak tua yang hanya mengenakan celana pendek kumal itu mengentikan langkah dan dendangannya. Sesaat ia menjawab “Walaikum salam,” katanya sambil tersenyum.

Pak tua yang memangul potongan kayu dengan diameter sekitar 10 centimeter dengan panjang kurang dari dua meter itu kemudian mendekati kami, Mata senjanya menatap saya. “Mau kemana nak, kok pakai ransel,?” “Mau dengar bapak nyanyi, lagu apa itu pak?” Tanya ku.

“Wah itu lagu Jepang, Ayo ke pondok dulu nanti saya cerita,? Kata Pak tua dengan sikap ramah. Kami pun melangkah diatas jalan setapak yang licin. Sepelemparan batu dari tempat kami bertemu sebuah gubuk sudah terlihat, Dari jauh nampak kupulan asab. Terus mendekat, bau wangi mulai tercium.

“Ayo- ayo duduk sini,” ajak Pak Tua, tapi pria yang di sapa Aman Udin itu meminta penulis tidak terlalu dekat dengan kuali yang berisi air Nira mendidih. “Wah…baunya enak.. masak pak,? Tanya saya membuka pembicaraan. “ini air nira, nanti jadi gula aren,” kata Aman Udin menjelaskan.

Profesi sebagai pembuat gula aren tersebut sudah ditekuninya sejak usia muda, dan sejak tinggal di kawasan Lhok Gayo setelah hijrah dari kampung halamannya di Blangkejeran, pekerjaan Aman Udin sebagai pembuat gula aren juga masih digelutinya.

Air Nira yang di masak dalam kuali berdiameter sekitar 50 centimeter itu berasal dari tiga batang pohon Nira dikebun Aman Udin. Dalam sehari aman bisa membawa pulang lima sampai enam kilogram Gula aren yang sudah siap di cetak.

Sepekan kemudian, Aman Udin meminta anaknya membawa gula aren ke Blangpidie untuk di pasarkan. “ Disana sudah ada yang tampung, sekilo di bayar Rp7.000,” kata Jumadin anak Aman Udin.

Berebut dengan beruang

Untuk mendapatkan air nira dari batangnya aman harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawa, mengingat usia yang sudah lanjut, rasanya mustahil bagi Aman Udin bisa memanjat pohon itu, Namun saban hari usia shalat subuh sejak 15 tahun lalu, Aman sudah melangkah meninggalkan rumah menuju tiga pohon nira di tengah rimba Lhok Gayo.

Kehadiran Aman Udin di pagi buta bukan tanpa alasan, terkadang bila telat datang maka pohon sudah di jambangi oleh beruang yang juga mengincar air nira sejuk dan manis. “beruangnya kadang-kadang saja datang, tapi kalo bertemu saya usir saja, dia sudah mengerti,” Kata sambil tersenyum penuh makna.

Dikampung Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot pria yang mengaku sudah berumur sekitar 80 lebih tahun itu di sapa Aman Udin, tidak banyak warga yang mengetahui namanya. “orang hanya mengenal saya Pak Aman Udin, padahal nama asli saya Rahmat Lembung,” Katanya.

Lagu Jepang

Bagi orang Gayo, Aman berarti Ayah sementara Udin adalah nama anak tertua Rahmat, Jadilah Suami Aminah ini di sapaan Aman Udin. Sapaan itu sesuai dengan kebiasaan warga Gayo, sebuah komonitas yang kini mendiami dataran tinggi di Kabupaten Aceh Tenggah, Aceh Tenggara dan Kabupaten Bener Meriah.

Lantas dari mana Aman Udin bisa mendendangkan Mars Lagu Jepang itu? Sebuah lagu pemberi semangat bagi prajurit Jepang di masa penjajahan dulu, “ Waktu itu saya masih kecil, tentara Jepang sering mengajari saya,” Kata Aman Udin.

Masa kecil Aman Udin dihabiskan di Blangkejen, Saat itu dia sudah mulai membawa buah-buahan kepasar untuk di jual, “ saat itu sering punggung saya di elus tentara Jepang, sekarang pun masih terasa,” Katanya sambil

Saat itulah Rahmat kecil di ajarkan mars tentara jepang itu, mulailah Aman Udin menyanyi “Mayotono sur yo akiti ka ka you ka kaya keba oyoma oo ka dayu oo yasima sinasa isi asura suto oo you ma kadayu oo Yasima,”

Bila di Indonesia kala pejuang merebut kemerekaan dulu, lagu Mars pemberi semangat seperti sorak sorak bergembira dan Halo halo bandung lazim di dendangkan oleh pejuang, begitu juga dengan Mars yang di nyanyikan oleh Aman Udin atau Pak Rahmad.

Bagi Aman Udin Lagu itu sudah memberikan semangat hidup baginya, meski dari beberapa sumber menyebut Aman Udin adalah korban Konflik yang terlupakan. Kepahitan hidup keluarga miskin yang kehilangan anak perempuannya itu sesaat lenyap bersama lagu itu.

Meski sama-sama tidak mengetahui artinya, serempak kami pun berdendang “ Mayotono sur yo akiti ka ka you ka kaya keba oyoma oo ka dayu oo yasima sinasa isi asura suto oo you ma kadayu oo Yasima,”

Bila anda punya kabar

2007-12-06T00:53:00.000-08:00

Bila anda punya kabar soal pantai barat, tentang apa saja
kirimkan via SMS ke 08566023681
atau kirim kabar lewat email ke jakagr@gmail.com
di tunggu

salam

Murizal Hamzah

2007-12-06T00:05:00.001-08:00

Wartawan senior aceh itu, mencari sejarah
ikuti kisahnya nanti

Salam

Murizal Hamzah

2007-12-06T00:05:00.000-08:00

Wartawan senior aceh itu, mencari sejarah
ikuti kisahnya nanti

Salam

Jalan Geumpang Tutut

2007-12-05T23:54:00.000-08:00

Mari dorong pemerintah untuk memperbaiki jalan geumpang - tutut, mari lepaskan keterisoliran warga di pantai barat aceh agar kita lebih maju.

KIP Aceh Selatan Butuh Dana Rp4 M Lebih

2007-12-05T23:41:00.000-08:00

Pilkada Putaran II Aceh Selatan

Tapaktuan, WASPADA Online

Dalam rangka pelaksanaan Pilkada bupati/wakil bupati Aceh Selatan periode 2008-2013, putaran kedua yang dijadwalkan akhir Januari tahun depan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat memerlukan dana senilai Rp4 miliar lebih.

Dana itu sampai kini belum tersedia karena belum dianggarkan sebelumnya, kata Ketua KIP Aceh Selatan, H. Pindah menjawab pertanyaan Waspada seusai melapor kepada Bupati HT Machsalmina Ali tentang hasil Pilkada putaran pertama sekaligus mengajukan kebutuhan dana putaran kedua, di pendopo bupati di Tapaktuan, Rabu (5/12).

Jumlah itu menurut Pindah didampingi sekretarisnya Syaiful Azahar, SE merupakan angka minimal yang harus dialokasikan melalui APBK Aceh Selatan. Sedangkan dana yang dihabiskan dalam putaran pertama kemarin mencapai dua kali lipat dari jumlah tersebut.

Dalam Pilkada putaran kedua ini dana yang dibutuhkan untuk pembuatan logistik kecuali kotak suara dan bilik suara karena telah tersedia, sedangkan logistik lainnya seperti surat suara, panggilan atau undangan, dana keamanan serta honor KPPS dan anggotanya termasuk petugas Linmas, anggarannya sama dengan Pilkada putaran pertama.

Belum tersedianya dana putara kedua karena belum dapat diperhitungkan terjadinya dua putaran. Oleh sebab itu kebutuhan dana ini kemungkinan akan dialokasikan pada anggaran 2008 yang dalam waktu dekat segera dibahas pihak dewan setempat. "Pak bupati telah berjanji akan mengalokasikannya dalam anggaran 2008,"sebutnya.

Kebutuhan dana ini kata Pindah merupakan kunci pelaksanaan Pilkada putaran kedua. Jika dana tidak tersedia misalnya, skidol Pilkada putaran kedua bisa molor dan deadlock, meski dalam ketentuannya waktu maksimal putaran kedua dilaksanakan dalam tempo 60 hari atau dua bulan.

Dalam putaran kedua nanti, berdasarkan hasil rekapikulasi perhitungan suara yang diplenokan KIP Aceh Selatan di aula KIP Jalan Sudirman/Jalan Syech Abdurrauf, Sabtu pekan lalu menunjukkan, dari 13 pasangan calon bupati/wakil bupati yang ikut dalam Pilkada kemarin, maka pasangan Husen Yusuf/Daska Azis menempati urutan teratas dengan meraih sebanyak 18.963 suara atau 19,21 persen dan posisi kedua ditempati pasangan Azwir/A.Karim dengan perolehan sebanyak 14.746 atau 14,93 persen suara sah.

Jadi sesuai ketentuan yang berlaku, maka dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak, berhak maju dan bertarung ke babak berikutnya yaitu pasangan Husen/Daska dan pasangan Azwir/A. Karim.

Sementara urutan ketiga diraih pasangan T. Lizam Mahmud/Murni Yunan dengan memperoleh 11.965 atau 12,12 persen, posisi keempat pasangan Zulkarnaini/Havas Adnan dengan memperoleh 9.843 atau 9.97 persen serta urutan kelima ditempati pasangan Darmansyah/Marhaban Saidi dengan perolehan suara sebanyak 8.812 atau 8.96 persen.

Paling aman
Sebelumnya ketika menerima Ketua KIP, H. Pindah didampingi sekretarisnya Syaiful Azahar, Bupati HT Machsalmina Ali menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Aceh Selatan yang telah berpartisipasi menyukseskan Pilkada putaran pertama 25 November lalu secara tertib, aman dan lancar.

"Ternyata Pilkada Aceh Selatan putaran pertama kemarin, merupakan Pilkada paling aman dalam sejarah penyelenggaraan Pilkada seNanggroe Aceh Darusslam," sebut Pindah mengutip ucapan Bupati Machsalmina seraya mengharapkan agar hal serupa bisa diterapkan dalam Pilkada putaran kedua nanti.

Indikasi menurut bupati, kata Pindah terlihat sejak pelaksanaan masa kampanye hingga hari pencoblosan dan pleno perhitungan suara. Tak ada insiden apapun yang terjadi berupa bentrokan massa misalnya atau aksi sabotase lainnya. Meski diakui ada sedikit pelanggaran kecil pelaksanaan kampanye terselubung atau kampanye tanpa izin.

"Namun secara umum pelaksanaan Pilkada putaran pertama di Kabupaten Aceh Selatan berlangsung sukses, aman dan lancar," sebut Pindah seraya menambahkan hal serupa juga diakui sejumlah LSM pamantau Pilkada dari luar daerah di negeri penghasil komoditi pala tersebut. (b19)

KIP Aceh Selatan Butuh Dana Rp4 M Lebih

2007-12-05T23:23:00.000-08:00

Kamis, 06 Desember 2007 03:00 WIB
Pilkada Putaran II Aceh Selatan

Tapaktuan, WASPADA Online

Dalam rangka pelaksanaan Pilkada bupati/wakil bupati Aceh Selatan periode 2008-2013, putaran kedua yang dijadwalkan akhir Januari tahun depan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat memerlukan dana senilai Rp4 miliar lebih.

Dana itu sampai kini belum tersedia karena belum dianggarkan sebelumnya, kata Ketua KIP Aceh Selatan, H. Pindah menjawab pertanyaan Waspada seusai melapor kepada Bupati HT Machsalmina Ali tentang hasil Pilkada putaran pertama sekaligus mengajukan kebutuhan dana putaran kedua, di pendopo bupati di Tapaktuan, Rabu (5/12).

Jumlah itu menurut Pindah didampingi sekretarisnya Syaiful Azahar, SE merupakan angka minimal yang harus dialokasikan melalui APBK Aceh Selatan. Sedangkan dana yang dihabiskan dalam putaran pertama kemarin mencapai dua kali lipat dari jumlah tersebut.

Dalam Pilkada putaran kedua ini dana yang dibutuhkan untuk pembuatan logistik kecuali kotak suara dan bilik suara karena telah tersedia, sedangkan logistik lainnya seperti surat suara, panggilan atau undangan, dana keamanan serta honor KPPS dan anggotanya termasuk petugas Linmas, anggarannya sama dengan Pilkada putaran pertama.

Belum tersedianya dana putara kedua karena belum dapat diperhitungkan terjadinya dua putaran. Oleh sebab itu kebutuhan dana ini kemungkinan akan dialokasikan pada anggaran 2008 yang dalam waktu dekat segera dibahas pihak dewan setempat. "Pak bupati telah berjanji akan mengalokasikannya dalam anggaran 2008,"sebutnya.

Kebutuhan dana ini kata Pindah merupakan kunci pelaksanaan Pilkada putaran kedua. Jika dana tidak tersedia misalnya, skidol Pilkada putaran kedua bisa molor dan deadlock, meski dalam ketentuannya waktu maksimal putaran kedua dilaksanakan dalam tempo 60 hari atau dua bulan.

Dalam putaran kedua nanti, berdasarkan hasil rekapikulasi perhitungan suara yang diplenokan KIP Aceh Selatan di aula KIP Jalan Sudirman/Jalan Syech Abdurrauf, Sabtu pekan lalu menunjukkan, dari 13 pasangan calon bupati/wakil bupati yang ikut dalam Pilkada kemarin, maka pasangan Husen Yusuf/Daska Azis menempati urutan teratas dengan meraih sebanyak 18.963 suara atau 19,21 persen dan posisi kedua ditempati pasangan Azwir/A.Karim dengan perolehan sebanyak 14.746 atau 14,93 persen suara sah.

Jadi sesuai ketentuan yang berlaku, maka dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak, berhak maju dan bertarung ke babak berikutnya yaitu pasangan Husen/Daska dan pasangan Azwir/A. Karim.

Sementara urutan ketiga diraih pasangan T. Lizam Mahmud/Murni Yunan dengan memperoleh 11.965 atau 12,12 persen, posisi keempat pasangan Zulkarnaini/Havas Adnan dengan memperoleh 9.843 atau 9.97 persen serta urutan kelima ditempati pasangan Darmansyah/Marhaban Saidi dengan perolehan suara sebanyak 8.812 atau 8.96 persen.

Paling aman
Sebelumnya ketika menerima Ketua KIP, H. Pindah didampingi sekretarisnya Syaiful Azahar, Bupati HT Machsalmina Ali menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Aceh Selatan yang telah berpartisipasi menyukseskan Pilkada putaran pertama 25 November lalu secara tertib, aman dan lancar.

"Ternyata Pilkada Aceh Selatan putaran pertama kemarin, merupakan Pilkada paling aman dalam sejarah penyelenggaraan Pilkada seNanggroe Aceh Darusslam," sebut Pindah mengutip ucapan Bupati Machsalmina seraya mengharapkan agar hal serupa bisa diterapkan dalam Pilkada putaran kedua nanti.

Indikasi menurut bupati, kata Pindah terlihat sejak pelaksanaan masa kampanye hingga hari pencoblosan dan pleno perhitungan suara. Tak ada insiden apapun yang terjadi berupa bentrokan massa misalnya atau aksi sabotase lainnya. Meski diakui ada sedikit pelanggaran kecil pelaksanaan kampanye terselubung atau kampanye tanpa izin.

"Namun secara umum pelaksanaan Pilkada putaran pertama di Kabupaten Aceh Selatan berlangsung sukses, aman dan lancar," sebut Pindah seraya menambahkan hal serupa juga diakui sejumlah LSM pamantau Pilkada dari luar daerah di negeri penghasil komoditi pala tersebut. (b19)

Halooooooooo

2007-12-05T22:27:00.000-08:00

Hai rekan di pantai barat, berjuanglah untuk wilayah anda, mari berjuang demi kebebasan wilayah kita dari pembodohan.

Akmal di Minta tidak Gegabah

2007-12-05T02:07:00.002-08:00

Bupati Abdya Akmal Ibrahim diminta tidak gegabah, terutama dalam mengambil kebijakan tentang pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Demikian kata Koordinator Saksi Seuramoe Irwandi Nazar (Sinar) Pusat, Hamdan Budiman, seorang Warga Abdya yang berdomisili di Banda Aceh. Senin (30/7).
Pernyataannya itu disampaikan sehubungan terungkapnya pelaku pemalsuan tandatangan bupati Abdya pada 60 lembar bon minyak. Polisi telah menetapkan dua tersangka Ulul Azmi (28) Warga Meudang Ara, Blangpidie dan Arif Rahman (28) Pulau Kayu, Susoh.
Hamdan yang mantan Sekretaris PWI Aceh itu juga berharap Akmal memulihkan nama baik 40 pegawai bagian umum Sekdakab Abdya yang telah copot. "Kalo bisa mereka harus dikembalikan, ini menyangkut nama baik mereka, dan bupati harus meminta maaf." kata Hamdan
Sikap Bupati Abdya yang dinilai gegabah karena langsung mencopot pegawai bagian umum sekadakab Abdya tanpa melalui proses hukum yang semestinya, "Ini akan menjadi preseden buruk bagi jalannya roda pemerintahan di Abdya," Kata Hamdan.
Penilaian itu Kata Hamdan bukan tanpa alasan, Sebelum mencopot pegawainya, Akmal telah menyegel ruangan Bagian Umum tersebut, tidak hanya itu Akmal juga mewajibkan para pegawai yang telah dicopot untuk mengikuti pembinaan moral yang dibuat di sebuah gedung yang biasa dipakai sebagai tempat pendidikan anak TK disekitar kantor Bupati Abdya."Yang selama ini telah terjadi sudah sama dengan trial by the press (Pembunuhan karakter-red), Artinya begilah, jangan mentang-mentanglah." Kata Hamdan
Mantan Sekretaris PWI Aceh memberikan apresiasi yang baik pada jajaran Polres Persiapan Abdya yang berhasil mengungkap pelaku pemalsuan tandatangan Akmal Ibrahim pada 60 lembar bon minyak. "Apa yang dilakukan polisi sudah sangat tepat, polisi saya lihat bekerja sesuai aturan tanpa terpengaruh pada opini yang berkembang," Demikian Hamdan Budiman.
Selain Hamdan, Ketua DPRK Abdya, H Said Samsul Bahri Yang dihubungi Waspada secara terpisah juga memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian atas kinerjanya mengungkap polemik yang berkembang di Abdya. Sementara tentang sikap lanjutan yang harus dilakukan oleh Bupati Abdya menyangkut nasip 40 pegawai bagian umum tersebut Said menyebut sepenuhnya diserahkan pada Bupati yang memiliki kewenangan membenahi aparaturnya, "Apa dikembalikan, atau harus minta maaf, itu terserah bupati saja," ungkap Said Samsul Bahri
Sementara itu Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH kepada Waspada menyebut tidak akan meminta maaf pada 40 pegawai bagian umum tersebut, "Ada kesalahan manajemen yang luar biasa terjadi disana, jadi memang harus di amputasi," kata Akmal
Bupati yang terpilih lewat pilkada tahun lalu itu mengungkapkan, berbagai persoalan yang merugikan negara telah terjadi di bagian umum tersebut, misalnya saja, Kas bon senilai Rp1,2 Milyar semasa Pj Bupati Burhanuddin Sampe, dan kas bon sebanyak Rp700 juta dimasa Drs H Azwar Umri. "Kasus pemalsuan tandatangan itu hanya pintu masuk saja, ini bukan masalh besar sekali." ungkap Akmal
Tentang harapan agar dirinya tidak gegabah, Akmal menyebut saran itu sangat disepakatinya, "Namun ketahuilah saya orang yang sangat tidak gegabah, saya tahu telah terjadi kesalahan yang dilakukan secara bersama-sama disana, makanya saya menghukum mereka," ungkap Akmal. Sementara sebagian pegawai bagian umum yang telah dicopot telah bekerja diberbagai dinas dilingkup pemkab Abdya, sebagian lain masih menjadi staf biasa di lingkungan Sekdakab Abdya.

Demi Rakyat, Akmal Minta Di Pecat

2007-12-05T02:07:00.001-08:00

Demi rakyatnya, Akmal Ibrahim SH meminta Gubernur Aceh, drh Irwandi Yusuf untuk memecat dirinya sebagai Bupati Aceh Barat Daya. Pilihan lain yang diberikan Akmal adalah Gubernur harus melakukan upaya paksa sehingga Akmal harus mundur dari jabatannya.
Dua pilihan itu diberikan Akmal kepada Gubernur setelah dirinya mendapat tekanan hebat Irwandi agar Akmal selaku Bupati Abdya memberikan izin lokasi lahan kepada PT Babahrot Agro Lestari.
"Saya tidak akan memberikannya, sudah saya sampaikan kepada gubernur, saya tidak mau melihat rakyat menjadi buruh di lahannya sendiri, karena itulah saya minta dipecat." Kata Akmal di hadapan 25 Anggota DPRK Abdya Senin (13/8).
Dalam aduannya kepada anggota dewan dan ulama serta kepala dinas tersebut, diruang rapat Sekretariat Dewan, Bupati Abdya mengatakan tekanan yang selama ini ditujukan kepadanya sudah tidak lagi mampu dihadapi sendiri, "sehingga apa yang saya sampaikan ini merupakan pengaduan resmi saya," kata Akmal.
Terlebih kata Akmal, sejumlah Anggota KPA dan sekitar 40 warga beberapa kali mendesaknya untuk memberikan izin lahan di kawasan Babahrot dan Kuala Batee kepada PT BAL yang disebutkan sudah mengantongi sebuah rekomendasi izin prinsip atas lahan dari Gubernur Aceh drh Irwandi Yusuf.
Akmal menyebut selama dirinya menjabat sebagai bupati pilihan rakyat pada pilkada lalu, dia tidak akan memberikan izin kepada perusahaan perkebunan mana pun untuk mengarap lahan yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya.
Terlebih kata dia, pemerintah Abdya sudah mempersiapkan 15.000 hektar lahan yang akan ditanami sawit dan coklat. "Seluruhnya akan diberikan kepada rakyat Abdya, Rakyat akan menjadi tuan di lahannya sendiri," kata Akmal
Rakyat di daerah lain kata Akmal banyak yang menjadi buruh di sekitar kebun yang dikelola oleh perusahaan perkebunan, "Apa yang terjadi di tempat lain tidak akan terjadi di kabupaten Aceh Barat Daya, saya jamin itu, selama saya menjadi bupati Abdya, rakyat tidak akan menjadi buruh di negeri sendiri." kata Akmal yang disambut tepuk tangan anggota dewan.
Untuk itulah Akmal membutuhkan dukungan semua pihak karena tekanan dirinya itu begitu kuat, "saya butuh dukungan dari semua pihak untuk menghadapi tekanan itu." kata Akmal

Akmal Di Puji

2007-12-05T02:05:00.000-08:00

Reformasi Birokrasi Menuju Abdya Sejahtera
Sebuah Catatan Drs H Muhammad Nafis A Manaf
Sejalan dengan Komitmen Akmal Ibrahim SH dalam mewujudkan visinya sebagai bupati Kabuaten Aceh Barat Daya telah mewujudkan beberapa rencana dan karya dalam empat bulan menjadi pemimpin negeri sigupai ini.
Betapa besar harapan masyarakat yang selama pilkada sangat mengharapkan adanya perubahan yang berarti buat negeri dan masyarakatnya. Hal ini terbukti Akmal berhasil mencapai 56,58 persen kemenangan pada putaran kedua pelaksanaan pilkadasung yang digelar 4 maret 2007.
Dalam menyatakan visinya Akmal Ibrahim perlu kerja keras dan strategi yang terencana dalam kontak membangun manusia dan pembangunan Abdya. Visi birokrasi yang bersih dan amanah menjadi tolak ukur terhadap pembanguan Aceh Barat Daya dalam lima tahun mendatang.
Pembenahan birokrasi diselenggarakan melalui Lembaga Satu Nama yaitu sebuah lembaga yang profesional dari Yogyakarta, lembaga ini telah mulai bekerja pada awal Juni 2007 dan sekarang telah diselesai tahapan ke empat dari enam tahap yang diselenggarakan oleh orang nomor satu di kabupaten Aceh Barat daya itu, karena penataan birokrasi kelebagaan ini sejalan dengan PP No 8 Tahun 2004 dan Rekomendasi hasil rapat nasional tentang reformasi birokrasi yang profesional untuk mewujudkan good Government.
Ada beberapa yang menjadi catatan penulis dalam rencana Akmal Ibrahim di awal kepemimpinannya. Beliau yaitu tidak kalah cepat apa yang menjadi pemikiran Menpan dan beberapa pemimpin tingkat Nasional.Dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kelembagaan yang ada sekarang di Abdya.
Reformasi yang di pimpin oleh mantan wartawan ini dengan mengacu pola miskin struktur kaya fungsi. struktur yang miskin bukan berarti miskin ilmu dan kemampuan tapi miskin punya kualitas dan kuantitas dan menghendaki sikap setiap pejabat yang memangku jabatan struktural menjadi pelaku dan pemegang amanah.
Sementara kaya fungsi diharapkan struktur yang Standar memuat hasil akhir dari suatu audit dapat menjadikan job-job yang ada menjadi struktur yang berfungsi yang maksimal dalam pelayanan publik di setiap lembaga yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya, baik pada Badan Dinas dan kantor.
Seorang yang menduduki jabatan struktual tahu tugas, fungsi dan mampu berkreatif dan berinisiatif atas tugas dan fungsinya sesuai dengan koridor hukum yang ada dan menjadi motivator dalam setiap kegiatan yang telah terencana dalam APBD Setiap tahunnya dan dapat terukur output.
Reformasi seperti ini diharapkan mampu mewujutdkan pemerintah yang bersih dan amanah dalam pola seperti ini tidak hanya berkeinginan penataan kelembagaan saja, bahkan akmal Ibrahim ingin memaksimalkan setiap job yang ada melalui penataan SDM PNS, Kompetensi dan peningkatan disiplin aparatur yang ada.
Penataan SDM PNS yang dirasakan pada hari ini adalah terbatasnya kemampuan berkompetensi dan kemampuan teknis terutama bidang kesehatan, pendidikan dan pertambangan sejalan dengan apa yang dirasakan pada tahun 2007/2008, Akmal akan terus berupaya memperogramkan APBD dimasa yang akan datang untuk mengirimkan putra-putra terbaik Abdya yang ingin belajar di universitas yang ada diseluruh indonesia terutama bidang-bidang tertentu sehingga mereka menjadi kader bumi sigupai ini dan dapat mengisi pembangunan dimasa depan abdya karena abdya punya potensi menjadi sentral perekonomian pantai barat selatan ke depan
Penataan Reformasi birokasi menurut akmal ibrahim belum cukup kuat apabila masyarakat abdya masih terbelenggu dengan kemiskinan, tentu ada penataan dibidang-bidang lainnya seperti penataan infrastruktur dasar, pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar.
Penataan Infrastruktur dasar telah digagasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat tani yang di konsentrasikan di kecamatan Babahrot dan kecamatan Kuala Batee.
Pembanguan infrastruktur dasar ini merupakan program yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk terutama pada lahan rawa yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan untuk kawasan perkebunan dan percetakan sawah baru.
Kala pilkada Akmal Ibrahim mengusung motto "bersama kita sejahtera". Agaknya motto inilah yang akan dijalankannya
Jika program ini dikelola dengan benar maka seluruh rupiah yang terprogram pada APBK 2007 tidak menjadi sia-sia, karena Akmal telah menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat aceh barat daya.
keinginan untuk memiliki lahan pada kawasan itu untuk dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan sangat menonjol karena area sisa cadangan lahan ini seluas 8.000 hektar telah mulai dimanfaatkan oleh petani dengan sistim membuka seunebok (kelompok) terutama masyarakat yang berada disekitar babahrot dan kualabatee
Bupati Akmal Ibrahim nampaknya tidak mengenal lelah mendorong para petani untuk memiliki lahan masing masing Kepala keluarga sebanyak dua hektar dengan status tanah garapan yang dimiliki petani tersebut tergantung pada kesepakatan para ketua seunebok yang berada diwilayah itu.
Bila masyarakat telah memiliki lahan, pemerintah daerah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi petani, terbukti dalam tahun anggaran 2007 ini anggaran yang telah disepakati dalam APBK sekitar Rp20 milyar, dengan sasaran pembukaan jalan, pengalian saluran rawa dan penyediaan bibit baik kelapa sawit maupun cacau sesuai dengan potensi lahan yang ada.
Ini semua semata-mata agar para petani kedepan terdorong untuk meningkatkan pendapatannya sehingga masyarakat tani dapat hidup sejahtera dengan demikian angka kemiskinan dapat ditekan 20 persen dari 54 persen kemikinan dikabupaten Aeh Barat Daya.
Sedangkan untuk pendidikan dasar dan kesehatan dasar tetap menjadi prioritas pada tahun yang akan datang
Ada program strategis lain yang telah menjadi tekat bupati akmal ibrahim adalah penyedian anggaran untuk seluruh desa dalam kabupaten ACeh Barat Daya. Dalam satu tahun masing-masing desa akan mendapatkan alokasi sebanyak Rp500juta.
Program tersebut direncanakan efektif berjalan 2008 dengan harapan DPRK Abdya memahami dan menyetujuinya. Bila dana tersebut terwujud maka seluruh desa diharapkan dapat menangani seluruh program dan kegiatan yang akan tersentuh dengan rencana program pembangunan baik kabupaten maupun provinsi serta sumber -sumber dana lainnya, maka desa ini direncanakan mendapat porsi anggaran sebagai mana yang direncanakan OLeh Akmal.
Para Kepala desa dan masyarakat ditingkat desa dapat mengikat berpartisipasi dalam pembangunan daerah, semoga saja wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRK Abdya tidak menghambat niat Bupati Akmal Ibrahim untuk kesejahtera bersama.

Kerusakan Jalan Lintas Geumpang Tutut Akan Ditangani

2007-12-05T01:57:00.000-08:00

Kerusakan yang terjadi di ruas jalan Geumpang - Tutut akan segera ditanggani oleh pemerintah, "Sekarang dalam proses tender, ruas jalan itu akan segera ditangani," kata Wakil Gubernur Pemerintah Aceh Muhammad Nazar S.Ag. Senin (3/12) di Banda Aceh.
Menjawan pertanyaan wartawan Muhammad Nazar menyebutkan ruas jalan itu merupakan sarana vital untuk menembus wilayah pantai barat sejak ruas jalan yang bereda di sekitar pantai barat aceh rusak dan putus di hantam tsunami.
Menurut Muhammad Nazar, lintas Geumpang Tutut di warnai dengan tanah longsor dan kondisi jalan yang tidak lebar. Karena itu pemerintah lewat BRR akan segera menanganinya, "Memang ruas jalan itu ada yang kecil (red tidak lebar) dan banyak longsorannya, tapi akan segera ditangani oleh BRR," kata Muhammad Nazar.
Sementara itu di lapangan terlihat kondisi jalan semakin hancur sejak truk-truk pengangkut bahan bangunan seperti semen dan besi melintasi daerah itu, Laporan sejumlah supir menyebut sejak Oktober 2007 kerusakan kecil yang terlihat kian parah, banyak lubang besar dan lapisan aspal terkelupas.
Dilaporkan juga ruas jalan itu juga rawan longsor dan banyak truk pengangkut bahan bangunan yang mengalami kecelakaan.
Catatan media ini sejak September 2007 sudah lima truk yang masuk jurang, belasan lainnya terperosok kedalam parit di sisi jalan.

Sekarang untuk seterusnya

2007-12-05T01:41:00.001-08:00

mari bertekat untuk memisahkan diri dari wilayah aceh
namun kita tetap bersaudara

Sekarang untuk seterusnya

2007-12-05T01:41:00.000-08:00

mari bertekat untuk memisahkan diri dari wilayah Aceh, kita bangun pantai barat demi marwah kita sendiri. meski begitu sebagai orang aceh kita tetap bersaudara

Warga Miskin Mengaku di HipnotisEmas Lima Mayam Raib

2007-12-05T01:26:00.000-08:00

Yusnidar (45) Wanita asal Blang Blawet Kecamatan Blangpidie mengaku di hipnotis oleh seorang wanita cantik dan lima mayam emas miliknya raib. Peristiwa tersebut terjadi Rabu (22/11) lalu sekitar pukul 11.00 wib, korban yang enggan melapor kepada polisi itu mengaku wanita cantik tersebut bernama Eril (26), pelaku di bantu temannya Ina (40) Warga Krung Batee. Menurut korban saat itu ia sedang berada didapur menyiapkan makan siang, tiba-tiba bahu kanannya ditepuk oleh Eril sembari berkata “ alah bu “ dan mengelus pundak Yusnidar sebanyak 3 kali. Menurut Wanita miskin itu, ingatannya nyaris hilang setelah bahunya ditepuk wanita cantik itu, dalam keadaan setengah sadar Yusnidar masih bisa mendengar segala percakapan pelaku, “Semua permintaan Eril masih bisa saya dengar, “kata Yusnidar. Korban hipnotis itu mengaku ejak kejadian pukul 11 hari itu perasaannya seperti orang mabuk, dan sekitar pukul 20.00 malam atau sesudah sholat Isya pikirannya kembali normal. “saat itu kepala saya terasa sakit.” katanya Kepada Wartawan Yusnidar kemudian mengulang kembali cerita hingga lima mayam emas miliknya raib, korban itu menyebut saat di hipnotis Eril di bantu Ina memaksa supaya Yusnidar memberikan emas saja bila tidak mempunyai uang. Sebelum minta emas dia minta uang Rp300ribu untuk biaya persiapan nikahnya, dia bilang akan mengembalikan besoknya harinya,” kata Yusnidar. Janji Eril akan mengembalikan emasnya tidak juga di laksanakan, baru pada Jum’at (23/11) Yusnidar mengaku dihubungi Eril melalui handphone/ponsel, saat itu Eril memberi keterangan berbelit-belit soal keberadaannya, sesekali Eril mengaku masih berada di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sesekali mengaku ada di Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, ” Dia bilang ke saya jangan khawatir karena dia berjanji emas tersebut akan dikembalikannya,”kata Yusnidar menirukan janji Eril Namun hingga berita ini di siarkan, janji Eril belum juga di tunaikan, Yusnidar mengaku sangat gelisah, karena emas tersebut merupakan jerih payahnya selama ini. ”Saya orang miskin pak, hanya emas itu yang saya punya bila ada apa-apa,” ungkap Yusnidar

7 Miliyar Uang Makan PNS Abdya Tidak Jelas

2007-12-05T01:24:00.000-08:00

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya hingga kini belum membayarkan uang makan 2.815 Pegawai Negeri Sipil di wilayah itu.
Merujuk Surat Edaran Menteri Keuangan RI Tanggal 23 Februari 2007 yang berisi Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK,05/2007 Tentang Pemberian Uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil yang di tanda tangan oleh Menteri keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Biro Umum u.b Kepala Bagian Tata Usaha Departemen Keuangan RI Antonius Suharto
Surat tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2007 dan di lampiri dengan Surat Perintah Bayar.
Maka, setiap PNS di seluruh indonesia berhak menerima uang makan sebesar Rp.10000/hari kerja dan dalam satu bulan dihitung selama 22 hari kerja dan pembayarannya dibayar pada awal bulan, Dana in disalurkan melalui Pemerintah Daerah Setempat yang dananya sudah di masukkan ke dalam DAU (Dana Alokasi Umum) dan sudah di tranfer ke masing-masing Daerah.
Namun uang tersebut sampai kini belum diterima oleh PNS, malah banyak pegawai yang ditanyai tidak mengetahui soal dana tersebut. "Belum, emangnya ada," kata seorang PNS dilingkungan Sekdakab Abdya.
JUmlah PNS di kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 2.815 orang, terdiri dari tenaga guru 1.296 orang, tenaga kesehatan 334 orang dan PNS biasa 1.185 orang.
Uang makan yang seharusnya di bayar Pemkab Abdya itu berjumlah Rp10.000/hari kerja untuk setiap PNS. Dalam sepekan PNS di kabupaten Aceh Barat Daya bekerja mulai Senin hingga Jumat atau dalam sebulan sekitar 22 - 23 hari kerja.
Setiap bulan seharusnya seorang PNS mendapat uang makan sebanyak Rp.220.000-Rp230.000,-, Bayangkan bila setahun, Periode 2007 ini sampai Rabu (5/12) PNS di Kabupaten Aceh Barat Daya bekerja 240 hari, atau sampai akhir tahun PNS akan bekerja selama 256 hari.
Dari jumlah hari kerja tersebut Pemerintah harus membayar Rp7.206.400.000 Milyar untuk 2.815 orang PNS
Lantas kemana uang makan tersebut kini? Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Yunus Mawardi yang ditanyai Rabu (5/12) menyebut uang makan sudah di bayarkan lewat Tunjangan Khusus atau dikenal dengan nama TC.
"Soal uang makan itu, Kita sudah memberitahunya, saat sidang di dewan, sama kepala dinas, uang makan tersebut sudah dibayarkan lewat TC sudah masuk didalamnya," kata Yunus
Tentang uang TC yang disebutkan Yunus pembayarannya ditetapkan lewat Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya, Nomor 900/211/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Besaran Tunjangan Khusus Atas Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemkab Abdya Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan Tanggal 02 Juni 2007.
Namun surat itu sangat bertolak belakang dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI dan Lampiran Surat perintah Bayar.
Sebagai PNS Yunus dalam sebulan mengaku menerima TC Rp 1.750.000, sementara PNS lain disebutkan Yunus jumlahnya bervariasi, tergantung golongan dan pangkat. Namun Yunus mengaku saat dibayarkan TC pemerintah tidak merinci pembayaran uang makan tersebut. "memang itu tidak dirinci," kata Yunus.